Pembangunan kapal perang jenis LPD di PT. PAL. (Foto: mastekhi)
28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.
Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.
"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).
Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.
UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.
"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
Showing posts with label Industri Militer Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Industri Militer Indonesia. Show all posts
Monday, May 28, 2012
Sunday, May 27, 2012
Pembahasan RUU Industri Pertahanan Digelar Tertutup
Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Direktur Produksi PT Pindad Tri Harjono (kanan) melihat struktur suspensi panser yang akan dibangun PT Pindad bekerjasama dengan perusahaan Korea di Seoul, Korea, Minggu (24/2/2008). PT Pindad akan memproduksi kendaraan tempur yang dipesan TNI. (Foto: ANTARA/Saptono/hm/nz/08)
28 Mei 2012, Senayan: Senin (28/5) ini, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup.
"Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (28/5).
Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.
"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
28 Mei 2012, Senayan: Senin (28/5) ini, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup.
"Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (28/5).
Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.
"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
Tuesday, May 8, 2012
Wamenhan Tinjau Pembuatan Kapal Perang di PT. Dok Kodja
8 Mei 2012, Jakarta: Sehari setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapal Bantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang juga sedang mengerjakan pembuatan kapal Bantu Cair Minyak kedua untuk TNI AL.
Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhan beserta rombongan disambut oleh Wakasal Laksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri Syeried Jetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagai material kapal BCM.
Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhan menuju Aula PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCM yang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama 24 bulan.
Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM, Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenis Landing Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalam tahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABK hanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yang dimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tank jenis Leopard.
Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memiliki spesifikasi panjang 122,40 m , lebar 13,90 m, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.
Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.
Sumber: Kemhan
Wamenhan Meninjau Perusahaan Pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru
8 Mei 2012, Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC), Selasa (8/5) meninjau perusahaan swasta nasional dalam negeri pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, PT. Saba Wijaya Persada di Jelambar, Jakarta Barat. Turut mendampingi Wamenhan dalam peninjauan tersebut Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
Dalam peninjauan ini, Wamenhan dan rombongan diterima oleh Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada Johny. Sebelum meninjau secara langsung fasilitas dan proses produksi pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, Wamenhan terlebih dahulu menerima paparan tentang profile PT. Saba Wijaya Persada. Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menyampaikan terima kasih kepada Wamenhan atas kesempatannya dapat berkunjung ke perusahaannya.
Pihaknya juga menyampaikan rasa senangnya dapat turut berperan serta mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan potensi dan partisipasi serta untuk pengembangan perusahaannya, pihaknya terus berharap mendapatkan dukungan, bimbingan dan arahan dalam rangka pengembangan dan perbaikan untuk menuju yang lebih baik.
Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada juga menyampaikan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemhan dan TNI mulai tahun 2009 hingga saat ini. Pada awalnya PT. Saba Wijaya Persada mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru level II dan Rompi Anti Peluru level IV dari Babek TNI pada tahun 2009.
Selanjutnya, pengadaan produksi dalam negeri di tahun 2010 akhir, perusahaannya mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru yang diproduksi dalam negeri dengan kontrak sejumlah 1724 buah. Dan pada tahun 2011 pengadaan Helm Anti Peluru oleh Kemhan 1724 buah dan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru kedua untuk TNI AD sebanyak 1149 buah.
Atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan tersebut, Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan perusahaannya banyak mendapatkan pembelajaran mulai dari awal yang sampai pada akhirnya dalam beberapa tahun ini pihaknya telah yakin produknya dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan, saat ini kapasitas produksi PT. Saba Wijaya Persada untuk pembuatan helm anti peluru telah mencapai 5000 pcs per bulan dan pembuatan rompi anti peluru kurang lebih 500 buah. Secara kualitas, produk Helm Anti Peluru dan Rompi Anti Peluru dari PT. Saba Wijaya Persada juga sudah melalui Uji Litbang TNI AD di Batujajar dan Uji kelaikan di Pusat Kelaikan Kemhan.
Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaannya juga belajar terus dari negara - negara luar yang sudah maju seperti Australia, Jerman, Perancis dan Itali. Hasilnya setelah satu dua tahun terakhir ini, perusahaanya sudah menemukan suatu pola yang lebih baik dan yakin dapat berkompetisi dengan produk – produk dari luar.
Sebagai bagian dari promosi produknya ke luar negeri, beberapa waktu yang lalu untuk pertama kalinya PT. Saba Wijaya Persada juga ikut dalam ajang pameran industri pertahanan. Beberapa militer dari negara – negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste telah meminta sample helm untuk diuji, ini ada satu kesempatan pertama dalam memperkenalkan produknya ke luar negeri.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Wamenhan menyampaikan bahwa dalam kaitan kebijakan industri pertahanan dalam negeri, Kemhan dan TNI berkepentingan untuk mempromosikan produk – produk industri pertahanan dalam negeri ke pasar luar negeri.
Terkait hal tersebut, Wamenhan meminta kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memperhatikan tiga hal antara lain dari segi kualitas, harga dan pengiriman sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk – produk lain.
Sumber: Kemhan
Indonesia kaji sistem Industri Pertahanan Elektronika dengan China
(Foto: CETC)
8 Mei 2012, Beijing: Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).
"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.
Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar, peperangan elekronika dan lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.
Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.
Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC). Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).
Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).
Sumber: ANTARA News
8 Mei 2012, Beijing: Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).
"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.
Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar, peperangan elekronika dan lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.
Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.
Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC). Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).
Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).
Sumber: ANTARA News
Monday, May 7, 2012
Wamenhan Meninjau Produksi Kapal BCM
7 Mei 2012, Cilegon: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku ketua High level committee (HLC) untuk modernisasi Alutsista, Senin (7/5) didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handoyo serta sejumlah pejabat Kemhan lainnya, melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine di Cilegon Jawa Barat.
Setibanya di PT Buana Anugrah Marine, Wamenhan beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Anugrah Buana Marine H. Ir Nazruddin Umar beserta staf yang kemudian memberikan penjelasan tentang pembangunan 1 unit Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) untuk TNI Angkatan Laut.
Usai menerima penjelasan dari Dirut PT Anugrah Buana Marine, Wamenhan memberikan penjelasan kepada sejumah media massa bahwa ini adalah pertama kali pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta, untuk melakukan pembuatan alutsista khususnya kapal yang diperuntukkan bagi TNI AL, guna mendukung program modernisasi alutsista.
“Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Kalau kualitasnya bagus dan dapat bersaing, bukan tidak mungkin akan ada permintaan-permintaan berikutnya”, kata Wamenhan.
Selain menerima penjelasan seputar pembuatan satu unit Kapal Bantu Cair Minyak untuk TNI AL tersebut, Wamenhan berserta rombongan juga berkesempatan meninjau dan melihat secara langsung proses pembuatan kapal BCM.
