Wamenhan Harapkan Infrastruktur Di Pulau Nipa Segera dikembangkan

29 Mei 2012, Surabaya: Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (29/5) bersama sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, melanjutkan kunjungannya ke PT PAL di Surabaya.

Saat berada di Pulau Nipa, Wamenhan mendapatkan penjelasan dari Wakasal seputar rencana pembangunan infrastruktur pertahanan negara di daerah tersebut, diantaranya pembangunan Pos Angkatan Laut, barak prajurit, dermaga, menara air, mercu suar, asrama sampai dengan sarana ibadah, olahraga dan kesehatan.

Dari semua penjelasan yang disampaikan, Wamenhan berharap, berbagai infrastruktur yang sudah direncanakan tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi perhatian khusus. Mengingat Pulau Nipa merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan konservasi Pulau Nipa, yang meliputi pembuatan tanggul sekeliling pulau dengan elevasi 5,2 meter sepanjang 4,3 km, kemudian penimbunan pulau pada tiga zona area yang terdiri dari zona utara luas reklamasi 15 hektar, zona hutan bakau 12,28 hektar dan zona selatan dengan luas reklamasi 16,19 hektar ditambah dengan rencana penghijauan berupa penanaman 5000 pohon jenis ketapang.

Usai mengunjungi Pulau Nipah, Wamenhan bersama rombongan menuju PT Palindo Marine Shipyard, untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 untuk digunakan TNI Angkatan Laut. Dan diperkirakan, kapal perang ke tiga hasil karya putera-putera terbaik bangsa tersebut, akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Batam, Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga berkesempatan mengunjungi lokasi yang nantinya diproyeksikan sebagai Mako Batalyon Infanteri 10 Korps Marinir, di lahan seluas lebih kurang 20 hektar dan diperkirakan selesai pembangunannya pada tahun 2014.

Sumber: DMC

Kemhan Akan Gunakan Pagu 2012 untuk Peningkatan Alutsista TNI

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) dilirik TNI AD. (Foto: Lockheed Martin)

24 Januari 2012, Senayan: Menhan Purnomo Yusgiantoro berjanji akan menggunakan alokasi peningkatan anggaran Kemenhan 2012 sebesar Rp 72,5 triliun untuk berbagai keperluan bagi peningkatan kemampuan TNI dan modernisasi alutsista TNI.

Purnomo mengatakan, dana Kemenhan 2012 sebesar itu akan dipergunakan untuk meningkatkan pemberdayaan wilayah dalam menghadapi ancaman, peningkatan penerapan sistem pertahanan yang terintegrasi, dan untuk peningkatan personel Kementerian Pertahanan. Selain itu, untuk mewujudkan sistem tekhnologi pertahanan yang mutakhir dan mewujudkan kemanunggulangan TNI dengan rakyat.

“Peningkatan anggaran Kemenhan 2012 itu juga akan kami gunakan untuk meningkatkan komponen cadangan dan komponen pendukung. Dengan upaya untuk mencapai kemampuan TNI, peningkatan kemampuan intelejen,” tegas Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam raker dengan Komisi I DPR, Selasa (24/1).

Menurut Menhan, peningkatan anggaran Kemenhan 2012 ini juga akan digunakan untuk terlaksananya pencapaian sasaran kekuatan Kemenhan, terlaksananya outcome organisasi, memaksimalkan peran personil yang ada, peningkatan material fasilitas dan jasa, pengembangan sistem dan metode, sekaligus peningkatan pendidikan dan pelatihan prajurit yang ada.

”Juga untuk meningkatkan latihan dan operasi keamanan bagi prajurit TNI,” tegasnya.

Menhan mengatakan, realisasi dari penggunaan anggaran pagu 2012 ini dengan sasaran terwujudnya postur dan struktur pertahanan Kemenhan sebesar 28,7 % dari kekuatan minimum, untuk melaksanakan operasi yang ada, yang memiliki effect getar.

”Dari anggaran 2012 ini kami juga akan membangun 25 pos pertahanan baru di perbatasan darat dan terbangunnya 5 pos di perbatasan di pulau terdepan terluar beserta penggelaran kekuatan prajurit. Selain itu, anggaran sebesar ini juga untuk mendukung pemberdayagunaan industri pertahanan strategis dalam negeri untuk mendukung alutsista bagi TNI sebesar 15,8 % dari akulisisi alutsista TNI tahun 2012 ini,” tegas Purnomo.

