Wamenhan Harapkan Infrastruktur Di Pulau Nipa Segera dikembangkan

29 Mei 2012, Surabaya: Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (29/5) bersama sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, melanjutkan kunjungannya ke PT PAL di Surabaya.

Saat berada di Pulau Nipa, Wamenhan mendapatkan penjelasan dari Wakasal seputar rencana pembangunan infrastruktur pertahanan negara di daerah tersebut, diantaranya pembangunan Pos Angkatan Laut, barak prajurit, dermaga, menara air, mercu suar, asrama sampai dengan sarana ibadah, olahraga dan kesehatan.

Dari semua penjelasan yang disampaikan, Wamenhan berharap, berbagai infrastruktur yang sudah direncanakan tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi perhatian khusus. Mengingat Pulau Nipa merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan konservasi Pulau Nipa, yang meliputi pembuatan tanggul sekeliling pulau dengan elevasi 5,2 meter sepanjang 4,3 km, kemudian penimbunan pulau pada tiga zona area yang terdiri dari zona utara luas reklamasi 15 hektar, zona hutan bakau 12,28 hektar dan zona selatan dengan luas reklamasi 16,19 hektar ditambah dengan rencana penghijauan berupa penanaman 5000 pohon jenis ketapang.

Usai mengunjungi Pulau Nipah, Wamenhan bersama rombongan menuju PT Palindo Marine Shipyard, untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 untuk digunakan TNI Angkatan Laut. Dan diperkirakan, kapal perang ke tiga hasil karya putera-putera terbaik bangsa tersebut, akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Batam, Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga berkesempatan mengunjungi lokasi yang nantinya diproyeksikan sebagai Mako Batalyon Infanteri 10 Korps Marinir, di lahan seluas lebih kurang 20 hektar dan diperkirakan selesai pembangunannya pada tahun 2014.

Sumber: DMC

KRI Sultan Hasanuddin-366 Singgah di Colombo

29 Mei 2012, Surabaya: Setelah berlayar mengarungi ganasnya Samudera Hindia selama tiga hari dari Belawan, KRI Sultan Hasanuddin (SHN) -366 dari jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkor Koarmatim) yang membawa Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D UNIFIL tiba di Colombo, Sri Lanka, belum lama ini, Rabu (23/5).

KRI SHN-366 disambut dengan merplug prajurit Angkatan Laut Sri Lanka. Sebelum merapat di dermaga, KRI SHN-366 disambut oleh dua kapal perang Angkatan Laut Sri Lanka yaitu Fast Atack Craft Dvora Class P-417 dan P-424. Dua kapal tersebut sempat menunjukkan kemahirannya dengan melakukan manuvra-manuvra taktis yang sangat menarik.

Kedatangan KRI SHN-366 disambut Staf Atase Pertahanan (Athan) Indonesia di Sri Lanka Mayor Inf Edward dan Commander of Colombo Naval Headquarters LCDR Paranavitana dan stafnya dengan berkunjung ke KRI SHN-366.

Kunjungan kedua pejabat tersebut disambut dengan akrab oleh Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D Letkol Laut (P) Dato Rusman SN di Lounge Room Perwira dan dilanjutkan makan malam. Pada keesokan harinya, Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D melakukan courtesy call ke Commander of Western Fleet Command Sri Lanka Navy Rear Admiral DS. Udawaththa di Colombo.

Kedatangan Komandan Satgas disambut dengan hangat dan penuh keakraban di ruang kerja Panglima Armada Barat Angkatan Laut Srilanka ini, Selanjutnya acara diakhiri tukar menukar cindera mata dan foto bersama.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kedutaan Besar RI untuk Srilanka yang beralamat di 400/50 Sarana Road Colombo-7, Sri Lanka. Kedatangan Dan Satgas diterima oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Bpk. Abert Abdi dan staf dari Athan Mayor Inf Edward dan Bpk. Zulkifli. Pada kesempatan tersebut, Dan Satgas diajak berkeliling untuk melihat lebih dekat lingkungan Kedubes RI. Areal Kedubes RI kurang lebih 1,5 hektar ini nampak asri, ditanami pohon dan tanaman seperti di Indonesia, antara lain pohon nangka, pisang, rambutan, kelapa dan lain-lain. Disini juga mempunyai koleksi gamelan jawa dan lukisan-lukisan bernuansa pewayangan. Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dari Komandan Satgas kepada KUAI dan dilanjutkan makan siang bersama.

Pada hari yang sama, KRI SHN-366 mendapat kunjungan dari personel Sri Lanka Navy. Prajurit Angkatan Laut Sri Lanka tersebut berjumlah 50 orang terdiri dari 5 perwira dan bintara serta tamtama, baik yang bertugas di kapal perang maupun bertugas di staf. Mereka berkeliling melihat dari dekat mengenai peralatan dan persenjataan KRI Sultan Hasanuddin-366 dengan didampingi perwira KRI SHN-366.

Setelah bersandar di Colombo selama 2 hari untuk melaksanakan bekal ulang logistik, pada hari Jum’at 25 Mei 2012 KRI Sultan Hasanuddin-366 bertolak menuju persinggahan berikutnya yaitu Salalah, Oman.

Keberangkatan KRI Sultan Hasanuddin-366 dilepas oleh KUAI Bpk.Albert Abdi dan beberapa staf Kedubes dan Athan. Waktu yang ditempuh menuju Salalah kurang lebih 4 hari 6 jam dengan kecepatan rata-rata 17 knot.

Sumber: Dispenarmatim

Panglima TNI: 31 Prajurit Gugur dalam Misi PBB

Anggota penjaga perdamaian kontingen Indonesia berpatroli menggunakan kendaraan tempur di Taybe, sektor Timur area operasi UNIFIL di Lebanon Selatan. (Foto: Pasqual Gorriz)

29 Mei 2012, Jakarta: Markas Besar TNI mencatat selama perjalanan sejarah keikutsertaaan TNI pada misi perdamaian dunia sejak tahun 1975 sebanyak 31 orang personel TNI telah gugur dalam menjalankan misinya sebagai peacekeepers.

"Para prajurit yang syuhada tersebut patut memperoleh penghormatan gelar. Tidak hanya sebagai patriot bangsa, tetapi juga sebagai prajurit perdamaian dunia," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam sambutannya pada acara Hari Pasukan Perdamaian Dunia atau Peacekeepers Day Ke-64 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Peringatan Peacekeepers Day Ke-64 yang digelar di PMPP TNI merupakan pertama kali dilaksanakan oleh TNI.

UN Peacekeepers Day didedikasikan kepada prajurit pasukan pemelihara perdamaian, yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Mei sejak Tahun 2003, berdasarkan ketetapan Resolusi Majelis Umum PBB No: A/RES/57/129 tahun 2002. Ketetapan tersebut dimulai sejak Dewan Keamanan PBB mengirimkan sejumlah pengamat militer ke Timur Tengah untuk pertama kalinya pada 29 Mei 1948 dengan misi utama memantai konflik Arab-Israel di bawah misi PBB, yakni The United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).

Panglima TNI mengatakan, peringatan Hari Perdamaian Internasional ini dilakukan sebagai penghormatan serta penghargaan bagi segenap veteran peacekeepers dan bagi peacekeepers TNI yang saat ini sedang menjalankan tugas di Kongo, Darfur, Sudan Selatan, Liberia, Lebanon, Suriah dan Haiti.

"Peran dan misi yang ditunjukan oleh para prajurit TNI sebagai peacekeepers sangat saya hargai," kata Panglima TNI.

Menurut dia, hari perdamaian internasional dan 55 tahun pengabdian TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini juga dapat berperan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan rasa solidaritas diantara sesama komunitas peacekeepers yang mengangkat semboyan "Blue Helmet is The Symbol of Hope".

Sumber: Republika

Masalah RUU Industri Pertahanan Dikelompokkan Jadi Tujuh Klaster

Pembangunan kapal perang jenis LPD di PT. PAL. (Foto: mastekhi)

28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.

Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.

"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).

Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.

UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.

"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kedatangan Kapal Perang Amerika Serikat Tertunda

Frigate USS Vandegrift (FFG 48). (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Chantel M. Clayton)

29 Mei 2012, Surabaya: Kedatangan kapal perang Amerika Serikat tertunda beberapa jam dari jadwal karena alasan teknis di Dermaga Jamrud Utara hingga di luar jadwal yang ditentukan semula. Humas PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto, menjelaskan, kedatangan kapal perang AS yaitu "US Ship Vandergrift" dan "USGC Waesche" yang semula dijadwalkan sandar pada 29 Mei 2012 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB. "Sedangkan satu kapal yakni `US Ship Germantown` diperkirakan sandar pada tanggal 30 Mei 2012," katanya di Surabaya, Senin malam.

Menurut dia, pada hari ini sudah masuk sejumlah kapal yang mengangkut beragam pembekalannya, antara lain kapal BG Glenn Horizon, BG Glenn Cangi, dan MT Glenn Energi. "Kapal tersebut membawa berbagai peralatan pendukung seperti fender/karet, tangga akomodasi, drum untuk `barrier`, satu unit truk sampah," ujarnya.

Selain itu, hari ini juga telah dilakukan upaya sterilisasi lokasi. Apalagi ketiga kapal tersebut rencananya menempati posisi di Dermaga Jamrud Utara dengan total panjang hingga 353 meter. "Total panjang di Dermaga Jamrud Utara sendiri mencapai 1,2 kilometer," tukas dia.

Edi menambahkan, dari ukuran panjang tersebut, alokasi untuk kapal penumpang sepanjang 500 meter. Kemudian angka itu dikurangi dengan adanya perbaikan untuk penguatan dermaga sepanjang 120 meter. "Oleh karena itu, hanya ada 235 meter di sepanjang Dermaga Jamrud Utara yang bisa digunakan untuk bersandar kapal komersial," katanya.

Di sisi lain, ia mengemukakan, kedatangan tiga kapal perang AS tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku ekonomi di Jawa Timur karena ada 15 unit kapal yang terdampak dan harus antre untuk sandar di Dermaga Jamrud Utara.

"15 unit kapal itu antara lain KM Aya, MV Team Progress, MV Han Splendor, MV Lan Ha, MV Golden Princess, MV Fareast Glory, MV Thigayu, MV Acacia, MV Taikli, BG Luna Mulia, MV Pos Ametrin, Zeus, MV Ocean Friends, MV Woohyun Haemil, dan MV Bao Ying," tuturnya.

Untuk menjaga keamanan di Dermaga Jamrud Utara, lanjut dia, selama kedatangan tiga kapal AS tersebut seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengkondisikannya hal tersebut termasuk pandu, tunda, tambat dan "Port Security".

Sumber: ANTARA News

Wamenhan RI Kunjungi Pulau Nipa di Batam

(Foto: djkn.depkeu.go.id)

28 Mei 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Pulau Nipa di Provinsi Kepulauan Riau, Senin, untuk mengetahui infrastruktur yang telah dikembangkan, khususnya dalam kebijakan pertahanan mendukung ekonomi (defence supporting economy).

Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin ketika dihubungi di Jakarta Senin mengatakan, kunjungan ke Pulau Nipa kali ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selama dua hari ke Batam dan Surabaya.

Selain kunjungan ke Pulau Nipa, kata dia, selama di Batam Wamenhan dan rombongan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke perusahaan galangan kapal di Batam yaitu PT Palindo Marine Shipyard dan di Surabaya Wamenhan dijadwalkan akan mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero), pada Selasa (29/5).

Kunjungan Wamenhan ke Pulau Nipa, kata Kapuskom Publik Kemhan, merupakan rangkaian kegiatan observasi untuk mengetahui sejauhmana infrastruktur yang telah dikembangkan maupun pembangunan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pertahanan mendukung ekonomi.

"Hal ini mengingat pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pembangunan Pulau Nipa menjadi prototipe atau model untuk pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi. Ini tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukan kedaulatan ekonomi nasional," kata Hartind.

Terlebih, lanjut dia, pemerintah melalui Kemhan sudah menargetkan dalam dua tahun ke depan, bahwa Pulau Nipa sudah menjadi kawasan yang melambangkan "defence supporting economy".

Oleh karena itu, Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan suatu rujukan dalam bentuk prototipe model bagaimana mengelola pulau-pulau terluar ini agar dapat mendukung pertahanan serta diharapkan pada tahun 2014 Pulau Nipa sudah hijau dan infrastruktur pertahanan maupun ekonomi sudah terbangun.

Sedangkan kunjungan di PT Palindo Marine Shipyard dan PT PAL Indonesia (Persero), tambah Hartind, lebih difokuskan pada pengawasan produksi sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang tengah dibangun di kedua perusahaan galangan kapal tersebut sebagai salah satu program modernisasi alutsista.

Dalam kunjungannya itu, Wamenhan didampingi oleh Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksdya TNI Marsetio dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Sumber: ANTARA News

Hawk-209 TT-0231 Terbang Ferry

28 Mei 2012, Malang: Pesawat Hawk 209 dari Skadron Udara I Pangkalan Udara Supadio telah selesai melaksanakan pemeliharaan major servicing di Depohar 30 Malang, pesawat Hawk MK- 0209 No reg TT-0231 dari Skadron 1 Lanud Supadio tersebut melakukan ferry flight kembali ke Home Base Jumat (25/5).

Hawk MK-0209 No reg TT-0231 yang menjalani major servicing di Depohar 30, Malang sejak 23 November 2011 hingga 24 Mei 2012 itu selanjutnya diawaki Mayor Pnb Bagus, dengan didampingi pesawat TL-0113 dengan awak pesawat Mayor Pnb Supriyanto melakukan ferry flight.

Sumber: TNI AU

KRI Banda Aceh-593 Ikuti Latma CARAT 2012

KRI Banda Aceh. (Foto: Bisnis Jatim)

27 Mei 2012, Jakarta: Salah satu kapal perang dari jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Banda Aceh-593 mengikuti Latihan Bersama (Latma) Cooperation Afloat Readiness And Training (CARAT) 2012 yang akan digelar TNI AL dengan US Navy pada sekitar awal Juni 2012 mendatang.

Kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Suratun ini, Jumat (25/5), bertolak dari dermaga Kolinlamil untuk melaksanakan pelayaran menuju Surabaya, guna mengikuti latihan bersama tersebut, setelah melaksanakan embarkasi beberapa peralatan marinir yang akan dipergunakan dalam latihan.

Latma CARAT merupakan program latihan rutin setiap satu tahun sekali yang digelar oleh TNI AL dan US. Navy. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL mengenai doktrin peperangan laut, operasi amfibi, bhakti sosial dan penanggulangan bencana alam. Selain itu juga untuk meningkatkan hubungan bilateral antar Angkatan Laut kedua negara.

Menurut Rencana Latma CARAT 2012 akan digelar di sekitar Surabaya dan Madura dan pantai Banongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Latihan tersebut akan melibatkan beberapa komponen Angkatan Laut diantaranya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Marinir, Kesehatan dan Pangkalan. Sedangkan dari pihak US. Navy akan mengirimkan beberapa kapal perang, pasukan marinir dan peralatan tempurnya, tim medis dan unsur-unsur maritim lainnya.

Sumber: Kolinlamil

Pembahasan RUU Industri Pertahanan Digelar Tertutup

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Direktur Produksi PT Pindad Tri Harjono (kanan) melihat struktur suspensi panser yang akan dibangun PT Pindad bekerjasama dengan perusahaan Korea di Seoul, Korea, Minggu (24/2/2008). PT Pindad akan memproduksi kendaraan tempur yang dipesan TNI. (Foto: ANTARA/Saptono/hm/nz/08)

28 Mei 2012, Senayan: Senin (28/5) ini, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup.

"Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (28/5).

 Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.

