Defense News
Monday, May 28, 2012
Wamenhan Harapkan Infrastruktur Di Pulau Nipa Segera dikembangkan
29 Mei 2012, Surabaya: Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (29/5) bersama sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, melanjutkan kunjungannya ke PT PAL di Surabaya.
Saat berada di Pulau Nipa, Wamenhan mendapatkan penjelasan dari Wakasal seputar rencana pembangunan infrastruktur pertahanan negara di daerah tersebut, diantaranya pembangunan Pos Angkatan Laut, barak prajurit, dermaga, menara air, mercu suar, asrama sampai dengan sarana ibadah, olahraga dan kesehatan.
Dari semua penjelasan yang disampaikan, Wamenhan berharap, berbagai infrastruktur yang sudah direncanakan tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi perhatian khusus. Mengingat Pulau Nipa merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan konservasi Pulau Nipa, yang meliputi pembuatan tanggul sekeliling pulau dengan elevasi 5,2 meter sepanjang 4,3 km, kemudian penimbunan pulau pada tiga zona area yang terdiri dari zona utara luas reklamasi 15 hektar, zona hutan bakau 12,28 hektar dan zona selatan dengan luas reklamasi 16,19 hektar ditambah dengan rencana penghijauan berupa penanaman 5000 pohon jenis ketapang.
Usai mengunjungi Pulau Nipah, Wamenhan bersama rombongan menuju PT Palindo Marine Shipyard, untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 untuk digunakan TNI Angkatan Laut. Dan diperkirakan, kapal perang ke tiga hasil karya putera-putera terbaik bangsa tersebut, akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012.
Mengakhiri kunjungan kerjanya di Batam, Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga berkesempatan mengunjungi lokasi yang nantinya diproyeksikan sebagai Mako Batalyon Infanteri 10 Korps Marinir, di lahan seluas lebih kurang 20 hektar dan diperkirakan selesai pembangunannya pada tahun 2014.
Sumber: DMC
KRI Sultan Hasanuddin-366 Singgah di Colombo
29 Mei 2012, Surabaya: Setelah berlayar mengarungi ganasnya Samudera Hindia selama tiga hari dari Belawan, KRI Sultan Hasanuddin (SHN) -366 dari jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkor Koarmatim) yang membawa Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D UNIFIL tiba di Colombo, Sri Lanka, belum lama ini, Rabu (23/5).
KRI SHN-366 disambut dengan merplug prajurit Angkatan Laut Sri Lanka. Sebelum merapat di dermaga, KRI SHN-366 disambut oleh dua kapal perang Angkatan Laut Sri Lanka yaitu Fast Atack Craft Dvora Class P-417 dan P-424. Dua kapal tersebut sempat menunjukkan kemahirannya dengan melakukan manuvra-manuvra taktis yang sangat menarik.
Kedatangan KRI SHN-366 disambut Staf Atase Pertahanan (Athan) Indonesia di Sri Lanka Mayor Inf Edward dan Commander of Colombo Naval Headquarters LCDR Paranavitana dan stafnya dengan berkunjung ke KRI SHN-366.
Kunjungan kedua pejabat tersebut disambut dengan akrab oleh Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D Letkol Laut (P) Dato Rusman SN di Lounge Room Perwira dan dilanjutkan makan malam. Pada keesokan harinya, Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII/D melakukan courtesy call ke Commander of Western Fleet Command Sri Lanka Navy Rear Admiral DS. Udawaththa di Colombo.
