Kemhan: Bantuan Radar AS tidak Mematai Indonesia

8 Mei 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bantuan 12 radar dari Amerika Serikat tidak untuk memata-matai Indonesia, tetapi digunakan untuk sistem pengamanan laut di Selat Malaka. "Tidak ada untuk mematai Indonesia. Bantuan yang diberikan Amerika hanya berupa radar bukan orangnya atau operator. Kita tidak mau, bila operatornya dari pihak asing," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin saat melakukan pertemuan dengan wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa malam.

Pada prinsipnya, kata dia, bila Amerika hanya memberikan alat atau radar itu tidak ada masalah, asalkan operatornya bukan orang Amerika yang melakukan pengawasan radar tersebut. "Itu tidak boleh terjadi karena bisa di-'copy' dan direkam oleh operator asing tersebut. Termasuk, bila ada orang yang membantu memberikan kapal patroli di Selat Malaka itu tidak apa-apa, tetapi jangan orangnya.

TNI Angkatan Laut yang akan menjaga, bukan dari Amerika," kata Hartind. Yang penting, kata dia, pihaknya tahu kemampuan radarnya. Radar ini hanya untuk mengawasi kapal-kapal yang melintasi laut Indonesia. Tidak ada koneksi ke satelit, katanya menjelaskan.

Menurut dia, radar yang diberikan Amerika itu ditempatkan di Selat Malaka atau pos Sumatera untuk pengawasan kapal maritim karena wilayah Selatan Malaka ini banyak dilewati oleh kapal-kapal asing.

"Namun, radar ini hanya mampu memantau kapal yang berada daerah permukaan saja. Sementara untuk memantau kapal selam tidak bisa. Untuk memantau keberadaan kapal selam, yang paling efektif adalah helikopter antikapal selam atau menggunakan kapal selam," tuturnya.

Ia pun menambahkan, radar tersebut tidak akan bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang telah memberikan bantuan radar tersebut. "Tidak bisa. Radar ini mengawasi Selat Malaka yang paling padat pergerakannya di dunia. Piracy (pembajakan) bisa dilihat dalam radar tersebut," kata Kapuskom Publik.

Dephan AS Danai Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS)

Dari tahun anggaran 2006 ke 2008, Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS melalui the National Defense Authorization Act Section 1206 untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim terpadu atau IMSS yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.

Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesian dan internasional. Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan ikan secara illegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah Indonesia maupun di perbatasan.

IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan Filipina.

IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan.

Dalam sistem ini juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan, kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas. Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal.

IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setalah dilakukan uji coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta dan Surabaya).

Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS untuk pemeliharaan hingga 2014.

Sumber: Republika/Embassy of the USA

Rektor Unhan: Profesionalisme TNI Cenderung Menurun

Sejumlah prajurit TNI AU menggiring seorang pilot pesawat asing yang berhasil disergap dan dipaksa mendarat (Force Down), saat simulasi Latihan Alap Gesit 'Mandau Terbang' 2012 di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Selasa (1/5). Simulasi penyergapan pesawat asing yang terdeteksi telah memasuki wilayah udara Kalbar tersebut, melibatkan unsur prajurit TNI AU Lanud Supadio, Skadron 1 Elang Khatulistiwa dan Batalyon 465 Paskhas. (Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang/ss/NZ/12)

7 Mei 2012, Jakarta: Penelitian Universitas Pertahanan (Unhan) menunjukkan adanya penurunan profesionalisme TNI. Penelitian 1999-2009 menemukan kualitas sumber daya manusia TNI mengalami merosot. Menurunnya mutu profesionalisme TNI disebabkan rendahnya kualitas personel dan kapabilitas alutsista TNI.

"Muaranya adalah kecilnya dukungan anggaran TNI,” kata Rektor Unhan Syarifudin Tippe dalam usai peluncuran bukunya di Kementerian Pertahanan Jakarta, Senin (7/5). Penelitian Syarifudin dituangkan dalam buku berjudul “Human Capital Management: Model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia”.