"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Korem di Daerah Perbatasan Dipimpin Jjenderal

(Foto: media indonesia)

27 Mei 2012, Denpasar: Komando Daerah Militer IX/Udayana meningkatkan kapasitas Korem yang berada di daerah perbatasan dengan menempatkan posisi jenderal ditampuk pimpinan satuan tersebut.

"Untuk wilayah di bawah kami ada satu Korem yang ditingkatkan dengan dipimpin oleh jenderal bintang satu atau brigadir jenderal," kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Wing Handoko, di sela-sela lomba sepeda santai rangkai peringatan HUT satuan tersebut ke-55, di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan satuan yang ditingkatkan itu adalah Korem 161/Wirasakti, Kupang, yang dipimpin Brigjen TNI F Setiawan yang menggantikan Kolonel Inf Edison Napitupulu. Surat penetapannya, tambah Handoko, sudah disampaikan melalui Skep Pati No.Kep 294 sejak awal bulan ini dan saat ini tinggal menunggu serah terima jabatan saja.

"Tujuan dari peningkatan satuan itu guna lebih mengoptimalkan kemampuan korem tersebut dalam menghadapi berbagai persoalan terkait perbatasan yang banyak dinamikanya," ujarnya. Handoko mengatakan, beban satuan yang berada di wilayah perbatasan negara sangatlah berat sehingga membutuhkan pimpinan cakap dalam menghadapi persoalan dan mengkoordinasikan situasi keamanan di daerah tersebut.

"Selain di Korem Kupang, sejumlah korem lainnya di luar wilayah Kodam IX/Udayana yang letaknya di daerah perbatasan juga dipimpin oleh jenderal, di antaranya Kepulauan Riau dan Kalimatan Timur serta Barat," ucapnya.

Sumber: ANTARA News

Satgas Marinir Ambalat Akan Bangun Tugu Perbatasan

27 Mei 2012, Nunukan: Satuan tugas Marinir Ambalat XIV yang saat ini bertugas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur akan membangun Monumen Tugu "Garuda Perkasa" di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tugu ini dimaksudkan untuk mempererat dan memperkokoh nilai-nilai nasionlaisme dan patriotisme bagi masyarakat di Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan antar dua negara, kata Komandan Satgas Marinir Ambalat XIV Pulau Sebatik, Kapten Marinir Suherman di Sebatik, Sabtu.

Monumen tersebut direncanakan akan dibangun bersama dengan masyarakat wilayah perbatasan Pulau Sebatik yang dimotori oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Menurut Suherman untuk sementara ini lokasi pembangunannya direncanakan berdekatan dengan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan."Ada dua alternatif untuk menjadi lokasi pembangunan," ucapnya.

Mengenai penentuan terakhir lokasi pembangunan tugu ini, akan dirapatkan kembali dengan para unsur musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) pada kedua kecamatan tersebut. Masalah perencanaan ini, lanjut Suherman, telah dikoordinasikan pula dengan para tokoh masyarakat, pengusaha di Pulau Sebatik ini berkaitan dengan pendanaannya.

Pembangunan tugu ini merupakan monumental bagi masyarakat wilayah perbatasan di Pulau Sebatik agar lebih mencintai tanah airnya. Ia mengakui selama bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, ternyata ketergantungan masyarakat Sebatik ke Tawau Malaysia sangat tinggi.

"Kami ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat Pulau Sebatik. Karena saya lihat akibat ketergantungan ekonomi dengan Malaysia sangat tinggi sehingga dimungkinkan melunturnya rasa nasionalismenya," katanya.

Sumber: ANTARA News Kaltim

TNI AD dan Pemprov Kaltim Bangun Tiga Bandara di Perbatasan

25 Mei 2012, Balikpapan:  Dengan dibangunnya tiga bandara dan sarana pendukungnya diantaranya Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai di wilayah perbatasan diharapkan akan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut karena sangat strategis untuk membangun infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang outputnya agar tetap terjaganya wawasan kebangsaan yang meliputi diantaranya keutuhan dan kehormatan negara Republik Indonesia, hal tersebut disampaikan oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., M.PA. saat membuka acara penandatanganan program MOU pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya antara Dirziad Brigjen TNI Zainal Arifin, S.IP dan Kadishub Kaltim Ir. Zairin Zain, M.Si. yang berlangsung di ruang Yudha Kodam VI/Mulawarman Balikpapan Jum’at (25/05).

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI-AD dengan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya di wilayah perbatasan yang nantinya merupakan salah satu langkah berpikir bagi pemerintah pusat ini adalah salah satu langkah yang implementatif atau riil yang bisa dilaksanakan, bukan hanya konsep-konsep yg dikatakan sebagai konsep strategis tetapi hanya teoritis namun konsep yang strategis itulah yang harus kita jabarkan bersama hal ini disampaikan Pangdam VI/Mulawarman.

Pangdam VI/Mulawarman berharap kepada para pihak, dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding (MoU) agar mempunyai tanggung jawab serta keterikatan sesuai bidang masing-masing dan mempertanggungjawabkan bersama-sama khususnya diantara kita semua dan masyarakat Kaltim pada umumnya yang memberikan anggaran dalam rangka melaksanakan program tersebut.

Sehingga kegiatan ini dapat dijadikan referensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kaltim yang telah mampu berbuat sesuatu untuk membuka daerah yang selama ini terisolir, baik secara cepat maupun lambat dan secara bertahap sehingga ketergantungan kita terhadap negara lain bisa kita kurangi.

Diakhir sambutannya Pangdam mengajak semua pihak antara satu dengan yang lain dapat bekerjasama secara optimal untuk memajukan kesejahteraan masyakat sehingga kedepan negara kita bisa dihormati oleh negara lain dan sejajar dengan negara lain.

Hal senanda juga disampaikan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubenur Bidang Polhukam Kolonel Armed Yudha Pratama bahwa penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut penandatangan MoU antara TNI-AD yang ditanda tangani Kasad dengan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak pada tanggal 8 Maret 2012.

Gubernur berharap dengan dilaksanakannya percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan agar sejajar dengan negara tetangga Malaysia. Karena pembangunan di kawasan perbatasan baik darat maupun laut sangat penting untuk pertahanan dan kedaulatan negara. Semoga dengan dukungan TNI khususnya melalui kegiatan Operasi Bhakti Kartika Jaya, ketiga bandara dan sarana pendukungnya yaitu Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai tersebut dapat segera terbangun seperti yang diharapkan oleh warga setempat.

Utamanya untuk mempermudah akses transportasi udara, pengangkutan orang dan barang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kokohnya NKRI, demikian penyampaian Gubernur.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kerjasama MOU pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya diantaranya Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai antara Dirziad dengan Kadishub Kaltim dengan disaksikan oleh Pangdam VI/Mulawarman dan Staf Ahli Pangdam. Turut hadir dalam acara tersebut Kadishub Kaltim, Dirziad, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, SKPD Pemprov Kaltim, staf Ahli Pangdam, para Asisten dan para Kabalak jajaran Kodam VI/Mulawarman.

Sumber: Penerangan Kodam VI/Mlw

Prajurit POM TNI Ikuti Kompetisi Menembak UNIFIL

Sejumlah anggota Satgas POM TNI Kontingen Garuda XXV-D/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) mengikuti Lomba Tembak UNIFIL/Unifil Inter Contingent Combat Shooting Championship 2012, di Lapangan Tembak Sector East, Ebel El Saqi, Lebanon Selatan, Kamis (24/5/). Kegiatan lomba tembak UNIFIL Championship 2012 yang diselenggarakan Kontingen Indbatt (India Battalion) diikuti oleh kontingen yang berada di UNIFIL antara lain : Kontingen Spanyol, Chinbatt (China Battalion), French (Perancis), Irishbatt (Irlandia Battalion), Malbatt (Malaysia Battalion), Kontingen Indonesia (Indo FPC, Indo FHQSU, Indobatt dan POM TNI), dan Belubatt (Belgia Battalion). (Foto: ANTARA/Bapen Satgas POM TNI Konga XXV-D/UNIFIL, Sersan Mayor Parjo/HO/Koz/hp/12)

26 Mei 2012, Lebanon: Komandan Satgas POM TNI Kontingen Garuda XXV-D/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), Letnan Kolonel Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra, S.H., mengirimkan petembak terbaiknya untuk mengikuti Lomba Tembak UNIFIL /UNIFIL INTER Contingent Combat Shooting Championship 2012, di lapangan Tembak Sector East, Ebel El Saqi, Lebanon Selatan, Kamis (24/5).

