8 Mei 2012, Amsterdam: Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrant menyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harian De Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.
Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidak mendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen, akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggaran dan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro nyaris tuntas.
Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak ingin menyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta.
Dengan demikian, transaksi jual beli ini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas. Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. Kabinet Belanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.
HAM
Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini.
Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda. "Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.
Kondisi geografi Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akan melarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut De Volkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujui pembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengan kondisi geografi Indonesia.
Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskan bersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti, apakah transaksi ini memang akan terjadi.
Yang jelas, jika rencana ini batal, Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia. Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.
Sumber: RNW
No comments:
Post a Comment