Peningkatan anggaran 2012 ini, menurut Purnomo, juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan teknologi pesawat tempur KFX/ IFX , Panser Canon, dan kapal kawal perusak rudal. ” Dimana pencapaian ini akan meningkatkan kemandirian alutsista bagi TNI dari kuantitas, kualitas dan variasinya,” tegasnya.

TNI AD Lirik Peluncur Roket Canggih, HIMARS

Selain pengadaan main battle tank, TNI AD juga melirik multiple launch rocket system (MLRS) untuk penguatan pertahanan darat. MLRS ini juga dapat difungsikan sebagai antipesawat tempur.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo dalam paparannya saat raker antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan mengungkapkan, rencana pengadaan MLRS ini sudah dimasukkan dalam shopping list alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD. Salah satu yang menjadi incaran adalah rudal tangguh High Mobility Artilery Rocket System (HIMARS). “Untuk penangkis serangan udara karena yang kami punya saat ini kelahiran tahun 1960-an. Setelah tahu harganya akan kami sampaikan,”kata KSAD di gedung DPR RI, Selasa (24/1).

Dengan memiliki senjata canggih semacam ini, KSAD yakin, Indonesia akan memiliki efek gentar terhadap negara-negara lain sehingga tidak akan mengganggu kedaulatan negara. Tidak kalah dengan tank Leopard yang mampu merontokkan beberapa tank dengan hanya satu tank Leopard, HIMARS ini memiliki jarak tembak sejauh 70 km dengan akurasi 10 meter.

“Bahkan jarak tembaknya bisa ditingkatkan menjadi 300 km. Sehingga negara lain akan gentar. Tak akan ada lagi patok Indonesia diusik. Lu cabut patok, gue sikat," selorohnya.

Peluncur roket HIMARS yang dikembangkan Lockheed Martin pada 1996 adalah senjata mobile dengan setiap peluncur yang mampu menembakkan enam roket dalam waktu 45 detik. Selain Amerika Serikat, yang merupakan negara produsen, Uni Emirat Arab dan Singapura juga telah memiliki rudal canggih ini. HIMARS baru diproduksi secara resmi melalui kontrak yang ditanda tangani pada Desember 2005.

Sebelumnya, KSAD menyebutkan telah menyusun daftar belanja (shopping list) pengadaan alutsista untuk mencapai Minimum Essential Forces. Selain MBT dan MLRS, TNI AD juga akan melakukan pengadaan helikopter serang, meriam 155 dengan jarak tembak 40 km, dan helikopter serbu.

Sumber: Jurnal Parlemen/Jurnas

Parlemen: Kemhan Diminta Gunakan Anggaran Secara Tepat Sasaran

24 Januari 2012, Senayan: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Mabes TNI dapat menggunakan peningkatan anggaran 2012 yang sangat signifikan, di antaranya untuk kepentingan belanja alutsista yang tepat sasaran dan sesuai rencana strategis (renstra) postur pertahanan yang ideal, serta telah disetujui Komisi I.

"Pada anggaran 2012 ini, Kemhan mendapat alokasi pagu definitif sebesar Rp 72,5 triliun. Pembahasan awal hanya sekitar Rp 64 triliun," ujar Mahfudz Siddiq dalam raker dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya di Ruang Komisi I DPR, Selasa (24/1).

Menurut Mahfudz, pagu definitif sebesar itu masih ditambah Rp 8 triliun. "Dana tambahan Rp 8 triliun itu khusus ditujukan untuk program remunerasi di jajaran prajurit TNI, Kemhan, dan Mabes TNI," tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Besaran dan peningkatan anggaran bagi Kemhan 2012 itu masih belum cukup sampai di situ, karena masih ada tambahan sebesar 6,5 miliar dolar AS dari pinjaman luar negeri, khusus untuk belanja alutsista TNI.

"Dari tambahan pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI ini, saya rasa pembagiannya juga sudah proporsional yakni 1,4 miliar dolar AS di antarannya untuk belanja alutsista bagi TNI AD, 2,1 miliar dolar AS untuk TNI AL, dan 2,6 miliar dolar AS untuk TNI AU," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Mahfudz juga menyampaikan apresiasinya atas penyerapan anggaran Kemhan tahun 2011, yang paling tinggi di antara kementerian lainnya, yaitu mencapai angka 94,7 persen. "Ini perlu kita apresiasi di tengah kondisi kementerian lainnya yang kemampuan serapannya tidak sampai sebesar itu atau belum optimal," tegasnya.

