Sebagian Besar Anggaran untuk Beli Alutsista dari Luar Negeri

25 Januari 2012

Nakhoda Ragam class adalah korvet berbobot 1.940 ton yang semula dipesan Brunei namun kemudian terjadi sengketa dengan BAE System sehingga 3 kapal tersebut tidak jadi diserahterimakan. 3 korvet/fregat ringan inlah yang kemungkinan diminati oleh TNI AL (photo : cfeddie)

Jakarta, Kompas - Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2012 untuk pemberdayaan industri pertahanan hanya 2,9 persen dari total belanja. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena selama ini pemerintah mendengung-dengungkan kebijakannya untuk membangun industri pertahanan dalam negeri.

Anggota Komisi I DPR, Enggar T Lukito, mengatakan, total pinjaman luar dan dalam negeri mencapai Rp 54,7 triliun. Namun, industri pertahanan dalam negeri hanya mendapat alokasi sebesar Rp 1,62 triliun.

"Sebagian besar untuk membeli alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Padahal, katanya ingin memberdayakan industri dalam negeri," kata Enggar dalam rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi I DPR, Selasa (24/1), di Kompleks Parlemen di Jakarta.

Ia menyayangkan hal itu karena akan menimbulkan defisit transaksi secara umum. Dia mencontohkan, hingga 2011, neraca perdagangan dengan Korea masih positif. Namun, mulai 2012, neraca perdagangan jadi sangat negatif. "Akan berbahaya kalau neraca pembayaran tergerus defisit transaksi berjalan. Plus, komitmen awal membangun industri pertahanan, kan, karena memberikan multiplier effect," kata Enggar.

Tri Tamtomo juga mempertanyakan hal serupa. Dia mengatakan, adalah kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI dan Polri menggunakan hasil BUMN Industri Pertahanan dalam negeri.

Helmy Fauzi mengingatkan agar Kemhan mengantisipasi berbagai kemungkinan kalau bekerja sama dengan industri pertahanan luar negeri. Pasalnya, menurut sejarah, selalu ada syarat-syarat yang bersifat politis.

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, di dalam peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Force yang dianggarkan juga ada komponen trade-off dan penggunaan konten lokal. Ia mengharapkan ada pembahasan lebih terinci dengan panitia kerja alat utama sistem persenjataan (alutsista) terkait hal ini.

Menurut dia, sejak ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga ada kemajuan dalam proyek-proyek yang diterima industri pertahanan. "Tahun ini PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia terima order yang besarnya kira-kira Rp 11 triliun," katanya.

Transfer teknologi

Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, di dalam pembelian alutsista dari luar negeri juga termasuk di dalamnya transfer teknologi dengan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Taut (AL) Laksamana Soeparno di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur, mengatakan, TNI AL menganggarkan dana Rp 40 triliun untuk belanja alutsista tahun 2012 dengan membeli sejumlah perlengkapan modern dari dalam dan luar negeri.

"Kita membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan yang diserahkan tahun 2015. Selain itu dibeli tiga fregat ringan dari Inggris." ujar Soeparno.

Alutsista impor lainnya adalah dua kapal hidrografi (survei maritim) dengan pilihan dibeli dari Perancis atau Korea Selatan. kapal layar latih tiang tinggi pengganti KRI Dewaruci dari Spanyol atau Polandia, serta dua unit Perusak Kawal Rudal dari Belanda atau Italia. (EDN/ONG)

(Kompas)