Prajurit POM TNI yang mengikuti kompetisi menembak antar kontingen ini adalah Lettu Cpm Aris Suciadi, Serka Supriyadi, dan Serka Agus Sri Waluyo (senjata laras panjang) serta Kapten Cpm Hanif Iswanto, Lettu Pom Eko Setiawan dan Serma Seprianus Samuel Sosang (senjata pistol). Kegiatan lomba tembak UNIFIL Championship 2012 yang diselenggarakan Kontingen Indbatt (India Battalion) diikuti oleh Kontingen yang berada di UNIFIL antara lain: Kontingen Spanyol, Chinbatt (China Battalion), French (Perancis), Irishbatt (Irlandia Battalion), Malbatt (Malaysia Battalion), Kontingen Indonesia (Indo FPC, Indo FHQSU, Indobattdan POM TNI), Belubatt (Belgia Battalion), Malcoy (Malaysia Company), Nepbatt (Nepal Battalion), Rokbatt (Republic of Korea Battalion), dan Indbatt (India Battalion).

 Kepada peserta menembak, Komandan Satgas POM TNI Letnan Kolonel Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra, S.H., menyampaikan pesan agar kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dan tetap memperhatikan faktor keamanan personel maupun materiil.

Dalam perlombaan ada yang kalah dan ada yang menang itu sudah biasa, untuk itu laksanakan dan junjung sportifitas yang tinggi. Terlebih dari itu, kegiatan ini merupakan sarana untuk silaturrahmi dan menjalin hubungan yang baik sesama prajurit yang berasal dari seluruh dunia yang tergabung dalam UNIFIL sebagai peacekeepers di Lebanon Selatan ini , tegasnya.

Sumber: TNI

Skuadron Udara 800 Laksanakan Patroli Maritim

Seorang operator radar (tacco) anggota TNI AL mengoperasikan unit radar mission, dalam pesawat Casa N212 milik Skuadron Udara 800, Wing Udara-1 Puspenerbal, saat latihan patroli maritim di wilayah perairan Surabaya, Rabu (23/5). Patroli maritim merupakan salah satu tugas Skuadron Udara 800 Wing Udara-1 Puspenerbal, yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/12)

Penempatan Pasukan di Kabupaten Natuna Mendesak

25 Mei 2012, Natuna: Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa keberadaan pasukan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sudah mendesak.

"Ini dilakukan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman negara asing. Karena itu saya akan menambah jumlah pasukan di Natuna," katanya pada kunjungan kerja ke Natuna, 24-25 Mei, Jumat di Ranai.

Selain tujuan tersebut, salah satu faktor jarak antara Natuna dan Batam terlalu jauh. "Jika ada di Natuna, fungsi kontrol dapat dilaksanakan secara baik dan pembinaan akan lebih optimal," jelasnya. Saat ini, lanjutnya jumlah personil Batalyon Khusus yang terdiri dari dua kompi di Natuna secara bertahap akan dilakukan penambahan hingga berjumlah satu batalyon.

"Tentunya dilakukan secara bertahap," ujarnya sambil menekankan pentingnya dukungan dari Bupati, Forum Kerja Perangkat Daerah (FKPD), tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Ia mengatakan dengan keberadaan kekuatan militer, salah satunya saling bekerja sama semua unsur termasuk TNI, ancaman kedaulatan dan keutuhan NKRI dari negara asing dapat ditanggal.

"Coba lihat Singapura yang hanya negara kecil, namun memiliki kekuatan militer dan selalu ditunjukkan. Itu menekankan bahwa Singapura adalah negara yang kuat," sebutnya.

Menurut dia pengalaman Bangsa Indonesia pada kasus Sempadan dan Ligitan juga Ambalat menjadi pelajaran sangat penting bagaimana NKRI dilecehkan. "Sehingga kita perlu memperkuat kekuatan ini, tentunya tidak hanya TNI AD saja. Tetapi secara gabungan seluruh TNI," ucapnya yang sudah lima kali ke Natuna, kawasan perbatasan ini. Jika sistem ini sudah tercipta dengan baik, lanjutnya apapun ancaman akan dapat ditangkal. "Tentunya kolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah," ujarnya.

Faktor lain, saat ini pemerintah melakukan peningkatan anggaran sebesar 34 persen untuk alat utama sistem senjata (alusista). "Peningkatan ini cukup besar," tambahnya.

Batalyon Khusus TNI AD Ditempatkan di Pulau

Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengungkapkan, terkait penempatan satu Batalyon Khusus (Yonsus) TNI AD akan terlaksana jika penempatan personil difokuskan di pulau-pulau selain Pulau Bunguran.

"Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran ini," tegas Ilyas Sabli usai kunjungan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewijk Freidrich Paulus, di Ranai, Kamis.

Dia mengatakan, penempatan satu batalyon yang berjumlah 630 personel yang terdiri dari lima kompi tersebut sebaiknya berada di pulau-pulau. Hal ini, menurutnya menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat Natuna yang keberatan akan penempatan satu Batalyon khusus TNI AD tersebut.

Diketahui, penempatan satu Batalyon Khusus TNI AD ini sempat terjadi penolakan dari sebagian masyarakat Kabupaten Natuna. Keberadaan Batalyon khusus ini juga tak terlepas dari ketahanan keamanan seluruh wilayah NKRI.

"Selain itu, menjawab kekhawatiran masyarakat akan dampak terhadap masyarakat terkait keberadaan satu Batalyon Khusus TNI AD ini sudah dijamin oleh Pangdam," jelasnya. "Cukup satu kompi saja di Bunguran," ujarnya sambil menyebutkan akan bermarkas di Desa Sepempang dengan luas markas 10 Ha.

Menurutnya, semua tindakan di luar kedisplinan akan ditindak di Natuna. "Tidak seperti selama ini, penanganan secara hukum dilakukan di luar Natuna," sebutnya.

Sumber: ANTARA News Kepri

Kemhan: Bantuan Radar AS tidak Mematai Indonesia

8 Mei 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bantuan 12 radar dari Amerika Serikat tidak untuk memata-matai Indonesia, tetapi digunakan untuk sistem pengamanan laut di Selat Malaka. "Tidak ada untuk mematai Indonesia. Bantuan yang diberikan Amerika hanya berupa radar bukan orangnya atau operator. Kita tidak mau, bila operatornya dari pihak asing," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin saat melakukan pertemuan dengan wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa malam.

Pada prinsipnya, kata dia, bila Amerika hanya memberikan alat atau radar itu tidak ada masalah, asalkan operatornya bukan orang Amerika yang melakukan pengawasan radar tersebut. "Itu tidak boleh terjadi karena bisa di-'copy' dan direkam oleh operator asing tersebut. Termasuk, bila ada orang yang membantu memberikan kapal patroli di Selat Malaka itu tidak apa-apa, tetapi jangan orangnya.

TNI Angkatan Laut yang akan menjaga, bukan dari Amerika," kata Hartind. Yang penting, kata dia, pihaknya tahu kemampuan radarnya. Radar ini hanya untuk mengawasi kapal-kapal yang melintasi laut Indonesia. Tidak ada koneksi ke satelit, katanya menjelaskan.

Menurut dia, radar yang diberikan Amerika itu ditempatkan di Selat Malaka atau pos Sumatera untuk pengawasan kapal maritim karena wilayah Selatan Malaka ini banyak dilewati oleh kapal-kapal asing.