Namun, Komisi I mengingatkan, hasil audit anggaran Kemhan 2010 oleh BPK, adalah wajar tanpa pengecualian. "Ini tentu menjadi PR bagi Pak Menteri agar hasil audit BPK dalam anggaran Kemhan di 2010 lalu itu menjadi perhatian dan terus diperbaiki agar pada 2012 ini perbaikan itu tercapai," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Wamenhan: Modernisasi Alutsista Pil Pahit Kemhan

Jet tempur latih/serangan ringan T-50 akan gantikan Hawk. (Foto: KAI)

17 Januari 2012, Jakarta: Selain sebuah kabar gembira bagi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), anggaran yang diterima Kementerian Pertahanan sebesar Rp150 triliun juga merupakan beban. Karenanya, dalam melakukan modernisasi alutsista Kemhan melakukan pengawasan yang ketat.

"Sebenarnya pil pahit, beban bagi Kemhan dengan anggaran Rp150 triliun ini. Tapi gula bagi bisnis militer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafries Sjamsoeddin dalam acara silaturahmi Menhan denga pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Dalam pelaksanaannya, tambah Sjafrie, Kemhan melakukan tiga tahap pengawasan. "Kami lakukan pengawasan, yaitu pre audit, currrent audit, dan post audit," ujarnya.

Penguatan militer dengan melakukan modernisasi alutsista ini, jelasnya Sjafrie, merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai keunggulan negara. Penguatan militer ini juga dia nilai sebagai syarat negara yang berdaulat.

Beruntung, lanjut Sjafrie, modernisasi alutsista ini sejalan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah. "Pengadaan ini tak hanya dilihat dari kuantitas, tapi perlu memperhitungkan hal-hal lainnya," imbuhnya. Pertimbangan tersebut, tuturnya, adalah pembangunan strategi militer yang menjadi strategi pertahanan, pertimbangan teknologi dan kemoderenan peralatan militer, serta pertimbangan wilayah teritorial sebagai perhitungan strategi.

Menhan: Kekuatan Militer Indonesia Membuat Gentar Negara Lain

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Indonesia saat ini telah menggetarkan negara-negara lain. "Penguatan alutsista yang kami lakukan sudah membuat khawatir negara lain," kata Menhan dalam silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa di Gedung Jenderal TNI M Yusuf Menteng Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Menurutnya, pembangunan kekuatan militer yang dilakukan Indonesia disebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi yang semakin membaik. Dia mencontohkan hal ini terjadi juga pada Cina. "Pembangunan kesejahteraan selalu diikuti dengan pembangunan keamanan," ujarnya.

Purnomo juga menegaskan pengadaan alutsista ini tidak bertujuan untuk untuk menyerang negara lain. "Bukan untuk offense, tapi defense. Menjaga kedaulatan negara," jelasnya.

Ditambahkan Menhan, kekuatan militer Indonesia saat ini memang sudah diperhitungkan oleh negara-negara tentangga. Dia mencontohkan kekuatan militer TNI AD yang memiliki batalyon infantri terbesar se-ASEAN, yakni 100 batalyon lebih.

Untuk penguatan alutsista Indonesia, Kemhan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp150 Triliun selama tahun 2009-2014. Dana ini dibagi menjadi Rp50 triliun untuk pengadaan, Rp45 triliun untuk perawatan, dan Rp.50 triliun untuk produksi dalam negeri.

Sumber: Jurnas

Kemhan Siap Transparan Terhadap KPK dan BPK

Leopard 2A4. (Foto: Mindef)

18 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan kesiapanya untuk dipantau oleh KPK dan BPK terkait pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), termasuk mengenai rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

"Pengadaan alutsista mendapatkan pengawasan khusus oleh High Level Commitee (HLC) pimpinan Wamenhan dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin Irjen," kata Purnomo usai pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Menurut Purnomo, pihaknya akan mengundang KPK dan juga BPK. Sistem pengawasan, pencegahan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa sudah berjalan baik.

Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Gunadi, mengungkapkan, Kementerian Pertahanan sebenarnya sangat ingin memasukkan KPK dan BPK untuk terlibat secara langsung dalam tim pengawas, namun hal ini ditolak karena terbentur undang-undang. Meskipun demikian, telah dilakukan MoU dengan KPK dan BPK agar komunikasi berjalan intensif dan pemeriksaan dapat dilakukan jika terjadi kecurigaan.