Rendahnya profesionalisme TNI Ini, jelas Syarifudin, bisa dilihat dari munculnya ancaman di perbatasan dan pulau terluar, meningkatnya ancaman terorisme, serta minimnya mobilitas udara, laut, dan darat.

Di tataran aturan, Syarifudin juga melihat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tak membahas soal sumber daya prajurit, baik dari sisi pengetahuan, keahlian, maupun sikapnya.

“Ini artinya, peraturan belum menyentuh profesionalisme prajurit,” ujar Syarifudin. Kebijakan pertahanan pun, masih secara parsial memaknai profesionalisme TNI dengan persepsi masing-masing.

Kemhan menetapkan kriteria SDM TNI sebagai personel yang berkualitas tinggi. Sedangkan Mabes TNI menetapkan kebijakan Panca Tunggal dengan menyisipkan peningkatan profesionalitas prajurit pada kebijakan reformasi internal TNI.

Adapun TNI AD menetapkan kebijakan tentara profesional sebagai salah satu visinya. TNI AL menetapkan kebijakan perwira unggulan sebagai bagian dari TNI AL yang profesional. TNI AU memaknai profesional dalam jangka panjang sebagai the first class.

“Artinya, kebijakan tentang strategi pengembangan SDM TNI yang eksis sekarang ini belum menjamin ke arah peningkatan mutu profesionalisme TNI,” katanya.

Menurutnya, pembenahan profesionalisme prajurit harus menggunakan konsep human capital management yang berarti kebijakan pengembangan SDM harus berbasis pada pencarian manusia terpilih yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sekaligus spiritual.

 Sumber: Jurnas

Komisi I Dukung Modernisasi dan Pembelian Alutsista Sesuai Renstra

25 Februari 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui surat elektroniknya menegaskan Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI melalui tiga fungsi; anggaran, kontrol dan legislasi. Komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami dukungan politis.

Selangkapnya 10 pernyataan Komisi I terkait modernisasi dan pembelian alutsista TNI:
1. Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI mengacu kepada Renstra sebagai turunan dari Buku Putih Pertahanan. Secara intens kami mendiskusikan hal ini.

2. Dukungan dilakukan dalam 3 fungsi (anggaran, kontrol dan legislasi) secara terpadu dan komprehensif. Secara khusus komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami proses dukungan politik ini.

3. Dari aspek anggaran, komisi I dalam raker gabungan dengan Menhan, Panglima, Menkeu dan MenPPN sepakat untuk memenuhi alokasi Rp 150 Trilyun anggaran modernisasi alutsista renstra tahap 1 tahun 2010-2014.

4. Seiring dengan itu, komisi I meminta Kemhan dan Mabes TNI memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, juga perbaikan status audit BPK ke arah Wajar Tanpa Pengecualian.

5. Untuk mendukung kemandirian alutsista TNI dan revitalisasi BUMNIP -- sebagimana kebijakan KKIP -- komisi I mendorong alokasi belanja alutsista TNI ke industri pertahanan dalam negeri. Termasuk melalui skema joint-production dan transfer-of-technology (ToT).

6. Untuk memperkuat payung kebijakan ini, komisi I menginisiasi RUU Industri Pertahanan yg akan segera dibahas bersama pemerintah.

7. Alhamdulillah sikap dan tekanan kuat Komisi I tentang modernisasi alutsista menghasilkan peningkatan signifikan anggaran dari tahun ke tahun. Termasuk peningkatan alokasi belanja ke industri pertahanan dalam negeri.

8. Hal lain adalah sikap Komisi 1 agar pemerintah mengurangi Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor dan mensyaratkan setiap kontrak pembelian alutsista dari luar negeri dengan 3 hal: ToT /joint-production, tanpa kondisionalitas dan jaminan keberlangsungan.

9. Dalam fungsi kontrol. Komisi I intensifkan pengawasan melalui peninjauan lapangan, monitoring proses kontrak, diplomasi dengan pihak pemerintah/parlemen/industri luar negeri. Yang krusial adalah memastikan keajegan perencanaan agar tidak sering berubah di tengah jalan.