"Namun, radar ini hanya mampu memantau kapal yang berada daerah permukaan saja. Sementara untuk memantau kapal selam tidak bisa. Untuk memantau keberadaan kapal selam, yang paling efektif adalah helikopter antikapal selam atau menggunakan kapal selam," tuturnya.

Ia pun menambahkan, radar tersebut tidak akan bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang telah memberikan bantuan radar tersebut. "Tidak bisa. Radar ini mengawasi Selat Malaka yang paling padat pergerakannya di dunia. Piracy (pembajakan) bisa dilihat dalam radar tersebut," kata Kapuskom Publik.

Dephan AS Danai Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS)

Dari tahun anggaran 2006 ke 2008, Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS melalui the National Defense Authorization Act Section 1206 untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim terpadu atau IMSS yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.

Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesian dan internasional. Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan ikan secara illegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah Indonesia maupun di perbatasan.

IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan Filipina.

IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan.

Dalam sistem ini juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan, kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas. Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal.

IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setalah dilakukan uji coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta dan Surabaya).

Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS untuk pemeliharaan hingga 2014.

Sumber: Republika/Embassy of the USA

KRI Kakap dan KRI Tongkol Ikuti Cassoex 2012

8 Mei 2012, Surabaya: Dua kapal perang jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim, yaitu KRI Kakap-811 dan KRI Tongkol-813, akan mengikuti Latihan Bersama (Latma) Cassowary Exercie (Cassoex) tahun 2012 di Darwin Australia.

Kedua kapal perang tersebut tolak dari Dermaga Tenau Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (08/05). Keduanya akan melaksanakan perjalanan lintas laut (linla) dari Kupang NTT menyeberangi Laut Timor, Samudera Hindia kemudian menuju pangkalan Angkatan Laut (AL) Australia, Royal Australian Navy (RAN) HMAS Coonawarra, Darwin Naval Base.

KRI Kakap-811 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Himawan yang juga bertindak selaku Komandan Satuan Tugas Latihan Bersama (Latma) Cassowary 2012, sedangkan KRI Tongkol-813 dikomandani oleh Mayor Laut (P) Bimo Aji.

Cassoex, merupakan program kerjasama latihan antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy, yang diselenggarakan rutin setiap dua tahun sekali dengan melibatkan unsur kapal patroli kedua negara. Kerjasama tersebut untuk menciptakan kawasan perairan yang terkendali serta membina kerjasama yang positif antara Indonesia dan Australia, kususnya TNI AL dan RAN.

Angkatan Laut kedua negara sama-sama memliki tugas untuk memelihara stabilitas keamanan perairan wilayah teritorial masing-masing. Sebagai tindak lanjut kerjasama dalam memelihara kawasan laut yang terkendali di perairan Indonesia dan Australia tersebut, unsur-unsur TNI AL dan RAN melaksanakan kegiatan latihan bersama dengan sandi “CASS 12”.

Bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) atau Commander Task Group (CTG) Perwira dari RAN yaitu, Commander Alex Hawes yang menjabat sebagai (Commander Sea Training Group, Minor War Vessels). Sedangkan komandan kontingen dari Indonesia Deputy Commander Task Group (DCTG) dijabat oleh Komandan KRI Kakap Mayor Laut (P) Himawan. Rencananya Latma Cassowary akan dilaksanakan selama 6 hari mulai tanggal 11 Mei sampai dengan 16 Mei 2012.

Daerah tempat latihan meliputi Darwin Naval Base, Headquarters Northern Command serta perairan North Australia Exercise Area (NAXA). Kegiatan Latma Cassoex 12 dibagi menjadi dua tahap, yaitu latihan kering di pangkalan (Harbour Phase) dan manuver lapangan (manlap) di laut (Sea Phase). Tahap Harbour Phase, meliputi kunjungan kehormatan (Courtesy Call), upacara pembukaan (Opening Ceremony), Table Top Brief (briefing manuver), olahraga bersama serta gladi peran pemeriksaan kapal Boarding Exercise (Boardex).

Sedangkan tahap Sea Phase meliputi serial-serial latihan diantaranya latihan penyelamatan massal (Mass Solas), manuvra taktis (Tacman), demo pemeriksaan kapal (Boarding Demo), formasi kapal-kapal tabir Night Steaming In Company (NSIC), Gunnery Exercise (Gunnex) penembakan senjata artileri meriam Kaliber 40mm, 25mm, 20mm,12,7mm, penembakan Senjata Ringan, pembekalan di laut Replenishment At Sea Approach(Rasap) serta latihan penyelamatan kapal dengan aksi penanggulangan kebakaran dan kebocoran Damage Control Exercise (DCEX).

Sumber: Dispenarmatim

Patkor Philindo-12 Ditutup di Davao City

8 Mei 2012, Surabaya: KRI Sura-802 yang dikomandani Mayor Laut (P) Fafan Yudho Brahmono merupakan unsur BKO Guskamlatim dalam Operasi Patkor/ Patroli Terkoordinasi Philindo-12 yang ke- 26. KRI Sura-802 bersama kapal perang Philipina BRP Magat Salamat (PS20) telah selesai melaksanakan operasi tersebut yang ditandai dengan upacara penutupan Operasi Patkor Philindo-12, (2/5) di Davao City oleh Komandan Eastmincom Letnan Jenderal Jorge V Segovia.

Selama di Davao City, Komandan beserta ABK KRI Sura-802 melaksanakan Courtesy Call ke Komandan Eastern Mindanao Command, Komandan NFEM, Walikota Davao dan Konjen RI di Davao serta melaksaksanakan pertandingan persahabatan.

Sedangkan latihan ini secara resmi dibuka oleh Komandan Guskamlatim Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Adji, (25/4) bertempat di Gedung Serba Guna Mako Lantamal VIII Menado, yang juga dihadiri oleh Komandan Gugus Tempur Laut Mindanao Timur Commodore Philip L Cacayan, Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Menado Laksamana Pertama TNI Guguk Handayani beserta seluruh Asisten dan pejabat di jajaran Lantamal VIII Menado.

Patkor Philindo-12 merupakan program latihan rutin yang dilaksanakan antara pihak TNI AL dengan Republic of Philipines Navy. KRI Sura-802 sebagai Unsur Tugas Patkor Philindo-12, memiliki tugas pokok melaksanakan Operasi Patroli Terkoordinasi dalam waktu yang telah ditentukan yang meliputi pencegahan/penangkalan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran wilayah dan tindak kejahatan di wilayah Perairan Laut Sulawesi Perbatasan wilayah laut Indonesia – Philipina.

Selain itu, patroli ini sekaligus sebagai bentuk pengamanan pulau-pulau terluar NKRI, yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore, yang amat berdekatan dengan Philipina.

Selain mengamankan wilayah perbatasan, kedua kapal perang kedua negara itu juga melaksanakan latihan bersama, dengan tujuan untuk meningkatkan interoperability yang meliputi latihan komunikasi (radio, bendera, semaphore dan lampu sorot), manuver taktis, latihan tabir, Replenishment at Sea dan latihan pemeriksaan kapal (VBSS).

Sumber: Dispenarmatim

Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas

8 Mei 2012, Amsterdam: Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro nyaris tuntas.

Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta.

Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas. Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.

HAM

Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini.

Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda. "Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.

Kondisi geografi Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.

Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi.

Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.

Sumber: RNW

Wamenhan Tinjau Pembuatan Kapal Perang di PT. Dok Kodja

8 Mei 2012, Jakarta: Sehari setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapal Bantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang juga sedang mengerjakan pembuatan kapal Bantu Cair Minyak kedua untuk TNI AL.

Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhan beserta rombongan disambut oleh Wakasal Laksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri Syeried Jetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagai material kapal BCM.

Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhan menuju Aula PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCM yang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama 24 bulan.

Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM, Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenis Landing Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalam tahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABK hanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yang dimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tank jenis Leopard.

Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memiliki spesifikasi panjang 122,40 m , lebar 13,90 m, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.

Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.