Kapal BCM yang dirancang bangun oleh putera puteri Indonesia itu, memiliki spesifikasi panjang 95,55 m, lebar 17,50 m, daya muat minyak cair 5000 m3 dan memiliki kecepatan maksimal 14 knots dengan 58 Anak Buah Kapal.
KRI Kujang Diresmikan November 2012
PT Palindo Marine Shipyard membuat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis rudal cepat Kujang untuk TNI Angkatan Laut senilai Rp73 miliar. KRI Kujang yang akan resmi diluncurkan November 2012 itu rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal yang kecil sehingga bisa menembus perairan dangkal dengan banyak pulau.
KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.
Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.
Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.
Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.
Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.
Sumber: Kemhan/ANTARA News
Tuesday, May 1, 2012
TNI AL Gandeng Perguruan Tinggi Meneliti Kapal Perang Anti Radar
28 April 2012, Surabaya: Indonesia masih belum mandiri dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista). Dengan berbekal keinginan yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan sistem pertahanan nasional, ITS melalui Konsorsium Pengembangan Kapal Perang Nasional (KPKPN) menggagas pembuatan kapal perang anti radar.
Tak tanggung-tanggung, riset ini didanai pemerintah senilai Rp 1,8 Miliar tiap Tahunnya. ITS tak bekerja sendiri, mengingat riset ini adalah riset nasional, maka ITS dibantu oleh beberapa perguruan tinggi negeri lain. Yaitu Akademi Angkatan Laut (AAL), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Konsorsium ini bermula dari workshop inisiasi bidang kapal perang yang dilaksanakan Agustus 2011 lalu. Dari workshop itulah ITS mengambil langkah lebih lanjut terkait penelitian kapal perang tersebut. Termasuk pembuatan proposal untuk kemudian diajukan ke pemerintah.
''Pembuatan proposal untuk konsorsium ini telah selesai sejak akhir tahun 2011,'' ungkap Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD, Ketua KPKPN. Baru seteleh itu, digelar workshop nasional bidang kapal perang pada akhir Februari lalu.
Penggarapan kapal perang ini dibagi menjadi tujuh kelompok kerja berdasarkan bagian kelengkapan kapal. Ketujuh kelompok kerja tersebut masing-masing menangani karakterisasi komposit, metalurgi fisik, ship standard and Mission Requirement, auto pilot, steering control, material untuk radar dan Combat Material System (CMS).
Dari pembagian tersebut, Mayor Laut (E) Oman Sukirman, M.T dari AAL berperan dalam kegiatan Ship Standard and Mission Requirement serta pengumpulan data primer, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo dari UNS turut serta dalam pembuatan karakterisasi komposit. Sedangkan metalurgi fisik ditangani oleh Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan dari UI.
“Kapal yang banyak sekarang ini sebagian besar merupakan produk-produk lama. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika Indonesia terus menerus bergantung pada negeri lain padahal potensi dalam negeri sangat besar” papar Bpk. Mayor Oman dalam paparan sesi ke-2 workshop di Nasdec (22/2).
Keunggulan kapal perang ini nantinya yaitu dibuat dengan material anti radar. ''Anti radar baru pertama kali diterapkan di pesawat tempur Amerika. Konon wartawan tidak bisa mendekat dari jarak 100 meter,'' jelas Drs Mochamad Zainuri M.Si yang juga ditemui saat konferensi pers diskusi ilmiah di Nasdec (22/2). Zainuri yang telah meneliti bahan anti radar sejak tahun 2005 itu mengungkapkan bahwa material anti radar yang digunakan pada kapal tersebut dibuat dari pasir besi. Hingga saat ini, material tersebut telah berhasil dibuat dan dapat menyerap radar hingga 99 persen.
“Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi besar, tentu sangat mengangkat bendera AAL dimata akademisi di seluruh Indonesia. Apalagi kerjasama besar ini hanya melibatkan perguruan tinggi yang memiliki peneliti-peneliti yang dianggap oleh Kementerian Ristek paling berkompeten” kata Gubernur AAL laksda TNI Agus Purwoto. Jenderal berbintang dua ini menegaskan pula bahwa dirinya sangat mendukung bentuk kerjasama ini apalagi bila melibatkan Kadet dan Dosen AAL secara aktif.
“Hal tersebut guna lebih meningkatkan kemampuan analisis para Dosen AAL maupun Kadet, serta lebih menimbulkan kemauan untuk mengembangkan Alutsista yang ada khususnya milik TNI AL” tegas orang nomor satu di AAL ini.
Sumber: AAL
Order banyak Pindad minim SDM
Pengusaha nasional yang juga Presiden Komisaris PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) Rahmat Gobel (kiri) memaparkan pendapatnya dalam seminar nasional dan talkshow bertajuk ‘Bersama Menuju Perusahaan Kelas Dunia’ di Hotel Grand Aquila, Jalan Dr Djundjunan Bandung, Jawa Barat, Senin (30/4). Seminar yang digelar dalam rangka ulang tahun ke-29 PT Pindad ini juga menghadirkan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Aviantono Sudarsono (kanan) sebagai pembicara. Dalam kesempatan tersebut dikemukakan bahwa PT Pindad optimistis mencapai target menuju perusahaan kelas dunia pada tahun ini.
30 April 2012, Bandung: Niat PT Pindad (Persero) menjadi perusahaan kelas dunia tidaklah mudah. Meski sudah mendapat banyak order, Pindad masih memiliki kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk menjadi perusahaan kelas dunia tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Namun, membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dalam mewujudkannya,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero), Adik Avianto Soedarsono dalam seminar nasional ‘Bersama Menuju Perusahaan Kelas Dunia’ di Hotel Grand Aquila, hari ini.
Ia mencontohkan industri pertahanan di Amerika, dimana satu orang pekerja bisa memproduksi 1 juta butir peluru per tahunnya. “Di Inggris dapat menghasilkan sebanyak 600.000 butir peluru per tahunnya, sedangkan di Indonesia satu orang pekerja hanya dapat menghasilkan 120.000 butir peluru per tahunnya,” katanya soal kemampuan SDM yang jomplang.
Kondisi ini menunjukkan jika SDM industri pertahanan di Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara lain. “Tak hanya SDM tetapi inovasi pun harus terus ditingkatkan dan dikembangkan karena teknologi yang begitu cepat berkembang,” kata Adik.
Pindad Kebut Pesanan Panser Malaysia
PT Pindad (Persero) menargetkan mampu menyelesaikan panser Anoa 6×6 pesanan Malaysia tahun ini. Kepastian pengiriman akan menentukan berapa besaran nilai pembelian panser tersebut. Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan pihak Malaysia belum memberikan rincian konfigurasi ke 32 panser tersebut.