"Tim ini berharap KPK dan BPK di dalam, tetapi mereka menolak karena undang-undang. Tetapi ada MoU Kementerian Pertahanan dengan KPK dan BPK dimana menjadi saluran komunikasi yang intens. Mereka silahkan saja kalau mau masuk," jelasnya.

Ia pun memastikan Kementerian Pertahanan terbuka dan siap jika KPK atau BPK ingin bertanya mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan termasuk dalam rencana pengadaan 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

Sumber: Info Publik

Kemhan Miliki Rp150 Triliun untuk Persenjataan

EC735 Super Cougar. (Foto: airrecognition.com)

16 Januari 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki dana senilai Rp150 triliun untuk belanja dalam lima tahun mendatang yang akan dialokasi untuk tiga pos penting, terutama terkait dengan peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Yang harus dipahami, anggaran dalam pembelian alutsista itu multi years dengan melalui proses yang panjang dan bertahap," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Senin.

Usai membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, ia mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk tiga hal, antara lain Rp50 triliun dana on top untuk percepatan minimum essential force (MEF), Rp55 triliun untuk alutsista, dan Rp45 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan.

"Sebagian dana itu akan digunakan berbelanja pada tahun 2012 ini," kata Purnomo.

Pengadaan alat utama sistem senjata pada 2012, antara lain:

TNI AD
- Main Battle Tank (MBT) Leopard 2A6
- Senjata anti-altileri berupa roket
- Multiple launcher rocket system
- Meriam artileri 155mm Caesar Nexter
- Rudal artileri pertahanan udara
- Helikopter serbu dan serang
- Panser Anoa

TNI AU
- Senjata anti-pesawat udara
- Jet tempur F-16 Fighting Falcon
- Helikopter EC735 Super Cougar
- C-130H Hercules

TNI AL
- Sea Rider
- Kapal patroli cepat produksi dalam negeri
- Kapal perusak
- Kapal hidro oceanic
- Kapal latih layar (tall ship)
- Kapal angkut tank produksi PAL
- Kapal minyak
- Kapal selam

Sumber: ANTARA News

Menhan: Anggaran Kemhan Rp 1,8 Trilyun Belum Terpakai

11 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2011, menyatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih mempunyai sisa Rp 1.897 T (5,27 persen) dari alokasi pinjaman dalam APBN Kemhan 2011 yang belum terpakai (multiyears).

Menurutnya, Kemenhan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 34,076 triliun atau 94 persen dari anggaran belanja barang dan modal dari pagu revisi sebesar Rp 35.973 triliun. Sedangkan untuk total pagu anggaran pendapatan belanja nasional (APBN), Kemhan sendiri sebesar Rp 58,192 triliun.

“Walaupun sudah ada kontrak tetapi belum efektif, yakni belum ada realisasi pembayaran dari sumber dana pinjaman dalam atau luar negeri," jelasnya, di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (11/1).

Namun, menurut Purnomo, bila untuk belanja pegawai dimasukkan dalam perhitungan penyerapan, maka tahun 2011, penyerapan anggaran Kemhan sebesar 96,7 persen.

Menurutnya, pada pelaksanaan rencana kerja tahun 2011, kebijakan Kemhan diarahkan pada terselenggaranya Sistem Pertahanan Negara yang terintegrasi, handal, dan mengacu pada kesejahteraan. Adapun pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, menitikberatkan pada beberapa poin.

Pertama, kesejahteraan yang telah diberikan kepada prajurit TNI dan PNS, berupa tunjangan khusus perbatasan, remunerasi kinerja, kenaikan berkala, gaji ke-13, santunan dan tunjangan cacat serta rencana kenaikan ULP.

"Kedua kita melakukan penataan organisasi internal antara bela negara, Universitas Pertahanan, peresmian Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pengawasan (HLC dan TKP3B)," jelasnya.

Ketiga, Industri Pertahanan dengan dibentuknya Komite Kebijakan Indsutri Pertahanan (KKIP) dalam merevitalisasi industri dalam negeri dan mengupayakan penyehatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), sehingga pemerintah memberikan penyertaan modal.

Keempat, Legislasi menghasilkan produk-produk RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, RUU Kamnas, RUU Komcad, RUU Rahasia Negara dan menyelesaikan 31 Peraturan Menteri Pertahanan.