Sumber: Kemhan

Pangkosekhanudnas III Pimpin Rakor Rencana Pemindahan Bandara Polonia

Bandara Polonia. (Foto: medanmagazine.com)

8 Mei 2012, Medan: Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) III, Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna menggelar rapat tentang Rencana Pemindahan Bandara Polonia, Sumatera Utara, Selasa (8/5).

Rapat yang digelar di ruang Rapat Makosekhanudnas III Medang dimulai pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh para Asisten Kosekhanudnas III, para Perwira yang ditunjuk dan perwakilan dari pihak PT. Angkasa Pura II Polonia, PT. Info Global, PT. Thales dan PT. Telkom.

Dalam siaran pers Dispenau yang diterima Jurnal Nasional, Pangkosekhanudnas III, Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, menyatakan perlu rapat koordinasi tentang rencana perpindahan Bandara Polonia ke Kualanamu antara Kosekhanudnas III dengan pihak PT. Angkasa Pura II Polonia, PT. Info Global, PT. Thales dan PT. Telkom karena terkait dengan pergeseran alat peralatan alutsista Kosekhanudnas III.

Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal teknis khususnya transfer data radar dan Flight Plan dari Bandara Kualanamu ke SOC Kosekhanudnas III. Pangkosekhanudnas III menginginkan pada proses perpindahan Bandara ke Kualanamu tidak terjadi adanya kevacuman (Lag Operation) yang dapat mengganggu operasional Kosekhanudnas III.

Untuk itu, semua pihak mengantisipasi dini dalam proses kepindahan Bandara Polonia ke Kualanamu.

Rapat tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang telah terjalin baik selama ini antara Kosekhanudnas dengan instansi terkait.

Sumber: Jurnas

Belanda Butuh Uang Akhirnya Jual Leopard ke Indonesia

Leopard 2A5 AD Belanda. (Foto: battle14)

8 Mei 2012, Amsterdam: Kabinet demisioner Belanda akan menjual tank bekas ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah pada harian De Volkskrant.

Kabinet Belanda sebenarnya tidak mendukung transaksi ini, tapi Menteri Pertahanan Hans Hillen, yang harus melakukan operasi penghematan anggaran di departemennya, sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed.

Sumber: RNW

Wamenhan Meninjau Perusahaan Pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru

8 Mei 2012, Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC), Selasa (8/5) meninjau perusahaan swasta nasional dalam negeri pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, PT. Saba Wijaya Persada di Jelambar, Jakarta Barat. Turut mendampingi Wamenhan dalam peninjauan tersebut Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam peninjauan ini, Wamenhan dan rombongan diterima oleh Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada Johny. Sebelum meninjau secara langsung fasilitas dan proses produksi pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, Wamenhan terlebih dahulu menerima paparan tentang profile PT. Saba Wijaya Persada. Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menyampaikan terima kasih kepada Wamenhan atas kesempatannya dapat berkunjung ke perusahaannya.

Pihaknya juga menyampaikan rasa senangnya dapat turut berperan serta mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan potensi dan partisipasi serta untuk pengembangan perusahaannya, pihaknya terus berharap mendapatkan dukungan, bimbingan dan arahan dalam rangka pengembangan dan perbaikan untuk menuju yang lebih baik.

Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada juga menyampaikan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemhan dan TNI mulai tahun 2009 hingga saat ini. Pada awalnya PT. Saba Wijaya Persada mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru level II dan Rompi Anti Peluru level IV dari Babek TNI pada tahun 2009.

Selanjutnya, pengadaan produksi dalam negeri di tahun 2010 akhir, perusahaannya mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru yang diproduksi dalam negeri dengan kontrak sejumlah 1724 buah. Dan pada tahun 2011 pengadaan Helm Anti Peluru oleh Kemhan 1724 buah dan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru kedua untuk TNI AD sebanyak 1149 buah.

Atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan tersebut, Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan perusahaannya banyak mendapatkan pembelajaran mulai dari awal yang sampai pada akhirnya dalam beberapa tahun ini pihaknya telah yakin produknya dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan, saat ini kapasitas produksi PT. Saba Wijaya Persada untuk pembuatan helm anti peluru telah mencapai 5000 pcs per bulan dan pembuatan rompi anti peluru kurang lebih 500 buah. Secara kualitas, produk Helm Anti Peluru dan Rompi Anti Peluru dari PT. Saba Wijaya Persada juga sudah melalui Uji Litbang TNI AD di Batujajar dan Uji kelaikan di Pusat Kelaikan Kemhan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaannya juga belajar terus dari negara - negara luar yang sudah maju seperti Australia, Jerman, Perancis dan Itali. Hasilnya setelah satu dua tahun terakhir ini, perusahaanya sudah menemukan suatu pola yang lebih baik dan yakin dapat berkompetisi dengan produk – produk dari luar.

Sebagai bagian dari promosi produknya ke luar negeri, beberapa waktu yang lalu untuk pertama kalinya PT. Saba Wijaya Persada juga ikut dalam ajang pameran industri pertahanan. Beberapa militer dari negara – negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste telah meminta sample helm untuk diuji, ini ada satu kesempatan pertama dalam memperkenalkan produknya ke luar negeri.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Wamenhan menyampaikan bahwa dalam kaitan kebijakan industri pertahanan dalam negeri, Kemhan dan TNI berkepentingan untuk mempromosikan produk – produk industri pertahanan dalam negeri ke pasar luar negeri.

Terkait hal tersebut, Wamenhan meminta kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memperhatikan tiga hal antara lain dari segi kualitas, harga dan pengiriman sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk – produk lain.

Sumber: Kemhan

Indonesia kaji sistem Industri Pertahanan Elektronika dengan China

(Foto: CETC)

8 Mei 2012, Beijing: Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).

"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.

Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar, peperangan elekronika dan lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.

Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.

Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC). Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).

Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).

Sumber: ANTARA News

Hayono: Tank Leopard Miliki Efek Deterrence

Leopard 2A6 AD Belanda. (Foto: Battle14)

7 Mei 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan dan politik luar negeri), Hayono Isman menilai Indonesia perlu melakukan modernisasi dan membangun kekuatan pertahanan. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia harus terus ditingkatkan, termasuk dengan membeli Tank Leopard dari Jerman atau Belanda.

“Dengan membeli tank Leopard akan memiliki effect deterrence di kawasan,” kata Hayono Isman di Press Room DPR, Jakarta, Senin (7/5), saat melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Jerman pada tanggal 22-25 April 2012.

Karena itu, Hayono mendukung pemerintah untuk pengadaan Alutsista jenis MBT jenis Leopard. Menjawab pertanyaan mengenai apa urgensi untuk memiliki tank Leopard, Hayono mengatakan bahwa secara teknis TNI khususnya TNI AD yang lebih mengetahui. Namun yang pasti, keberadaan tank Leopard pasti memberikan effect deterrence dengan negara tetangga.

Politisi Partai Demokrat ini, menyebutkan membangun kekuatan pertahanan sangat penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bahkan Hayono menyebut Malaysia masih mengintip peluang untuk mengambil blok Ambalat dari Indonesia.

“Kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat, ya kalau saya mendukung Indonesia berperang dengan Malaysia,” katanya. Malaysia, kata Hayono, cukup dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Indonesia harus siap menghadapi Malaysia kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat.

Komisi I Minta Tank Leopard Dipermurah 

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah Jerman agar harga tank Leopard dipermurah atau sama seperti harga yang ditawarkan pemerintah Belanda. Permintaan itu disampaikan oleh rombongan Komisi I DPR ketika melakukan kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu lalu.

"Dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi (Jerman), disampaikan sekiranya dengan alokasi dana yang sama dengan rencana pembelian tank Leopard dari Belanda, Indonesia mendapatkan jumlah tank Leopard yang sama dari Jerman sekitar 80-100 tank," kata Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono mengatakan, pihak Jerman belum dapat memberi jawaban dan akan mempertimbangkan permintaan itu.