” Mereka pesan peruntukannya untuk ambulance, avc [untuk angkut personel], dan komando,” kata Adik. Namun belum jelas jumlah panser untuk masing-masing peruntukan. “Kita janji pada Malaysia semua akan beres Maret 2013, Malaysia minta secepat mungkin,” katanya di sela seminar nasional ‘Bersama Menuju Perusahaan Kelas Dunia’ di Bandung, hari ini.
“Untuk Malaysia kami masih negosiasi hingga hari ini kapan [Pindad] delivery-nya, karena ini menyangkut dia harus menyediakan uang pada waktu delivery, jadi belum putus,” katanya. Harga satu unit Anoa sendiri dibandrol paling murah US$1 juta dan termahal US$1,5 juta.
Belum pastinya harga yang akan dibayar Malaysia menurutnya tergantung kelengkapan karoseri yang akan dipasang pada panser tersebut.
Pindad akan Kembangan Tank Ringan Kanon
PT Pindad akan mengembangkan kendaraan tempur tank ringan kanon mulai 2014 untuk memenuhi kebutuhan pertahanan TNI Angkatan Darat.
Dirut Pindad Adik Avianto Soedarsono mengemukakan rencana tersebut merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan panser dan tank TNI AD yang saat ini 90% dipasok produk asing. Dia mengemukakan model tank ringan kanon akan merujuk pada model tank ringan yang ada di dunia saat ini seperti produk K-21 buatan Doosan Infracore Korea Selatan maupun buatan Turki.
Tank ringan memiliki bobot antara 15 ton-25 ton dengan dua jenis penggerak kendaraan berupa ban atau rantai. Akan tetapi, ada pula tank ringan mancanegara lainnya dengan bobot melebihi 25 ton.
Adik mengatakan harga untuk tank ringan dengan roda penggerak ban sekitar Rp40 miliar. Sedangkan berpenggerak rantai mencapai Rp50 miliar.
“Kami sedang membahas rencana ini dengan pemerintah TNI AD, dan pihak-pihak lainnya. Mudah-mudahan rencana pengembangan ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” katanya hari ini.
Adik belum merinci kebutuhan TNI AD akan tank ringan. Menurut dia, perusahaan baru melangkah para proses persiapan dan studi.
Sumber: Bisnis Jabar
30 April 2012, Bandung: Niat PT Pindad (Persero) menjadi perusahaan kelas dunia tidaklah mudah. Meski sudah mendapat banyak order, Pindad masih memiliki kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk menjadi perusahaan kelas dunia tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Namun, membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dalam mewujudkannya,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero), Adik Avianto Soedarsono dalam seminar nasional ‘Bersama Menuju Perusahaan Kelas Dunia’ di Hotel Grand Aquila, hari ini.
Ia mencontohkan industri pertahanan di Amerika, dimana satu orang pekerja bisa memproduksi 1 juta butir peluru per tahunnya. “Di Inggris dapat menghasilkan sebanyak 600.000 butir peluru per tahunnya, sedangkan di Indonesia satu orang pekerja hanya dapat menghasilkan 120.000 butir peluru per tahunnya,” katanya soal kemampuan SDM yang jomplang.
Kondisi ini menunjukkan jika SDM industri pertahanan di Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara lain. “Tak hanya SDM tetapi inovasi pun harus terus ditingkatkan dan dikembangkan karena teknologi yang begitu cepat berkembang,” kata Adik.
Pindad Kebut Pesanan Panser Malaysia
PT Pindad (Persero) menargetkan mampu menyelesaikan panser Anoa 6×6 pesanan Malaysia tahun ini. Kepastian pengiriman akan menentukan berapa besaran nilai pembelian panser tersebut. Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan pihak Malaysia belum memberikan rincian konfigurasi ke 32 panser tersebut.
” Mereka pesan peruntukannya untuk ambulance, avc [untuk angkut personel], dan komando,” kata Adik. Namun belum jelas jumlah panser untuk masing-masing peruntukan. “Kita janji pada Malaysia semua akan beres Maret 2013, Malaysia minta secepat mungkin,” katanya di sela seminar nasional ‘Bersama Menuju Perusahaan Kelas Dunia’ di Bandung, hari ini.
“Untuk Malaysia kami masih negosiasi hingga hari ini kapan [Pindad] delivery-nya, karena ini menyangkut dia harus menyediakan uang pada waktu delivery, jadi belum putus,” katanya. Harga satu unit Anoa sendiri dibandrol paling murah US$1 juta dan termahal US$1,5 juta.
Belum pastinya harga yang akan dibayar Malaysia menurutnya tergantung kelengkapan karoseri yang akan dipasang pada panser tersebut.
Pindad akan Kembangan Tank Ringan Kanon
PT Pindad akan mengembangkan kendaraan tempur tank ringan kanon mulai 2014 untuk memenuhi kebutuhan pertahanan TNI Angkatan Darat.
Dirut Pindad Adik Avianto Soedarsono mengemukakan rencana tersebut merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan panser dan tank TNI AD yang saat ini 90% dipasok produk asing. Dia mengemukakan model tank ringan kanon akan merujuk pada model tank ringan yang ada di dunia saat ini seperti produk K-21 buatan Doosan Infracore Korea Selatan maupun buatan Turki.
Tank ringan memiliki bobot antara 15 ton-25 ton dengan dua jenis penggerak kendaraan berupa ban atau rantai. Akan tetapi, ada pula tank ringan mancanegara lainnya dengan bobot melebihi 25 ton.
Adik mengatakan harga untuk tank ringan dengan roda penggerak ban sekitar Rp40 miliar. Sedangkan berpenggerak rantai mencapai Rp50 miliar.
“Kami sedang membahas rencana ini dengan pemerintah TNI AD, dan pihak-pihak lainnya. Mudah-mudahan rencana pengembangan ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” katanya hari ini.
Adik belum merinci kebutuhan TNI AD akan tank ringan. Menurut dia, perusahaan baru melangkah para proses persiapan dan studi.
Sumber: Bisnis Jabar
Thursday, February 23, 2012
Menuju Kemandirian Rudal
Rudal C-705. (Foto: Zhenguan Studio)24 Februari 2012: Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali (guided missiles/rudal) C-705.
Dengan kesepakatan itu, Indonesia mendapat kewenangan untuk memproduksi rudal yang mempunyai jangkauan lintas cakrawala (over the horizon). Sekilas, ini merupakan kabar biasa.Tapi, bagi kepentingan pertahanan bangsa ini, langkah ini merupakan milestone bagi pembangunan kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus menguatkan derajat kapabilitas pertahanan Indonesia. Bangsa ini pun patut berbangga karena tidak banyak negara yang mampu menguasai teknologi rudal atau berkesempatan mendapat alih teknologi senjata strategis tersebut. Pentingnya penguasaan teknologi rudal disadari betul bangsa ini.