10. Last but not least, tanggung jawab moral dan politik komisi I terus memastikan tidak terjadi penyelewenangan uang negara dlm realisasi anggaran oleh Kemhan dan Mabes TNI. Kami punya cukup banyak informasi tentang hal ini.

@Berita HanKam

Kemhan dan Undip Bangun Waduk untuk Kegiatan Militer dan Non-Militer

TNI kerap kali mengelar latihan militer dengan medan air di waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. (Foto: elshinta)

22 Februari 2012, Semarang: Universitas Diponegoro (Undip) Semarang berencana membangun waduk dengan luas lebih kurang 30 hektare. Untuk merealisasikannya pihak kampus mengandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan), karena tanah milik Kodam IV Diponegoro seluas 10 hektar masuk dalam master plan waduk.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, turun tangan dalam pembicaraan dengan kampus agar tidak salah komunikasi. Menurut Purnomo, kompensasi yang diterima pihak TNI adalah fasilitas pinjam pakai untuk latihan tempur yang dilakukan setahun dua kali. "Di lahan yang dipakai untuk waduk biasanya untuk latihan tempur, jadi nanti kalau sudah jadi, kita pinjam pakai untuk latihan dengan variasi medan air," katanya dalam jumpa pers usai rapat dengan pihak Undip, Rabu (22/2).

Latihan tempur nantinya, kata Purnomo, diarahkan untuk simulasi pengamanan objek vital nasional. Pasalnya, TNI juga berkewajiban mengamankan objek vital seperti waduk, kilang minyak, dan kelistrikan, sehingga bisa membantu aparat kepolisian. "Pengamanan objek vital prosedurnya dilakukan sendiri, kalau tidak bisa diamankan oleh polisi, kemudian TNI," katanya.

Di luar jadwal latihan waduk tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan kemiliteran. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Undip.

Rektor Undip, Profesor Sudharto, menyatakan siap memenuhi kompensasi, karena saling menguntungkan dari sisi kemiliteran, pendidikan, dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan waduk untuk mengendalikan aliran air di Sungai Srengseng agar tidak menimbulkan banjir di kawasan bawah. "Waduk juga sebagai laboratorium dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran," ujarnya.

Dana pembangunan waduk sepenuhnya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk tahun 2012 rencana pembangunan masih tahap studi kelayakan. Waduk tersebut berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Sumber: Suara Merdeka

Legislator: Pertanyakan, Bantuan Kemhan AS ke Kemhan RI

(Foto: Kemhan)

19 Februari 2012, Jakarta: Komisi I DPR akan memertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2/2012).

Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.

Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.

"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.

Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.

Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu.

Amerika Serikat Bantu Bangun Barak Prajurit Di PMPP TNI Sentul

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan berupa fasilitas barak untuk prajurit kepada Mabes TNI yang dibangun di Indonesian Peace and Security Center (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Sentul, Bogor. Dukungan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas barak prajurit yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro Senin (13/2), di kompleks PMPP Sentul Bogor.

Dalam pembangunan konstruksi barak berkapasitas 300 orang ini AS menggelontorkan biaya sekitar US 3,3 Juta Dollar, dari seluruh kontribusi fasilitas operasional lainnya yang ada di IPSC Sentul dengan nilai total sebesar US 14 Juta Dolar.

Bantuan AS dalam proyek ini dilakukan melalui Global Peace Operation Initiative dan merupakan salah satu bagian dari dukungan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaiaan di seluruh dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro mengatakan, fasilitas-fasilitas ini tidak hanya dapat untuk mendukung Personil Peace Keeper dari Indonesia, namun diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi kepada Personil Peace Keeper internasional.

Ditambahkan Andrew J. Shapiro, pembangunan fasilitas ini salah satu bagian dari kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu kedua negara tetap meningkatkan kemitraan ini dengan mencari peluang-peluang kerjasama di bidang pertahanan diluar, terlebih lagi didalam mencari solusi permasalahan global.

