Tjahjo Kumolo Dukung Pembelian Tiga Kapal Selam

Penandatanganan kontrak pembelian tiga kapal selam oleh wakil pemerintah Republik Indonesia dan DSME. (Foto: DSME)

24 Januari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mendukung pengadaan tiga kapal selam yang dibeli dari Korea Selatan (Korsel) untuk memperkuat TNI AL.

"Kita memang sesungguhnya sangat butuh kapal selam mendesak paling tidak empat unit. Karenanya atas tercapainya kontrak pengadaan pengadaan kapal selam dengan Korsel, kita akan mendukungnya," ujar Tjahjo Kumolo di sela-sela raker dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro di Komisi I DPR, Selasa (24/1).

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui anggaran untuk membelian dua unit kapal selam. Dua kapal selam yang harus dimiliki RI itu memiliki kemampuan setera dengan kemampuan kapal selam yang dimiliki Singapura. Namun, pemerintah dengan alokasi anggaran yang telah disetujui DPR, membeli tiga kapal selam dari Korsel, meski kemampuan kapal selam yang nantinya akan dimiliki itu kemampuannya di bawah dari kemampuan kapal selam milik Singapura, namun setara dengan kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia.

"Saya kira kita tidak akan mempermasalahkan itu. Karena pembelian kapal selam itu dalam kondisi baru. Yang penting tidak barang bekas," tegas Tjahjo.

Sekjen DPP PDIP ini juga menjelaskan, dalam raker dengan Menhan dan jajarannya ini, ia dan anggota Komisi I lainnya akan mengkritisi soal pengadaan alutsista untuk TNI, yang belakangan melenceng dari tujuan semula. Misalnya, rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, yang tiba-tiba muncul dan tidak dibahas lebih dahulu di Komisi I. "Termasuk rencana menerima hibah pesawat Hercules bekas dari Australia, yang ini juga belum disepakati di DPR," tegasnya.

Tjahjo mengatakan, Komisi I memliki kepentingan untuk meluruskan rencana modernisasi alutsista bagi TNI yang ideal dalam jangka pendek, menegah dan panjang, agar sesuai rencana awal. Di antaranya mengedepankan produksi dalam negeri. "Karenanya kita akan pertanyakan pengadaan-pengadaan alutsista yang belakangan ini muncul mendadak dan terkesan tidak sesuai rencana awal.

Sumber: Jurnal Parlemen