Ini terlihat dari rangkaian program roket nasional hingga pembangunan material pendukung. Sudah jauh hari Indonesia memulai tahap awal pembangunan rudal dengan memproduksi roket udara ke darat, folding fin aerial rockets (FFAR), yang diaplikasikan pada helikopter dan pesawat milik TNI. Sejumlah BUMN,yakni PT Dahana,PT Dirgantara Indonesia,PT Pindad,dan PT Krakatau Steel, juga membangun roket R-Han yang mempunyai jangkauan 15-20 kilometer. Untuk material pendukung, awal tahun ini pemerintah meresmikan dua industri strategis,yakni PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang,Kalimantan Timur dan pabrik bahan berenergi tinggi di areal PT Dahana di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dengan pengoperasian kedua pabrik tersebut,kebutuhan bahan baku peledak dan propelan sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian,kerja sama dengan China merupakan lanjutan dari tahapan penguasaan teknologi rudal.Melalui kerja sama ini Indonesia mendapatkan limpahan teknologi (technology spillover) yang selama ini dikunci rapat-rapat oleh segelintir negara seperti teknologi telemetri, propulsi, tracking-and guidance, dan sebagainya.
Jika menguasai rahasia teknologi rudal ini,bisa jadi suatu saat Indonesia memproduksi rudal C-705,tapi juga memanfaatkannya untuk mendongkrak kapasitas roket pertahanan (R-Han) atau bahkan menyulap roket pengorbit satelit (RPS) yang tengah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi rudal balistik. Dalam pertahanan, kemampuan penguasaan rudal sangat strategis untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Rudal merupakan bagian dari kesenjataan artileri dengan daya jangkau yang mampu mencapai garis belakang pertahanan dan menembus jantung pertahanan lawan.
Ditilik dari kemampuan yang dimiliki––yakni daya jangkau (range), daya ketelitian (precision), dan daya hancur (destruction capability), rudal adalah instrumen paling efektif untuk memenangkan sebuah perang. Bagi TNI, rudal C-705 akan menjadi bagian dari sistem kesenjataan strategis. Rudal yang pertama diperlihatkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow Ke-7 pada 2008 direncanakan akan menempati posisi utama sistem senjata kapal cepat rudal (KCR) yang dimiliki TNI Angkatan Laut.
C-705 akan bahu-membahu dengan rudal Yakhont buatan Rusia yang dipasang di KRI kelas Van Speijk menjadi tulang punggung matra laut Indonesia, terutama di wilayah laut dangkal. Si vis pacem,para bellum.Jika mendambakan perdamaian,bersiap-siaplah untuk perang.Dalam konteks pemahaman inilah,penguatan, modernisasi, dan pembangunan kemandirian alutsista dilakukan oleh pemerintah.Penguasaan teknologi rudal menjadi instrumen penting membangun sistem pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya getar tinggi–-high level of deterrence.
Sumber: SINDO
Dahlan Perintahkan Tiga BUMNIS Fokus Produksi Alutsista
Teknisi saat pengerjaan komponen pesawat C212-400 di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Jalan Pajajaran Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/2). PT DI telah ditunjuk oleh Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400 satu-satunya di dunia. Saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PT DI di Bandung. (Foto: Bisnis-jabar)23 Februari 2012, Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad akan berfokus untuk melayani pesanan dari Kementerian Pertahanan selama dua tahun mendatang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan spesialisasi pekerjaan pada ketiga perusahaan pelat merah tersebut hanya sementara. "Nanti kalau sudah lebih bagus, baru boleh mengembangkan bisnis," katanya di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Alasan tersebut diungkapkan Dahlan sehubungan dengan kerugian yang sempat diderita BUMN-BUMN strategis. Kontrak di bidang perniagaan, menurut dia, belum tentu menguntungkan BUMN. "Dulu pernah ada yang pesan kapal ke PT PAL, lalu dibatalkan saat kapal hampir jadi karena kontraknya kurang baik," ujarnya.
PT Dirgantara Indonesia akan memasok enam helikopter untuk Kementerian Pertahanan secara bertahap. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa nilai kontrak hingga 2014 antara PT DI dan Kemenhan mencapai Rp 9 triliun.
Tahun ini saja PT DI berencana membuat dua sampai tiga helikopter berjenis N-Bell untuk digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, tahun ini PT DI juga akan membuat satu pesawat berjenis CN-235 untuk Korean Coast Guard.
Untuk modal pembuatan pesanan pesawat, Dahlan menginstruksikan agar BUMN strategis mengajukan pinjaman perbankan terlebih dahulu. Ia memberi contoh PT DI yang diizinkan mengajukan pinjaman Rp 1 triliun ke Bank BRI. Pinjaman perbankan, kata Dahlan, perlu diajukan agar pesanan bisa segera dibuat karena pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memakan waktu. "Toh nanti bisa dibayar setelah dana APBN cair," katanya.
Ukraina Tawarkan Industri Strategi kepada Indonesia
Perusahaan Negara Ukraina yang mengurusi Ekspor dan Impor Produk Khusus dan Peralatan Militer, Ukrspecexport, hari Rabu (22/3/2012) menegaskan, pihaknya bersedia bekerja sama dengan industri strategis Indonesia, terutama dalam memproduksi sistem persenjataan utama TNI. Ukrspecexport sejauh ini punya pengalaman luas dalam produksi peralatan militer.
Roman Noha, kepala panel ahli Ukrspecexport, dalam siaran persnya, hari ini menyebutkan, perusahannya berminat membangun relasi bilateral, tidak hanya pada penjualan namun juga dalam kemitraan strategis dengan perusahaan strategis di Indonesia.
"Memproduksi persenjataan di wilayah Indonesia lebih penting bagi kami, daripada mengirimkan produk siap pakai. Kami menghendaki mitra kami memperoleh benefit yang besar dari kerja sama seperti ini," ujarnya.
Pada tahap pertama, SC Ukrspecexport menawarkan pemain utama dalam industri militer untuk memproduksi tank tempur "Bulat" di PT Pindad.
Produksi ini bisa berbentuk upaya bersama dan bisa segera dimulai dalam waktu dekat. Produknya bisa langsung digunakan militer Indonesia dalam waktu yang pendek.
Berat tank "Bulat" hanya sekitar 45 ton, dengan kemampuan gerak yang tinggi, proteksi yang baik pada awaknya, dengan kemampuan meriam termasuk peluru kendali. AB Ukraina saat ini sudah menggunakan 80 tank "bulat" dan jumlah ini terus meningkat.
Sumber: Tempo/KOMPAS
Wednesday, February 22, 2012
Prioritaskan Belanja Produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri
22 Februari 2012, Senayan: Komisi I DPR RI tidak akan berhenti untuk terus mendorong pemerintah agar membelanjakan uangnya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal itu bisa mendorong pengembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menghemat devisa negara.