“ Indonesia merupakan rekanan yang kuat untuk Amerika Serikat, hal ini terlihat keinginan dari Presiden Amerika Serikat dan beberapa pejabat Amerika lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan beberapa upaya kerjasama pertahanan seperti pembangunan fasilitas barak prajurit sekarang ini,” Jelas Andrew.

Ikut serta pada kesempatan acara peletakan batu pembangunan gedung barak prajurit untuk fasilitas Peace Keeping Center, Duta Besar untuk Indonesia, Scott Marciel, Dirjen Kuathan Kemhan, Laksda TNI Bambang Suwarto, Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyana, M.Sc, Kepala Pusat Konstruksi Badan Ranahan (Kapuskon Baranahan) Marsma TNI Ir. Agus Purnomo W dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber: KOMPAS/Kemhan

Singapura Butuh Tempat Latihan Perang di Indonesia

KASAD Jenderal George Toisutta dan KASAD Singapura Chan Chun Sing menginspeksi pasukan saat penutupan Latma Safkar Indopura ke-22 di Cipatat, Bandung, 21-30 November 2010. (Foto: Mindef)

14 Februari 2012, Semarang: Singapura berkepentingan terhadap perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Indonesia karena negara itu membutuhkan tempat latihan bagi pasukannya.

"Perlu dipahami bahwa Singapura berkepentingan terhadap DCA bukan dalam konteks kerja sama pertahanan dalam pengertian yang umum, melainkan negara tersebut hanya membutuhkan lahan milik Indonesia sebagai tempat latihan pasukannya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, Selasa.

Hal itu dikemukakan Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI sehubungan dengan rencana pertemuan rutin tahunan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang pada tahun ini diagendakan bulan depan.

Di lain pihak, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini mengutarakan bahwa Indonesia sebenarnya sangat berkepentingan terhadap perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut.

"Walaupun secara rutin dilakukan pertemuan di antara pejabat tinggi kedua negara itu, pihak Indonesia tidak mengesahkan DCA, Singapura juga tidak akan setuju terhadap perjanjian ekstradisi," kata Tjahjo.

Apalagi dari segi pertahanan, kata dia, alat utama sistem senjata (alutsista) Singapura jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia.

Selain itu, Singapura juga memiliki aliansi pertahanan dengan negara lain yang dikenal dengan "Five Power Defense Agreement" (FPDA), yaitu sistem aliansi pertahanan antarlima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia).

Disebutkan Tjahjo, salah satu kesepakatan negara-negara FPDA adalah adanya klausul bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota lainnya.

Dari sisi ASEAN, dia berharap pada tahun 2015 Komunitas ASEAN sudah terbentuk.

"Namun, apakah Indonesia dapat memainkan peran utama dalam Komunitas ASEAN sehingga Singapura merasa perlu melakukan pendekatan dengan Indonesia?" tambahnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap agar pertemuan rutin antara Presiden RI dan pejabat tinggi Singapura yang diagendakan pada bulan Maret 2012 tidak sebatas seremonial.

"Atau, malah justru lebih menguntungkan pihak Singapura?" katanya lagi.

"Saya kira Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta kementerian lainnya harus merumuskan agenda pembicaraan Presiden RI dan PM Singapura yang lebih komprehensif integral. Setidaknya untuk kepentingan kerja sama bilateral bersama Indonesia dan Singapura," kata wakil rakyat asal Kota Semarang itu.

Sumber: ANTARA News

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai

MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday

Peace Keeping Center Juga untuk Siaga Kekuatan

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) berbincang dengan (dari kanan-kiri) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Mayjen TNI Marciano Norman dan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebelum mengikuti sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2). Sidang tersebut membahas soal rencana kelanjutan pengembangan pembangunan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di kawasan Canti Dharma, Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/12)

2 Februari 2012, Jakarta: Kompleks Pusat Keamanan dan Perdamaian 'Santi Dharma' di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, mengalami perkembangan menjadi tujuh fungsi. Selain fungsi utama sebagai pusat pemeliharaan perdamaan dan keamanan, juga ada pusat siaga kekuatan (standby force) dan olahraga militer.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal ini di Kantor Presiden, usai rapat terbatas kabinet, Kamis (2/2) sore.