Kedatangan Komandan Satgas disambut dengan hangat dan penuh keakraban di ruang kerja Panglima Armada Barat Angkatan Laut Srilanka ini, Selanjutnya acara diakhiri tukar menukar cindera mata dan foto bersama.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kedutaan Besar RI untuk Srilanka yang beralamat di 400/50 Sarana Road Colombo-7, Sri Lanka. Kedatangan Dan Satgas diterima oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Bpk. Abert Abdi dan staf dari Athan Mayor Inf Edward dan Bpk. Zulkifli. Pada kesempatan tersebut, Dan Satgas diajak berkeliling untuk melihat lebih dekat lingkungan Kedubes RI. Areal Kedubes RI kurang lebih 1,5 hektar ini nampak asri, ditanami pohon dan tanaman seperti di Indonesia, antara lain pohon nangka, pisang, rambutan, kelapa dan lain-lain. Disini juga mempunyai koleksi gamelan jawa dan lukisan-lukisan bernuansa pewayangan. Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dari Komandan Satgas kepada KUAI dan dilanjutkan makan siang bersama.
Pada hari yang sama, KRI SHN-366 mendapat kunjungan dari personel Sri Lanka Navy. Prajurit Angkatan Laut Sri Lanka tersebut berjumlah 50 orang terdiri dari 5 perwira dan bintara serta tamtama, baik yang bertugas di kapal perang maupun bertugas di staf. Mereka berkeliling melihat dari dekat mengenai peralatan dan persenjataan KRI Sultan Hasanuddin-366 dengan didampingi perwira KRI SHN-366.
Setelah bersandar di Colombo selama 2 hari untuk melaksanakan bekal ulang logistik, pada hari Jum’at 25 Mei 2012 KRI Sultan Hasanuddin-366 bertolak menuju persinggahan berikutnya yaitu Salalah, Oman.
Keberangkatan KRI Sultan Hasanuddin-366 dilepas oleh KUAI Bpk.Albert Abdi dan beberapa staf Kedubes dan Athan. Waktu yang ditempuh menuju Salalah kurang lebih 4 hari 6 jam dengan kecepatan rata-rata 17 knot.
Sumber: Dispenarmatim
Panglima TNI: 31 Prajurit Gugur dalam Misi PBB
Anggota penjaga perdamaian kontingen Indonesia berpatroli menggunakan kendaraan tempur di Taybe, sektor Timur area operasi UNIFIL di Lebanon Selatan. (Foto: Pasqual Gorriz)
29 Mei 2012, Jakarta: Markas Besar TNI mencatat selama perjalanan sejarah keikutsertaaan TNI pada misi perdamaian dunia sejak tahun 1975 sebanyak 31 orang personel TNI telah gugur dalam menjalankan misinya sebagai peacekeepers.
"Para prajurit yang syuhada tersebut patut memperoleh penghormatan gelar. Tidak hanya sebagai patriot bangsa, tetapi juga sebagai prajurit perdamaian dunia," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam sambutannya pada acara Hari Pasukan Perdamaian Dunia atau Peacekeepers Day Ke-64 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Peringatan Peacekeepers Day Ke-64 yang digelar di PMPP TNI merupakan pertama kali dilaksanakan oleh TNI.
UN Peacekeepers Day didedikasikan kepada prajurit pasukan pemelihara perdamaian, yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Mei sejak Tahun 2003, berdasarkan ketetapan Resolusi Majelis Umum PBB No: A/RES/57/129 tahun 2002. Ketetapan tersebut dimulai sejak Dewan Keamanan PBB mengirimkan sejumlah pengamat militer ke Timur Tengah untuk pertama kalinya pada 29 Mei 1948 dengan misi utama memantai konflik Arab-Israel di bawah misi PBB, yakni The United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).
Panglima TNI mengatakan, peringatan Hari Perdamaian Internasional ini dilakukan sebagai penghormatan serta penghargaan bagi segenap veteran peacekeepers dan bagi peacekeepers TNI yang saat ini sedang menjalankan tugas di Kongo, Darfur, Sudan Selatan, Liberia, Lebanon, Suriah dan Haiti.
"Peran dan misi yang ditunjukan oleh para prajurit TNI sebagai peacekeepers sangat saya hargai," kata Panglima TNI.
Menurut dia, hari perdamaian internasional dan 55 tahun pengabdian TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini juga dapat berperan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan rasa solidaritas diantara sesama komunitas peacekeepers yang mengangkat semboyan "Blue Helmet is The Symbol of Hope".