Anggota Komisi I Mahfudz Abdurrahman mengatakan, saat ini paradigma belanja pertahanan pemerintah harus berubah, tidak lagi melihat dan membeli keluar tapi harus mulai melihat dan mengembangkan di dalam negeri, supaya memberikan banyak manfaat untuk rakyat Indonesia.
"Harus ada keyakinan dan tekad yang kuat bahwa Indonesia mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan, bahkan kita juga harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa juga menjual produk pertahanan ke luar negeri dan menghasilkan devisa untuk negara," ujar Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Rabu (22/2).
Mahfudz Abdurrahman melihat harapan itu masih ada, tapi memang harus kompak semuanya. Pemerintah, DPR RI, dan industri dalam negeri harus sinergis dan sejalan.
"Kesepahaman paradigma bahwa kita bisa dan mampu menjadi sebuah keharusan. Kemarin sudah kita saksikan peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) di Batam, buatan dalam negeri, itu tentu membuat kita bangga. Kita punya Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia, Krakatau Steel, Dahana dan masih banyak perusahaan milik negara dan swasta yang siap disinergiskan utuk memproduksi alat utama sistem persenjataan. Tapi ya itu tadi harus kompak, kalau tidak kompak ya susah. Akhirnya harus terus menerus beli ke luar negeri," ujar politisi PKS ini.
Mahfudz Abdurrahman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat kritis, apalagi dengan peran media yang begitu besar, sehingga masyarakat jadi tahu pemerintah akan melakukan apa saja.
"Kita lihat bagaimana respons masyarakat terhadap rencana pemerintah akan beli MBT Leopard buatan Jerman dari Belanda, dahsyat sekali tanggapan dari publik. Kami di Komisi I DPR RI tentu senang dengan begitu besarnya perhatian publik terhadap pengadaan alutsista Indonesia oleh pemerintah," tegasnya.
Karena itu, Komisi I akan berkomitmen dan semakin semangat untuk terus mendorong dan sekaligus mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar benar-benar memprioritaskan belanja pertahanan di dalam negeri.
"Kalau untuk alutsista yang memang belum diproduksi di dalam negeri, ya harus diimpor tapi jangan impor dengan tangan kosong. Harus ada kesepakatan untuk transfer teknologi dan juga dapat menggunakan komponen dari dalam negeri, kita berhak untuk meminta itu. Kalau mereka tidak setuju ya kita cari ke negara lain saja, tidak usah dipaksakan," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.
Sumber: Jurnal Parlemen
Tuesday, February 21, 2012
Mahfudz Berharap TNI AL Gunakan Rudal Buatan Dalam Negeri
(Foto: Kemhan)21 Februari 2012, Senayan: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap TNI Angkatan Laut (AL) menggunakan rudal dalam negeri untuk persenjataan Kapal Cepat Rudal (KCR). Karena itu, Mahfudz juga berharap agar PT Pindad dapat segera memproduksi rudal, meriam, dan torpedo untuk kebutuhan KCR TNI AL.
"Saya berharap ke depan TNI AL menggunakan rudal buatan dalam negeri sendiri (PT Pindad) dan tidak lagi impor," ujar Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Selasa (21/2).
Mahfudz mengomentari telah dioperasikannya KCR 40 yang diberi nama KRI Kujang 642, pekan lalu. Mahfudz menjelaskan, KRI Kujang 642 itu merupakan kapal kedua yang berhasil diproduksi oleh perusahaan dalam negeri sendiri.
Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan, hingga 2014 TNI AL menargetkan memiliki 9 KCR dari produksi dalam negeri sendiri. "Ini perlu kita sambut positif atas penyelesaian pembuatan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 itu. Meski semua komponennya belum lokal semua, seperti sistem navigasi, radar dan senjatanya rudal. Karena itu untuk KCR yang berikutnya kita harapkan sudah dapat menggunakan seluruh komponen lokal hingga 100 persen," ujarnya.
Kamis pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642, di Dermaga Batu Ampar, Kota Batam. Kapal tersebut merupakan hasil karya putra-putri Indonesia.
KRI Kujang yang menelan biaya sekitar Rp 75 miliar merupakan kapal cepat kedua yang diproduksi di PT Palindo Marine, Kawasan Industri Tanjungujang, Batam. Saat ini satu kapal lain sejenis juga tengah dikerjakan. Secara keseluruhan PT Palindo mendapatkan pesanan KCR-40 sebanyak empat buah.
KRI Kujang tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (sewaco/sensor, weapon and control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai close in weapon system (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan rudal antikapal buatan China C-705, dengan jangkauan 120 Km.
Diberitakan sejumlah media, KCR TNI AL akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang bakal diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan China. Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sumartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.
Indonesia- China Kerja Sama Alih Teknologi Pertahanan
Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) menyepakati kerja sama industri pertahanan kedua negara perlu diarahkan untuk pengembangan alih teknologi.
Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan selain itu program saling kunjung antarpemimpin militer, pendidikan, pertukaran siswa, pelatihan personil dan latihan bersama khususnya dalam kerangka anti perompakan dan anti terorisme akan terus ditingkatkan.
Dalam kerangka itu, keduanya akan membentuk kelompok kerja untuk mempelajari dan memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai potensi kerja sama di antara kedua negara dalam kerangka waktu yang disepakati.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, dan mitranya Jenderal Liang Guanglie menandatangani kesepakatan tersebut dan beberapa lainnya saat mereka mengadakan pertemuan.
Dalam lawatannya, Yusgiantoro mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRC, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang RRC, pada 20 Februari di Beijing.
Kedua pihak juga membahas kerja sama maritim dan melihat potensi teknologi yang dimiliki RRC.
Indonesia mengusulkan kepada RRC memberi bantuan dan bekerja sama dalam penyediaan alat-alat pemantauan navigasi yang sangat dibutuhkan untuk alur laut Indonesia.
Dalam pembicaraan dan pertemuan terpisah dengan pejabat di State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND), suatu badan negara yang membawahi 12 perusahaan industri pertahanan strategis RRC, prospek industri strategis RRC untuk turut mendukung upaya pengembangan kemandirian industri strategis Indonesia dibahas.
Terdeteksi keinginan kuat dari pemerintah RRC untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang tersebut.
Menhan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri RRC Li Keqiang, sebelum meninggalkan Beijing menuju Jakarta pada Selasa siang. Sebelumnya, pada 19 Februari, delegasi Menhan melakukan peninjauan ke dua komplek industri strategis RRC.
Sumber: Jurnal Parlemen/ANTARA News
Sunday, February 19, 2012
ITS Rancang Kapal Patroli Rudal
19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.
"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.
Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.
"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.
Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.
Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".
"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.
Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.
"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.
Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.
"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.
Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.
Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.
"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.
Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.
Sumber: ANTARA News
RUU Industri Pertahanan Dibahas
C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.
Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.
Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.
Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.
DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.
Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.
Sumber: KOMPAS
Friday, February 17, 2012
Produksi N219 Didukung Investor Belanda
N-219 cutaway. (Gambar: Noviarli)17 Februari 2012, Bandung: Produksi 30 pesawat N219 oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) atas pesanan perusahaan penerbangan PT Nusantara Buana Air (NBA) pendanaannya didukung oleh investor Belanda, RT ComInvestment Co. Ltd.
"Pendanaan untuk produksi 20 pesawat N219 itu sudah ditandatangani di Singapura antara PT NBA dengan RT ComInvesment Co. Ltd., investor asal Belanda hari Rabu lalu," kata Sonny Saleh Ibrahim, Asisten Dirut Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan merangkap Pembina Komunikasi Perusahaan PTDI, di Bandung, hari Jumat (17/2).
Sonny Ibrahim menambahkan pada hari yang sama, PTDI menandatangani letter of intent (surat pernyataan minat) pesanan 20 pesawat N219 dan opsi penambahan untuk 10 pesawat berikutnya.
Penandatanganan yang dilaksanakan di sela-sela acara Pameran Dirgantara (Airshow) Singapura itu disaksikan oleh tiga Menteri, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
PTDI dalam acara penandatanganan itu diwakili langsung oleh Direktur Utama Budi Santoso, Direktur Teknologi dan Pengembangan merangkat Direktur Administrasi Dita Donny Jafri, Direktur Aerostructure Andi Alisyahbana, Direktur Aircraft Services Budi Wuraskito dan Direktur Aircraft Integration merangkap Direktur Keuangan Budiman Saleh.
"Kepercayaan yang diberikan kepada PTDI untuk pembuatan pesawat N219 itu semakin menunjukkan bahwa keberadaan kami benar-benar menjadi bagian penting dari berkembangnya transportasi udara di tanah air," kata Sonny Ibrahim, mantan Kepala Program Roket PTDI.
Nilai kontrak dalam rencana pembelian pesawat N219 oleh PT NBA yaitu sebesar 120 juta dolar AS. Kedua perusahaan selanjutnya setuju untuk melakukan diskusi dan negosiasi dalam hal teknik dan aspek bisnis.
N219 merupakan pesawat perintis yang digerakkan oleh dua mesin turboprop dengan jumlah penumpang 19 orang dan dayaangkut (payload) 3.000 kg dan berkecepatan jelajah 213 knots. Saat ini N219 sedang dalam proses pengembangan dengan agenda sertifikasi pada kuartal pertama tahun 2014.
Pesawat N219 dirancang berkemampuan tinggal landas dan lepas landas dari bandara pendek (Short Take Off and Landing/STOL), 600 meter
Pada hari sama dengan penandatanganan pesanan untuk N219 itu, PTDI juga menandatangani kontrak dengan Airbus Military dalam pembuatanan sembilan pesawat transport militer C295. PTDI akan membuat sejumlah komponen penting pesawat tersebut, termasuk bagian ekor, badan pesawat (fuselage).
Pesawat-pesawat C295 yang akan digunakan TNI-AU itu mulai akan diterima antara tahun 2012-2014. Pesawat hasil produksi bersama itu selanjutnya disebut CN-295.
Sumber: ANTARA News
Thursday, February 16, 2012
TNI AL Jajaki Pembuatan Kapal Perang Jenis BCM di Banten

16 Februari 2012, Serang: Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten yang merupakan jajaran di bawah Koarmabar menerima kunjungan kerja Wakil Asisten Kasal bidang Logistik (Waaslog Kasal) Laksma TNI Sayid Anwar beserta 13 orang rombongan dari Mabesal Cilangkap dengan melaksanakan peninjauan ke galangan kapal (Shipsyard) PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di Ds. Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang Provinsi Banten Banten. Serang, (14/02/12).
Waaslog Kasal yang didamping Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Agus Priyatna, ST, dan rombongan lainnya meninjau secara langsung galangan kapal PT. Anugerah Buana Marine (ABM) dalam rangka rencana kerja sama TNI AL dengan perusahaan tersebut dalam pembuatan kapal perang (KRI) jenis Bantu Curah Minyak (BCM).
Di wilayah kerja Lanal Banten ada beberapa galangan kapal (Ships Yard) Nasional yang telah mampu dalam perbaikan dan pembuatan kapal-kapal berbagai jenis baik kapal Cargo, Tug Boat, Tongkang, Kapal Ikan, Kapal Patroli dll. Salah satunya PT Anugerah Buana Marine (ABM) yang menjadi salah satu pilot project perusahaan swasta dalam pembuatan Kapal TNI AL di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Waaslog Kasal beserta rombongan diterima oleh Dirut PT. Anugerah Buana Marine (ABM), Bpk. Nasrudin beserta Staf dan dilanjutkan dengan paparan tentang klasifikasi dan spesifikasi kapal jenis BCM yang akan dibangun oleh pihak PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di hadapan para pejabat TNI AL .
Selesai melaksanakan paparan para pejabat dari Mabes TNI AL melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pembuatan kapal (Galangan kapal/ Work Shop) dan hasil-hasil produksi kapal yang bertempat di area galangan kapal PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di Ds. Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang, Propinsi Banten.
Sumber: Dispenal
Monday, February 13, 2012
PT NBA Pesan 30 Unit N219
(Foto: BPPT)12 Februari 2012, Jakarta: Pesawat N219 yang tengah dikembangkan PT Dirgantara Indonesia telah dipesan PT Nusantara Buana Air (NBA) sebanyak 30 unit. Untuk pengerjaan 30 unit pesawat ini, PT DI telah mendapatkan investor dari Belanda. "Investor ini mau membiayai pembelian 30 unit oleh NBA. Perusahaan dari Belanda, namanya RTCOM,"kata Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI, Dita Ardonni Jafri, dalam perbincangan dengan Jurnal Nasional, Minggu (12/2).
Menurutnya, pada 15 Februari mendatang PT DI akan menandatangani perjanjian untuk pengadaan pesawat tersebut. "Kami akan tandatangani Letter of Intent (LOI) dan Memorandum of understanding (MoU) dengan NBA dan beberapa investor luar negeri pada acara Singapore Air Show,"ujarnya.
Pesawat N219 dirancang dengan tangki bahan bakar yang lebih besar dikelasnya. Hal ini untuk mengantisipasi tak adanya fasilitas pengisian bahan bakar di bandara terpencil. N219 memiliki daya jelajah hingga 650 Nm (1,200 km) dengan kecepatan maksimum 213 Kts (395 km/jam).
PT DI Butuh Rp 300 Miliar Buat Prototipe N219
PT Dirgantara Indonesia membutuhkan dana Rp 300 Miliar untuk pembuatan dua prototipe-pesawat N219-nya. PT DI berharap, pesawat dengan kapasitas 20 penumpang ini dapat terbang pada 2014 sesuai dengan amanah Perpres No 28/2008.