"Dengan adanya dinamika perubahan, center yang tadinya hanya untuk dua kegiatan, sekarang menjadi tujuh kegiatan. Maka kita laporkan langkah-langkah yang harus kita lakukan, terutama mengenai tata ruang, kemudian juga masalah pertanahannya juga berubah, lalu juga beberapa masalah koordinasi," Menhan Purnomo menjelaskan.

Menurut Purnomo, setidaknya akan ada lima lembaga kementerian terlibat atau akan terlibat dalam pembangunan kawasan Santi Dharma ini, sehingg koordinasi menjadi perihal penting. Beberapa lembaga yang terlibat, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemendikbud, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Purnomo juga menegaskkan bahwa target penyelesaian kawasan ini tetap tahun 2014.

Sumber: Presiden RI

Pemda Dilarang Terima Bantuan Militer dari AS

Korvet kelas Sigma di dermaga Ujung Surabaya. (Foto: Koarmatim)

2 Pebruari 2012, Jakarta: Pemerintah Provisin (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tidak mengambil keputusan sendiri soal bantuan berupa dukungan militer untuk menjaga perbatasan laut dari Amerika Serikat (AS). Setiap bantuan dari luar negeri dalam bentuk apapun harus melalui pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Kamis (2/2). "Penerimaan bantuan luar negeri tidak termasuk wewenang pemda (pemerintah daerah). Ada baiknya Gubernur Sulawesi Utara konsultasi dengan pemerintah pusat dan DPR," kata Reydonnizar.

Dia mengingatkan, sebelum menerima bantuan penjagaan militer perbatasan dengan Filipina tersebut, harus ada kesepakatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sulut tidak gegabah menerima bantuan, apalagi Kemendagri belum menerima laporan tersebut secara resmi. Meski begitu, pihaknya menyatakan, pengelolaan wilayah perbatasan bukan menjadi ranah Kemendagri. "Kami hanya mengelola potensi wilayah perbatasan. Soal pertahanan bukan ranah kami," ujar Reydonnyzar.

AS menawarkan bantuan ke Indonesia untuk memperkuat keamanan di kawasan Laut Sulut, salah satunya yang berbatasan dengan Filipina. Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil, Selasa (24/1), menggelar pertemuan dengan Deputy Political Counselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Daniel Rochman dan Kapten Adriaan J Jansen dari Angkatan Laut AS.

"Pertemuan ini mendiskusikan bentuk-bentuk dukungan Amerika Serikat dalam rangka memperkuat pengamanan perbatasan di Sulawesi Utara yang memiliki daerah berbatasan dengan negara tetangga seperti Filipina," ungkap Juru Bicara Pemprov Sulut, Christian Sumampow.

Bantuan Militer AS untuk Keamanan Maritim Indonesia

Dari tahun anggaran 2006 hingga 2008, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS atau sekitar Rp 510 miliar lebih melalui the National Defense Authorization Act Section 1206. Bantuan itu untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim terpadu atau IMSS.

Sistem pengawasan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi strategis, seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.

Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia dan internasional.

"Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah Indonesia maupun di perbatasan," kata laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia seperti dikutip Republika, Rabu (1/2).

IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim, seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan Filipina.

IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan. Dalam sistem ini, juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan, kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas.

“Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal.”

IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setelah dilakukan uji coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta dan Surabaya).

Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS untuk pemeliharaan hingga 2014.

Sumber: Republika

Kapal Rampasan Nelayan Asing Dijadikan Kapal Patroli

Menteri Kelautan dan Perikanan, Minggu (29/1/2012), meresmikan penggunaan kapal sitaan dari nelayan asing yang sudah dimodifikasi menjadi kapal logistik pendukung kapal patroli. (Foto: KOMPAS/Kris R Mada)

29 Januari 2012, Batam: Kementerian Kelautan dan Perikanan memanfaatkan kapal rampasan dari nelayan asing untuk pendukung patroli. Kapal itu ditempatkan di Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo meresmikan penggunaan kapal itu, Minggu (29/1/2012), di Batam. Kapal bernama Paus 001 itu akan dijadikan kapal logistik pendukung patroli.