Sumber: Gatra

Penyerapan Anggaran 2011 Kemhan 94,73 Persen

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) berbincang dengan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) sebelum memberikan keterangan pers rapat evaluasi akhir tahun 2011 di Kemenhan, Jakarta, Jumat (30/12). Menhan menyampaikan sejumlah hasil yang telah dilaksanakan Kemhan selama tahun 2011 diantaranya penyerapan APBN, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam merevitalisasi industri dalam negeri serta proses legislasi seperti RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, RUU Kamnas dan RUU Rahasia Negara. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/pd/11)

30 Desember 2011, Jakarta (ANTARA Jatim): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan penyerapan APBN 2011 khusus untuk belanja barang dan modal dari pagu setelah revisi sebesar Rp35,973 triliun terserap Rp34,076 triliun atau sekitar 94,73 persen.

"Sisanya Rp1,897 triliun atau 5,27 persen yang merupakan alokasi pinjaman dalam APBN Kemhan 2011 yang belum dipakai atau 'multiyears'," katanya dalam jumpa wartawan evaluasi akhir Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan penyerapan anggaran yang tidak mencapai seratus persen itu dikarenakan belum adanya realisasi pembayaran baik berupa pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi, meski kontraknya sudah ditandatangani, namun belum efektif artinya belum ada realisasi dari sumber dana baik pinjaman dalam dan luar negeri," ujar Menhan.

Namun, secara umum dari pagu Kemhan 2011 senilai Rp58,1 triliun yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal maka penyerapan anggaran mencapai 96 persen.

"Tentu sisanya alokasi pinjaman anggaran yang belum dibayarkan, mungkin karena belum siap atau apa meski kontraknya sudah ditadatangani, termasuk penyelesaian L/C dan sebagainya," tutur Menhan.

Terkait pelaksanaan kerja Kemhan 2011, ia mengatakan difokukan padan pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi andal dan pro kesejahteraan.

"Terutama masalah kesejahteraan, kita sudah dapat tingkatkan kesejahteraan bagi TNI dan PNS Kemhan/TNI seperti tunjangan khusus bagi prajurit di perbatasan, renumerasi kinerja yaitu sekitar 40 persen dari gaji, kenaikan berkala, gaji ke-13, santunan dan tunjangan cacat prajurit yang baru saja terbit PP-nya untuk perbaiki aturan yang sebelumnya, agar lebih baik, rencana kenaikan uang lauk pauk," paparnya.

Secara umum, pelaksanaan kerja Kemhan selain kesejahteraan dilakukan pula penataan organisasi internal direktorat bela negara, Universitas Pertahanan, dan penyelesaian kompleks Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia di Sentuk yang akan menjadi pusat berbagai kegiatan seperti Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Penanggulangan Bencana, Pusat Olahraga Militer dan lainnya, tukas Purnomo.

"Semua sudah dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk dengan perkembangan Litbang yang semakin baik. Sedangkan untuk pengawasan komite tertinggi untuk pengadaan alutsita, dan tim peniadaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta sistem manjemen akuntansi mengingat aset yang cukup besar yang dimiliki TNI, juga sudah mulai berjalan baik sesuai standar yang ditetapkan," ujarya, menambahkan.

Sumber: ANTARA Jatim

Pemerintah dan DPR Bahan Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas hasil kerjasama pengadaan alutsista, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12). Rapat kerja tersebut juga membahas Laporan Menhan terkait kerjasama Pertahanan/Pengadaan Alutsista RI dengan Korsel dan dengan Negara sahabat lainnya, serta pendalaman APBN Kemhan/TNI TA 2012 terkait dengan penggunaan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA 2012 dan penambahan alokasi anggaran Kemhan/TNI TA 2012. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

8 Desember 2011, Jakarta (DMC): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama para anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan, Rabu (7/12) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta bertemu dalam forum Rapat Kerja khusus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemhan/TNI TA. 2012.

Pada kesempatan forum Raker itu, Menhan menjelaskan beberapa hal yang terkait didalam pembahasan APBN Kemhan/TNI TA. 2012 secara umum. Salah satunya penggunaan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA. 2012 sebesar Rp. 455 Milyar serta pergeseran alokasi anggaran Kemhan/TNI TA. 2012 Rp. 7,6 Triliun dari Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA. 999,08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA 012 Kementerian Pertahanan) untuk anggaran Tunjangan Remunerasi Kinerja TNI dan PNS Kemhan sebesar Rp. 7,6 Triliun.