Sumber: Republika
29 Mei 2012, Jakarta: Markas Besar TNI mencatat selama perjalanan sejarah keikutsertaaan TNI pada misi perdamaian dunia sejak tahun 1975 sebanyak 31 orang personel TNI telah gugur dalam menjalankan misinya sebagai peacekeepers.
"Para prajurit yang syuhada tersebut patut memperoleh penghormatan gelar. Tidak hanya sebagai patriot bangsa, tetapi juga sebagai prajurit perdamaian dunia," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam sambutannya pada acara Hari Pasukan Perdamaian Dunia atau Peacekeepers Day Ke-64 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Peringatan Peacekeepers Day Ke-64 yang digelar di PMPP TNI merupakan pertama kali dilaksanakan oleh TNI.
UN Peacekeepers Day didedikasikan kepada prajurit pasukan pemelihara perdamaian, yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Mei sejak Tahun 2003, berdasarkan ketetapan Resolusi Majelis Umum PBB No: A/RES/57/129 tahun 2002. Ketetapan tersebut dimulai sejak Dewan Keamanan PBB mengirimkan sejumlah pengamat militer ke Timur Tengah untuk pertama kalinya pada 29 Mei 1948 dengan misi utama memantai konflik Arab-Israel di bawah misi PBB, yakni The United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).
Panglima TNI mengatakan, peringatan Hari Perdamaian Internasional ini dilakukan sebagai penghormatan serta penghargaan bagi segenap veteran peacekeepers dan bagi peacekeepers TNI yang saat ini sedang menjalankan tugas di Kongo, Darfur, Sudan Selatan, Liberia, Lebanon, Suriah dan Haiti.
"Peran dan misi yang ditunjukan oleh para prajurit TNI sebagai peacekeepers sangat saya hargai," kata Panglima TNI.
Menurut dia, hari perdamaian internasional dan 55 tahun pengabdian TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini juga dapat berperan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan rasa solidaritas diantara sesama komunitas peacekeepers yang mengangkat semboyan "Blue Helmet is The Symbol of Hope".
Sumber: Republika
Masalah RUU Industri Pertahanan Dikelompokkan Jadi Tujuh Klaster
Pembangunan kapal perang jenis LPD di PT. PAL. (Foto: mastekhi)
28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.
Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.
"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).
Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.
UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.
"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.
Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.
"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).
Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.
UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.
"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
Kedatangan Kapal Perang Amerika Serikat Tertunda
Frigate USS Vandegrift (FFG 48). (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Chantel M. Clayton)
29 Mei 2012, Surabaya: Kedatangan kapal perang Amerika Serikat tertunda beberapa jam dari jadwal karena alasan teknis di Dermaga Jamrud Utara hingga di luar jadwal yang ditentukan semula. Humas PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto, menjelaskan, kedatangan kapal perang AS yaitu "US Ship Vandergrift" dan "USGC Waesche" yang semula dijadwalkan sandar pada 29 Mei 2012 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB. "Sedangkan satu kapal yakni `US Ship Germantown` diperkirakan sandar pada tanggal 30 Mei 2012," katanya di Surabaya, Senin malam.
Menurut dia, pada hari ini sudah masuk sejumlah kapal yang mengangkut beragam pembekalannya, antara lain kapal BG Glenn Horizon, BG Glenn Cangi, dan MT Glenn Energi. "Kapal tersebut membawa berbagai peralatan pendukung seperti fender/karet, tangga akomodasi, drum untuk `barrier`, satu unit truk sampah," ujarnya.
Selain itu, hari ini juga telah dilakukan upaya sterilisasi lokasi. Apalagi ketiga kapal tersebut rencananya menempati posisi di Dermaga Jamrud Utara dengan total panjang hingga 353 meter. "Total panjang di Dermaga Jamrud Utara sendiri mencapai 1,2 kilometer," tukas dia.