Selain bertemu dengan Kementerian Ekonomi, kata ketua tim rombongan itu, Komisi I juga mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich. Dalam kunjungan itu, pihaknya meminta penjelasan berbagai kritikan mengenai tank Leopard.

"Dan sudah diberi jawaban. Saya puas dengan jawaban mereka. Tapi mungkin saja ada anggota yang belum puas," kata politisi Partai Demokrat itu. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menentang rencana pemerintah membeli tank Leopard. Menurut dia, spesifikasi tank itu tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia.

Menurut Hayono, hasil pertemuan dengan pihak Jerman itu akan dibicarakan di internal Komisi I setelah masa reses nanti untuk diambil keputusan.

Sumber: Jurnas/Kompas

Rektor Unhan: Profesionalisme TNI Cenderung Menurun

Sejumlah prajurit TNI AU menggiring seorang pilot pesawat asing yang berhasil disergap dan dipaksa mendarat (Force Down), saat simulasi Latihan Alap Gesit 'Mandau Terbang' 2012 di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (1/5). Simulasi penyergapan pesawat asing yang terdeteksi telah memasuki wilayah udara Kalbar tersebut, melibatkan unsur prajurit TNI AU Lanud Supadio, Skadron 1 Elang Khatulistiwa dan Batalyon 465 Paskhas. (Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang/ss/NZ/12)

7 Mei 2012, Jakarta: Penelitian Universitas Pertahanan (Unhan) menunjukkan adanya penurunan profesionalisme TNI. Penelitian 1999-2009 menemukan kualitas sumber daya manusia TNI mengalami merosot. Menurunnya mutu profesionalisme TNI disebabkan rendahnya kualitas personel dan kapabilitas alutsista TNI.

"Muaranya adalah kecilnya dukungan anggaran TNI,” kata Rektor Unhan Syarifudin Tippe dalam usai peluncuran bukunya di Kementerian Pertahanan Jakarta, Senin (7/5). Penelitian Syarifudin dituangkan dalam buku berjudul “Human Capital Management: Model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia”.

Rendahnya profesionalisme TNI Ini, jelas Syarifudin, bisa dilihat dari munculnya ancaman di perbatasan dan pulau terluar, meningkatnya ancaman terorisme, serta minimnya mobilitas udara, laut, dan darat.

Di tataran aturan, Syarifudin juga melihat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tak membahas soal sumber daya prajurit, baik dari sisi pengetahuan, keahlian, maupun sikapnya.

“Ini artinya, peraturan belum menyentuh profesionalisme prajurit,” ujar Syarifudin. Kebijakan pertahanan pun, masih secara parsial memaknai profesionalisme TNI dengan persepsi masing-masing.

Kemhan menetapkan kriteria SDM TNI sebagai personel yang berkualitas tinggi. Sedangkan Mabes TNI menetapkan kebijakan Panca Tunggal dengan menyisipkan peningkatan profesionalitas prajurit pada kebijakan reformasi internal TNI.

Adapun TNI AD menetapkan kebijakan tentara profesional sebagai salah satu visinya. TNI AL menetapkan kebijakan perwira unggulan sebagai bagian dari TNI AL yang profesional. TNI AU memaknai profesional dalam jangka panjang sebagai the first class.

“Artinya, kebijakan tentang strategi pengembangan SDM TNI yang eksis sekarang ini belum menjamin ke arah peningkatan mutu profesionalisme TNI,” katanya.

Menurutnya, pembenahan profesionalisme prajurit harus menggunakan konsep human capital management yang berarti kebijakan pengembangan SDM harus berbasis pada pencarian manusia terpilih yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sekaligus spiritual.

 Sumber: Jurnas

Delegasi Public Affairs Kemhan dan TNI Kunjungi US Marine Corps di Darwin

7 Mei 2012, Darwin, Australia: Kepala Pusat Komunikasi Publik, Brigjen TNI Hartind Asrin bersama Delegasi Perwira Senior Public Affairs Kemhan dan TNI Rabu (2/5) tiba di Barak Robertson Darwin, Australia.

Para Delegasi diterima, Head of ImplementationTeam US Posture Review, Australian Defence Force (ADF), Mayjen Michael Krause dan Komandan Marinir AS di Darwin, Kolonel James Dillon. Ikut dalam rombongan Delegasi Perwira Senior Public Affairs Kemhan dan TNI, antara lain Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda TNI Iskandar Sitompul, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksma TNI Untung Suropati, serta Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma TNI Azman Yunus. Maksud kunjungan Kapuskom Publik dan Perwira Senior Public Affairs tersebut dalam rangka meninjau secara langsung kehadiran Personel Marinir Amerika Serikat yang berada di Australia.

Pada kesempatan tersebut Mayjen Michael Krause mengungkap kepada delegasi Public Affair Kemhan dan TNI bahwa sepanjang tahun ini hanya akan ada 200 personel Marinir Amerika Serikat di Australia dan akan dirotasi setiap 6 bulan.

Namun kehadiran tentara Marinir Amerika di Australia ini rencananya akan bertambah hingga berjumlah 2500 personel untuk lima tahun kedepan. Mayjen Michael Krause, juga menjelaskan pihaknya sangat berhati-hari dalam menerima kehadiran pasukan AS di Darwin. Meski itu adalah kebijakan yang di buat Presiden AS dan PM Australia untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua Negara.

Selain itu kehadiran pasukan Marinir AS juga penting bagi kerjasama militer kedua negara karena memungkinkan dilakukannya latihan yang rutin dengan tentara Australia. Krause menambahkan, tidak menutup kemungkinan nantinya Personel TNI dapat diikutsertakan dalam latihan bersama. Menurutnya dengan adanya kerjasama yang dilakukan tiga Negara, manfaatnya akan baik bagi peningkatan profesionalisme prajurit di antara ketiga negara.

Salah satu yang menjadi perhatian Australia dengan kedatangan Pasukan AS saat ini, menurut Krause, adalah penyediaan fasilitas seperti perumahan untuk pasukan AS. Sementara ini pasukan AS menggunakan fasilitas yang tersedia di Barak Robertson di Darwin.

Sementara itu Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartind Asrin sangat menghargai keterbukaan yang dilakukan tentara Australia dan Marinir AS. Setidaknya Indonesia bisa melihat langsung apa yang ada di Darwin yang sempat digambarkan akan menjadi Pangkalan Militer AS.

Terkait dengan penawaran bagi keikutsertaan TNI dalam latihan bersama Marinir AS dan Tentara Australia, menurut Kapuskom Publik, tawaran ini tentunya akan dikaji lebih lanjut oleh Menhan dan Pimpinan TNI. Kapuskom Publik Kemhan juga berpendapat, Indonesia tentunya menyambut baik setiap upaya bagi ditingkatkannya kerjasama pertahanan dengan negara manapun.

Usai mengunjungi Barak Robertson di Darwin, para delegasi Delegasi Perwira Senior Public Affairs Kemhan dan TNI melanjutkan kunjungan kerjanya ke Departemen Pertahanan Australia di Canberra, Australia tanggal 3 dan 4 Mei 2012, diterima oleh Assistant Secretary Major Powers and Global Interests, Chris Birrer.

Pada kunjungan di Departemen Pertahanan Australia, delegasi mendapatkan penjelasan tentang Posture Review yang mengkaji kemampuan Australian Defence Force (ADF) untuk menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan regional serta global di masa datang.

Selain itu, briefing dari Elenore Eriksson, Assistant Secretary Communication and Media, tentang peran dan tugasnya di lingkungan Dephan Australia.

Sumber: Kemhan

Awak Kapal KRI Kakap Lakukan Perawatan Saat Sandar di Lantamal VII

7 Mei 2012, Surabaya: Sandar di Dermaga Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), prajurit Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Kakap-811 melaksanakan perawatan kapal, Minggu (06/05).

Perawatan meliputi beberapa bagian kapal, mulai dari bagian dalam dan luar kapal. Perawatan dalam kapal dilaksanakan dengan membersihkan koridor (lorong dalam kapal), ruangan-ruangan dan tempat tidur prajurit serta kamar mandi. Sedangkan perawatan bagian luar dilaksanakan dengan pengecatan geladak serta lambung kapal yang sudah mulai berkarat akibat air laut.