Menurut Direktur Teknik dan Pengembangan PT Di Dita Ardonni Jafri, kedua pesawat prototype ini akan digunakan untuk tes terbang dan tes statis di daratan. Pada tahap Preliminary Design, tes yang belum dilakukan hanya power on wind tunnel test. "Setelah itu kita akan mulai detail design dan memproduksi 2 prototipe,"jelas Donni saat dihubungi Jurnal Nasional di Jaklarta, Minggu (12/2).
Donni menuturkan, wind tunnel test PT DI dibantu oleh Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) termasuk dari segi pendanaannya. Sedangkan pembiayaan dalam produksi 2 prototipe yang akan dilakukan, PT DI berharap mendapat bantuan dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)."Untuk prototipe minimum Rp Miliar,"ujarnya.
Pesawat N219 adalah pesawat bermesin ganda yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Pesawat ini dinilai cocok dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak bandara kecil karena mampu mendarat dan lepas landas dalam area terbatas yaitu 600 meter dengan stabilitas tinggi.
PTDI Pilih Fokus Pesawat 20 Kursi
Industri pesawat terbang nasional PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memilih fokus pada pengembangan pesawat 20 penumpang daripada pesawat jet VVIP yang akan dilakukan pengadaannya oleh pemerintah sebagai pesawat kepresidenan. Apalagi, pengembangan pesawat 20 penumpang ini merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No 28/2008.
Direktur Teknik dan Pengembangan PTDI Dita Ardonni Jafri menyatakan, pesaing dalam industri pesawat tipe ini terlalu banyak. Selain Eropa, Amerika, Brazil, dan China, kemungkinan Jepang akan turut ambil bagian dalam persaingan ini. "Kami cukup mengembangkan pesawat 20 penumpang saja," kata Donni saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/2).
Menurut dia, dominasi Barat di pasar pesawat jet sulit ditandingi. Dia memperkirakan hanya China yang akan bisa melawan dominasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, PTDI membutuhkan biaya sangat besar untuk merebut pasar. "Dan tak akan bisa dibebankan ke perusahaan mana pun," ujarnya.
PTDI pernah mengembangkan pesawat jet N-2130 yang ditetapkan sebagai proyek nasional oleh Presiden Soeharto kala itu. Namun pada 1997 saat badai krisis moneter menerpa Indonesia, pengembangan pesawat ini terpaksa dihentikan. Pesawat N-2130 adalah pesawat jet komuter berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli PTDI yang waktu itu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
PT DI tidak ingin hal ini terjadi kembali. Karenanya, kata Donni, PT DI tidak bermimpi bisa mengembangkan pesawat jet dalam waktu dekat ini.
"Untuk industri penerbangan arahan Presiden yang sudah jelas di Perpres 28/2008 saja sampai saat ini kami belum sanggup melaksanakannya, mau mimpi bikin jet lagi,"tandasnya.
Sumber: Jurnas
Thursday, February 9, 2012
Jajaran Direktur PT PAL Diganti
PT. PAL Surabaya. (Foto: BUMN)10 Februari 2012, Surabaya: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak mengganti direksi PT PAL Surabaya, Kamis kemarin. Hampir seluruh direksi lama diganti, kecuali Direktur Keuangan, Imam Sulisytanto. Acara ini digelar di kantor kementerian BUMN Jakarta.
Direktur utama PT PAL yang selama ini dijabat oleh Ir Harsusanto, diganti oleh Ir M Firmansyah Arfin, alumnus ITS yang sebelumnyaa menjabat sebagai dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS). Dialah yang dipercayai menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memimpin PT PAL yang 2011 lalu memiliki hutang Rp 1 triliun ini.
Firmansyah, sapaan akrab M Firmansyah Arifin, sejak dua bulan lalu sebenarnya sudah diminta untuk membuat program PT PAL kedepan. Sejak itu pula, dia sudah memiliki perencanaan yang matang. "Saya sejak dua bulan lalu sudah diberitahu untuk memimpin PT PAL. Hanya saja, kapan baru serah terima, saya tidak tahu," cerita ayah seorang gadis ini.
Bahkan dia mengaku terkejut begitu acara serah terima tersebut, berlangsung Kamis kemarin. Kementerian BUMN mendadak menggantikan direksi perusahaan strategis ini, karena sejak sebulan lalu terjadi ketidak harmonisan, antardireksi. Pasalnya, ketika komisaris utama meminta untuk meroling jabatan para direksi, tiga diantaranya "ngambek". Mereka mengancam untuk keluar bila pindah dari jabatannya.
Adanya hal itu pula yang mempercepat proses menggantian direksi perusahaan yang selama ini banyak membangun dan memelihara kapal dari berbagai jenis, termasuk kapal perang TNI AL tersebut. Puncaknya, Rabu lalu, para direksi dipanggil ke BUMN dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannnya. Dan Kamis kemarin melantik direksi baru.
Ditanya rencana Firmansyah ke depan mengatakan, dia bersama seluruh direksi dan karyawan berupaya agar PT PAL segera keluar dari kondisi terpuruk saat ini. Caranya, dengan mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki PT PAL saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depan PT PAL akan mengalami kemajuan serta kejayaan dunia perkapalan di Indonesia, serta maritim pada umumnya.
"Mudah-mudahan dengan semboyan bekerja-bekerja-bekerja yang dicanangkan Pak Dahlan Iskan, kami akan lepas dari kesulitan yang tengah dihadapi sekarang," tutur putra kelahiraan Surabaya 9 Juli 1962 ini, dengan nada merendah.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bahwa derita kerugian yang dialami selama ini, sebenarnya akibat salah perencanaan. Sebab, order yang diterima untuk pembangunan kapal cukup banyak. Belum lagi dengan pemeliharaan. Tapi karena perencanaan yang keliru, akibatnya perusahaan milik negara yang menjadi kebanggaan warga Surabaya ini, selalu merugi. "Kami memang salah dalam bidang perencanaan, sehingga setiap tahun selalu menderita kerugian," ujar sebuah sumber di PT PAL.
Sumber: JPPN
Wednesday, February 8, 2012
Airbus Tunjuk PTDI Sebagai Produsen Tunggal C212-400
9 Februari 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah ditunjuk oleh Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400 satu-satunya di dunia.
Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan PTDI, Sonny Saleh Ibrahim, dalam penjelasannya kepada ANTARA News, Kamis (9/2), mengatakan saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PTDI di Bandung.
"Airbus Military selanjutnya akan fokus pada pembuatan pesawat terbang berbadan lebar AM-400 yang sekelas dengan C-130 Hercules," kata Sonny yang mengungkapkan dasar kerjasama pemindahan industri Airbus Military dari Eropa ke Indonesia itu sudah ditandatangani kedua pihak pada tahun 2006 dan diperbaharui tahun 2011.