Selanjutnya, Menhan menyampaikan Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dimana Kemhan/TNI untuk tahun 2010-2014 mendapatkan alokasi sebesar USD 6,5 Miliar untuk pengadaan alutsista.

Disamping APBN 2012, Menhan juga menjelaskan tentang perkiraan daya serap APBN Kemhan dan TNI untuk tahun 2011 yang otorisasinya sendiri sudah mencapai ± 95%. Meski demikian, daya serap sesuai recording Kementerian Keuangan kurang lebih berkisar 70% - 80%. Namun Kemhan dan TNI tetap diharapkan pada akhir Desember 2011 daya serap Anggaran Kemhan/TNI dapat mencapai mendekati 100%.

Rapat kerja terbuka yang dihadiri juga oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.Ip., M.A., Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio, MM serta pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI juga membahas perihal perkembangan Kerjasama Industri Pertahanan dan Pengadaan Alutsista yang dilakukan Kemhan/TNI dengan Korea Selatan.

Menhan Jelaskan Kerjasama Pertahanan RI-Korsel di Komisi I

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiyantoro mengatakan, saat ini Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan RI. Terlebih Korsel juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan alih teknologi terhadap pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kerjasama pertahan dengan Korsel ini setidaknya sudah dirintis sejak 1993 lalu," kata Purnomo dalam raker dengan Komisi I DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/12).

Purnomo menjelaskan, kerjasama nyata yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini antara pemerintah RI dan Korsel adalah untuk memproduksi pesawat tempur jenis KFX dan IFX. Tipe pesawat tempur ini merupakan generasi 4,5 atau lebih muda diatasnya F-16 dari AS dan Sukhoi dari Rusia yang keduanya merupakan pesawat tempur generasi keempat.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Penjajakan kerjasama lainnya dengan Korsel adalah pengadaan kapal selam. Namun, Purnomo mengatakan, hal ini masih dalam tahap awal dan perlu pendalaman pembahasan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR yang memimpin rapat Tubagus Hasanuddin mengatakan, terkait rencana produksi bersama pesawat KFX dengan Korsel, sejauh ini DPR belum pernah mendapat penjelasan secara mendalam dan resmi. "Karena itu Komisi I DPR meminta masalah ini perlu dibahas secara rinci dan pendalam," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, Komisi I DPR juga perlu meminta penjelasan dalam pengadaan alutsita lainnya. Seperti terkait rencana pengadaan tank Leopard buatan dari Jerman yang akan dibeli dari Belanda dalam kondisi bekas. Termasuk soal pengadaan helikopter serbu Apache buatan AS yang tidak jadi karena terkait alasan tertentu. Dan kemudian helikopter serbu Apache ini akan digantikan dengan helikopter serbu super cobra kerjasama antara PT DI dan Belgia.

"Jadi Komisi I DPR berharap penjelasan tertulis dalam rapat berikutkan dengan penjelasan secara menyeluruh dan detail," pinta Hasanuddin.

Sumber: DMC/Jurnal Parlemen

Menhan Yakin 30 Persen MEF Terwujud

(Foto: Kemhan)

10 Oktober 2011, Jakarta (Jurnas.com): Menteri Pertahanan (menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan program prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun ketiga Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua adalah mewujudkan Minimmum Essential Forces (MEF) atau Kekuatan pokok minimum.

“Program MEF dibagi dalam tiga rencana strategis (Renstra). Pada renstra pertama hingga tahun 2014, MEF diharapkan terwujud minimal 30 persen khususnya pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) untuk matra darat, laut dan udara,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai Rapat Koordinasi Bidang Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/10).

Menhan menjelaskan Kementerian Pertahanan akan memulai pembangunan kekuatan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara efektif dimulai pada tahun ketiga Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu pada bulan Oktober 2011. Menurutnya, Anggaran untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan akan diambil dari Anggaran Pinjaman Luar Negeri (APLN). Namun karena ada pesan dari pemerintah agar menggunakan pinjaman dalam negeri maka hampir 50 persen dari APLN untuk pengadaan Alutsista menggunakan pinjaman dari dalam negeri.

Menhan meyakini bahwa kekuatan pertahanan Indonesia di masa mendatang cukup kuat.

“Kekuatan pertahanan kita cukup kuat,” katanya.

Terkait pembiataan pengadaan Alutsista, Menhan mengatakan akan diupayakan dengan Surat Utang Negara (SUN). Artinya kredit eksport untuk pengadaan alutsista juga akan terus dikurangi.

Sumber: Jurnas