Dilandasi dengan semangat kerja yang tinggi, prajurit KRI Kakap melaksanakan perawatan kapal meskipun saat itu adalah hari libur Sabtu dan Minggu. Awak kapal perang di jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim itu, mulai dari Perwira, Bintara dan Tamtama seluruhnya ambil bagian dalam menjaga kapal agar selalu siap melaksanakan operasi.

Kekompakan kerja sebagai tim dan saling mendukung satu sama lain membuat pekerjaan yang mereka laksanakan terasa ringan dan mudah. Hasil kerja prajurit tersebut akan berpengaruh terhadap operasional kapal ketika sedang melaut. Sehingga ditutut kesungguhan dan keseriusan kerja untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dan efektif.

Prajurit KRI Kakap mulai dari Departemen Operasi (Depos), Departemen Mesin (Depsin) dan Departemen Logistik (Deplog) bersama-sama melaksanakan perawatan dan pembersihan kapal sesuai tanggug jawab di sektor masing-masing.

Perwira Pelaksana (Palaksa) KRI Kakap Kapten Laut (P) Andi Kristanto sebagai kordinator kerja, menugaskan kepada Bintara Utama (Bama) sebagai penanggung jawab kerja perawatan bagian luar dan Pengurus Dalam (PD) bertanggung jawab di sektor dalam kapal.

Selain melakukan perawatan dan pembersihan, prajurit KRI Kakap juga melakukan perbaikan ringan terhadap pesawat-pesawat elektronika, mesin dan senjata. Sensor kapal berupa radar dan peralatan elektronika lainnya diperiksa secara periodik serta dilakukan perbaikan dan penggantian terhadap komponen-komponen yang rusak.

Demikian juga departemen mesin, bagian ini melaksanakan perbaikan sistim pipa pembuagan dan saluran air, Mesin Pendorong Pokok (MPK), dan listrik kapal.

Sedangkan bagian senjata melakukan perawatan serta membersihkan laras dan komponen senjata meriam 40 mm, meriam 20 mm dan senapan mesin metraliur 12,7 mm. Untuk senjata kaliber 12,7 mm dilaksanakan bongkar pasang oleh anggota KRI bagian senjata. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan senjata tersebut untuk digunakan pada setiap saat.

Sementara itu bagian logistik memberikan dukungan terhadap rekan-rekan mereka yang sedang bekerja dengan memberikan konsumsi berupa makanan dan minuman segar.

“Sekecil apapun peran serta yang disumbangkan oleh prajurit dapat menentukan keberhasilan dalam tugas”, kata Komandan KRI Kakap Mayor Laut (P) Himawan.

Sumber: Dispenarmatim

Wamenhan Meninjau Produksi Kapal BCM

7 Mei 2012, Cilegon: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku ketua High level committee (HLC) untuk modernisasi Alutsista, Senin (7/5) didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handoyo serta sejumlah pejabat Kemhan lainnya, melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine di Cilegon Jawa Barat.

Setibanya di PT Buana Anugrah Marine, Wamenhan beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Anugrah Buana Marine H. Ir Nazruddin Umar beserta staf yang kemudian memberikan penjelasan tentang pembangunan 1 unit Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) untuk TNI Angkatan Laut.

Usai menerima penjelasan dari Dirut PT Anugrah Buana Marine, Wamenhan memberikan penjelasan kepada sejumah media massa bahwa ini adalah pertama kali pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta, untuk melakukan pembuatan alutsista khususnya kapal yang diperuntukkan bagi TNI AL, guna mendukung program modernisasi alutsista.

“Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Kalau kualitasnya bagus dan dapat bersaing, bukan tidak mungkin akan ada permintaan-permintaan berikutnya”, kata Wamenhan.

Selain menerima penjelasan seputar pembuatan satu unit Kapal Bantu Cair Minyak untuk TNI AL tersebut, Wamenhan berserta rombongan juga berkesempatan meninjau dan melihat secara langsung proses pembuatan kapal BCM.

Kapal BCM yang dirancang bangun oleh putera puteri Indonesia itu, memiliki spesifikasi panjang 95,55 m, lebar 17,50 m, daya muat minyak cair 5000 m3 dan memiliki kecepatan maksimal 14 knots dengan 58 Anak Buah Kapal.  

KRI Kujang Diresmikan November 2012

PT Palindo Marine Shipyard membuat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis rudal cepat Kujang untuk TNI Angkatan Laut senilai Rp73 miliar. KRI Kujang yang akan resmi diluncurkan November 2012 itu rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal yang kecil sehingga bisa menembus perairan dangkal dengan banyak pulau.

KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.

Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.

Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.

Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.

Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.

Sumber: Kemhan/ANTARA News

TNI Siap Jadi 10 Besar Pengirim Pasukan Perdamaian

Prajurit UNIFIL dari kontingen Indonesia melakukan patroli menggunakan kendaraan tempur di dekat Taybe, Sektor Timur Area Operasi. (Foto: Pasqual Gorriz/Unifil)

 4 Mei 2012, Jakarta: TNI berupaya membentuk satu batalyon mekanis yang memiliki kekuatan 800-1.000 personel untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini merupakan bagian dari target Indonesia untuk masuk dalam peringkat 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

"Kami harap tahun 2012 satu batalyon mekanis yang disiapkan dan satu kompi zeni bisa dikirim ke negara-negara yang tengah berkonflik. Kita punya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut," kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Brigadir Jenderal TNI Imam Edy Mulyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/5).

Dengan membentuk batalyon mekanis ini, dia berharap TNI memiliki batalyon gerak cepat (standby forces) dan masuk dalam puncak United Nation Standby Aransement System (UNSAS). Penyiapan pasukan ini, menurut Imam, merupakan bagian dari target TNI untuk masuk ke dalam 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

Dua tahun ke depan, TNI menargetkan dapat mengirimkan 4.000 personel di sejumlah negara yang berkonflik. "Dengan jumlah 4.000 personel, diharapkan Indonesia masuk 10 besar negara di dunia yang mengirimkan pasukan perdamaian.

Kita akan cari peluang-peluang yang ada dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan peacekeeping di lingkup ASEAN,” tutur Imam.

PMPP juga tengah mencoba untuk mencari gambaran karena beberapa misi juga menyatakan akan memberikan seruan, khususnya untuk rumah sakit militer dimana PMPP akan menyiapkan tim medisnya, termasuk dokter spesialis.  

Komandan PMPP TNI Tutup Kursus UNSOG dan UNLOG

Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Brigjen TNI Imam Edi Mulyono menutup pelatihan Special Operations Group of the United Nation (UNSOG) dan United Nation Logistics Officers (UNLOG) yang diikuti oleh 80 orang perwira dari TNI dan perwakilan dari delapan negara.

"Dengan berakhirnya pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan tugas dalam misi penjaga perdamaian (peacekeeping)," kata Komandan PMPP Brigadir Jenderal TNI Imam Edi Mulyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/5).

Ke-80 orang peserta yang mengikuti program ini terdiri dari 45 orang perwira TNI dan 25 perwira dari negara lain, yakni Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Mongolia, Nepal, Filipina, Sri Lanka dan Thailand itu.

Mereka dipersiapkan untuk mengikuti misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kegiatan pelatihan ini dilakukan atas kerja sama dengan Global Peace Operations Initiative (GPIO)-US Pacific Command (USPACOM) yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan sebagai perwira staf dan perwira logistik pada misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, dalam rangka memperingati "Peacekeepers Day" yang jatuh pada 29 Mei 2012 nanti, PMPP akan mengadakan berbagai kegiatan, antara lain, lomba menulis artikel tentang peacekeepers bagi wartawan, lomba dan pameran fotografi tentang peacekeepers serta pembuatan film peacekeepers berjudul "Garuda untuk Perdamaian".

Sumber: Jurnas