Sonny menjelaskan, "Airbus Military sebelumnya EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) konsorsium Airbus bersama Perancis, Jerman dan Inggris yang didirikan tahun 1999, dan kemudian memasukkan pula CASA (Construcciones Aeronuticas SA) sehingga nama CASA pun melebur menjadi Airbus."
Perkembangan terakhir, CASA dijadikan produsen untuk seluruh pesawat Airbus untuk penggunaan militer.
Pesawat C212-400 merupakan versi terakhir dari pesawat C212-200 yang sudah dikerjakan PTDI sejak tahun 1980-an. Dalam pengerjaan C212-400, tidak beda halnya dalam pengerjaan C212-200 yang sudah terlebih dahulu dikerjakan tersebut.
Tenaga yang diperlukan lebih banyak untuk menangani pekerjaan-pekerjaan seperti pre-cutting, hand forming dan pekerjaaan lainnya dibagian sheet metal forming, dimana pekerjaan tersebut tidak terlalu banyak melibatkan bagian machining.
Pesawat C212-400 merupakan pesawat untuk jarak pendek, penumpang maksimum 26 orang yang dirancang sebagai pesawat multiguna sipil dan militer. Pesawat ini mempunyai dayaangkut maksimum hingga 2.950 kg dan ditenagai dua mesin Garret TPE 331-12JR-701C dan kecepatan maksimum 200 knots..
Salah satu keunggulan pesawat ini dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya adalah C212-400 memiliki pintu belakang (ramp door), kabin lebih tinggi dan dayaangkut lebih besar. Pesawat ini juga dapat dipasangi tanki bahan bakar tambahan sehingga pesawat dapat terbang lebih jauh.
Perbedaan pesawat C212-400 dibanding C212-200 antara lain interior lebih luas karena lebih panjang, dilengkapi wing tip untuk memperkecil hambatan udara (drag), sistem avionic lebih modern, yaitu dilengkapi dengan EFIS (Electronic Flight Instrument System) dan sistem data mesin terpadu (Integrated Engine Data System).
Pesanan perdana datang dari C212-400 datang dari PT. Airfast Indonesia satu unit, pada bulan Februari 2009, pada Agustus 2011, PTDI melakukan penandatanganan kontrak penjualan dengan T.K.S Thailand sebanyak satu unit pesawat.
Pengadaan satu unit pesawat C212-400 ini, merupakan bagian dari kebutuhan total T.K.S Thailand sebanyak 12 unit, dua di antaranya sudah dikirimkan dari Airbus Military.
Dari kebutuhan T.K.S sebanyak 12 unit tersebut, sebelumnya sebanyak 2 unit pesawat telah dipenuhi oleh Airbus Military, dan sisa kebutuhan selanjutnya akan dipenuhi oleh PTDI.
Selain itu, PTDI tahun lalu telah mengirimkan tiga pesawat CN-235 versi intai maritim untuk Badan Penjaga Pantai Korea Selatan (Korea Coast Guard), dari total empat pesanan. Pesanan terakhir akan dikirimkan Maret mendatang.
Sumber: ANTARA News
TNI Gandeng 8 Perusahaan Lokal Bangun Rantis 4x4
(Foto: Kaskus)8 Februari 2012, Jakarta: TNI dan delapan mitra pendukung menyepakati pembuatan Prototipe ke-2 Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 TNI guna memenuhi standardisasi Kendaraan Taktis 4 x 4 TNI (AD, AL dan AU) dengan bentuk working group TNI.
Kesepakatan ditandatangani melalui MoU oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bersama delapan mitra pendukung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/2). "Kerjasama tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis II (2010-2014) yang memprioritaskan pada postur Minimum Essential Force secara bertahap dan berlanjut," jelas Panglima.
Dalam rangka mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kemandirian alutsista dengan bekerjasama dan memberdayakan industri pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan kebutuhan alutsista pada negara lain.
Pada TA 2009, TNI telah membentuk tim working group yang bekerjasama dengan industri pertahanan nasional untuk membuat Prototipe Rantis 4x4 dengan mengadopsi filosofi humvee Amerika Serikat yang terbukti cukup tangguh dan stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini merupakan tindaklanjut dari Rantis Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di PTDI Bandung bersamaan dengan peresmian pesawat CN-235 oleh Presiden RI. Selanjutnya tim working group bersama delapan mitra TNI siap untuk memenuhi tantangan Presiden untuk memproduksi Rantis tersebut.
Kedelapan mitra pendukung adalah PT Pindad (Persero) sebagai leading sector industri, termasuk pelaksana integrator desain, pengerjaan break system, steering system, serta senjata, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai penyedia material baja bahan baku Rantis 4 x 4, PT Autocar Industri Komponen sebagai pelaksana penyedia power train/drive line, power pack (engine dan transmisi), electrical AC dan engine, wich, driver set/tool kit, pengerjaan pengecatan body assembling.
Kemudian PT Yudistira Komponen sebagai pelaksana pengerjaan chassis dan komponen body, PT Petrodriil Manufaktur Indonesia sebagai pelaksana pengerjaan suspension assy, hub reduction, transfer case dan propeller shaft, CV Indopulley Perkasa sebagai penyedia mounting engine dan transimisi, rubber part, seal, velg dan ban run flat, PT Gajah Tunggal Tbk sebagai penyedia ban, dan PT Pilarmas Kursindo Persada, sebagai penyedia jok/kursi kompartemen, glass dan griil, body dashboard dan aksesories/interior.
Saat ini, Rantis yang digunakan TNI terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat dari berbagai negara. Dihadapkan dengan medan yang ada dan kondisi yang semakin tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam melaksanakan tugas pokoknya kurang maksimal, sehingga diperlukan Rantis pengganti yang dibuat oleh industri dalam negeri disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta didukung spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
Panglima TNI berharap kepada tim working group dan 8 mitra industri dapat menghasilkan karya nyata terbaik bangsa berupa Rantis 4x4 yang menggunakan komponen dalam negeri dan mengurangi penggunaan komponen luar negeri, guna memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya bagi satuan satuan manuver TNI di lapangan.
Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe komando dan tipe angkutan personel dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500 kg, berat muatan 250 1.500 kg, panjang 480 540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm, jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam, mesin diesel 4200 cc 6000 cc Turbo Charger Intercooler, sistem kemudi power steering, sistem rem hydraulik dengan cakram depan dan belakang + Anti Blocking System (ABS),Transmisi Automatic, suspensi independen Suspension Modul Portal, daya jelajah 500 km, sistem komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.
Sumber: InfoPublik
Subscribe to:
Posts (Atom)