Edi menambahkan, dari ukuran panjang tersebut, alokasi untuk kapal penumpang sepanjang 500 meter. Kemudian angka itu dikurangi dengan adanya perbaikan untuk penguatan dermaga sepanjang 120 meter. "Oleh karena itu, hanya ada 235 meter di sepanjang Dermaga Jamrud Utara yang bisa digunakan untuk bersandar kapal komersial," katanya.
Di sisi lain, ia mengemukakan, kedatangan tiga kapal perang AS tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku ekonomi di Jawa Timur karena ada 15 unit kapal yang terdampak dan harus antre untuk sandar di Dermaga Jamrud Utara.
"15 unit kapal itu antara lain KM Aya, MV Team Progress, MV Han Splendor, MV Lan Ha, MV Golden Princess, MV Fareast Glory, MV Thigayu, MV Acacia, MV Taikli, BG Luna Mulia, MV Pos Ametrin, Zeus, MV Ocean Friends, MV Woohyun Haemil, dan MV Bao Ying," tuturnya.
Untuk menjaga keamanan di Dermaga Jamrud Utara, lanjut dia, selama kedatangan tiga kapal AS tersebut seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengkondisikannya hal tersebut termasuk pandu, tunda, tambat dan "Port Security".
Sumber: ANTARA News
29 Mei 2012, Surabaya: Kedatangan kapal perang Amerika Serikat tertunda beberapa jam dari jadwal karena alasan teknis di Dermaga Jamrud Utara hingga di luar jadwal yang ditentukan semula. Humas PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto, menjelaskan, kedatangan kapal perang AS yaitu "US Ship Vandergrift" dan "USGC Waesche" yang semula dijadwalkan sandar pada 29 Mei 2012 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB. "Sedangkan satu kapal yakni `US Ship Germantown` diperkirakan sandar pada tanggal 30 Mei 2012," katanya di Surabaya, Senin malam.
Menurut dia, pada hari ini sudah masuk sejumlah kapal yang mengangkut beragam pembekalannya, antara lain kapal BG Glenn Horizon, BG Glenn Cangi, dan MT Glenn Energi. "Kapal tersebut membawa berbagai peralatan pendukung seperti fender/karet, tangga akomodasi, drum untuk `barrier`, satu unit truk sampah," ujarnya.
Selain itu, hari ini juga telah dilakukan upaya sterilisasi lokasi. Apalagi ketiga kapal tersebut rencananya menempati posisi di Dermaga Jamrud Utara dengan total panjang hingga 353 meter. "Total panjang di Dermaga Jamrud Utara sendiri mencapai 1,2 kilometer," tukas dia.
Edi menambahkan, dari ukuran panjang tersebut, alokasi untuk kapal penumpang sepanjang 500 meter. Kemudian angka itu dikurangi dengan adanya perbaikan untuk penguatan dermaga sepanjang 120 meter. "Oleh karena itu, hanya ada 235 meter di sepanjang Dermaga Jamrud Utara yang bisa digunakan untuk bersandar kapal komersial," katanya.
Di sisi lain, ia mengemukakan, kedatangan tiga kapal perang AS tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku ekonomi di Jawa Timur karena ada 15 unit kapal yang terdampak dan harus antre untuk sandar di Dermaga Jamrud Utara.
"15 unit kapal itu antara lain KM Aya, MV Team Progress, MV Han Splendor, MV Lan Ha, MV Golden Princess, MV Fareast Glory, MV Thigayu, MV Acacia, MV Taikli, BG Luna Mulia, MV Pos Ametrin, Zeus, MV Ocean Friends, MV Woohyun Haemil, dan MV Bao Ying," tuturnya.
Untuk menjaga keamanan di Dermaga Jamrud Utara, lanjut dia, selama kedatangan tiga kapal AS tersebut seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengkondisikannya hal tersebut termasuk pandu, tunda, tambat dan "Port Security".
Sumber: ANTARA News
Subscribe to:
Posts (Atom)