Sebelum menjadi kapal logistik, kapal tersebut merupakan kapal penampung ikan milik nelayan asing. Delapan kapal sejenis ditangkap petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pontianak pada 2008. Empat kapal diberikan kepada pemerintah daerah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Maluku. Tiga kapal dihibahkan kepada IPB, Universitas Diponegoro, dan Universitas Brawijaya.

Sementara satu kapal dimodifikasi sebagai kapal logistik untuk mendukung patroli di perairan Kepri dan Kalimantan. Kapal itu akan memasok bahan bakar dan bahan makanan bagi petugas. Kapal itu juga akan menjadi fasilitas penahanan sementara awak kapal asing yang tertangkap mencari ikan secara ilegal di Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Supremasi Pertahanan Udara vis-a-vis Hibah F16

F-16C Fighting Falcon dari 27th Fighter Wing, Cannon Air Force Base, N.M. (Foto: U.S. Air Force/Tech. Sgt. Kevin Gruenwald)

28 Januari 2012: Untuk memahami strategi pertahanan negara, selain persepsi dan skala ancaman, perlu juga dijabarkan apa saja konsep mendasar yang menjadi landasan dalam merancang sistem pertahanan negara.

Konsep utama dan paling penting adalah pemahaman akan perang. Untuk perang udara yang menjadi salah satu ikon kekuatan utama perang masa depan, kekuatan pertahanan udara akan terletak juga pada kemampuan pengendalian udara yang mencakup: Supremasi udara (air supremacy) yaitu keadaan yang didefinisikan sebagai tingkat superioritas suatu angkatan udara di mana lawan tidak mampu mengintervensi secara efektif.

Keunggulan udara (air superiority) yaitu keadaan yang didefinisikan sebagai tingkat dominasi oleh suatu angkatan udara untuk dapat melakukan operasi darat,laut,dan udara tanpa dapat dicegah. Terakhir, keadaan udara yang menguntungkan (favorable air situation) di mana situasi pertahanan udara masih sangat terbatas oleh ruang dan waktu sehingga dimungkinkan terjadi intervensi udara oleh musuh.

Operasi pertahanan udara (hanud) terbagi atas hanud aktif dan pasif. Hanud aktif mencakup langkah-langkah seperti penggunaan pesawat, senjata langsung, dan tidak langsung pertahanan udara dan peperangan elektronik. Kegiatan dalam operasi ini meliputi deteksi (elektronis dan visual), identifikasi (elektronis, korelasi,dan visual),dan penindakan (pesawat tempur sergap,rudal jarak sedang,dan rudal taktis) terhadap ancaman kekuatan musuh.

Hanud pasif mencakup semua tindakan selain pertahanan udara aktif, yang diambil untuk meminimalkan efektivitas tindakan musuh dan ancaman rudal.Termasuk antara lain kamuflase, persembunyian, penipuan, pemulihan, deteksi, sistem peringatan, serta penggunaan konstruksi pelindung. Dalam konteks ini, skala ancaman menjadi logika utama bagi pembangunan postur pertahanan udara yang sesuai dengan kondisi terkini untuk mengidentifikasi strategi penangkalan yang efektif dimana di dalamnya organisasi TNI, personel, dan kapabilitas alutsista berada.

Ketiga komponen mendasar dalam postur pertahanan inilah yang akan menentukan sejauh mana negara siap melindungi segenap wilayahnya. Komponen alutsista dalam konteks ini menjadi faktor utama bagi kedua komponen lainnya. Karena itu,persoalan alutsista bukanlah persoalan yang mudah. Isu seputar transparansi anggaran hanyalah porsi kecil dari kompleksitas pengadaan alutsista. Ketika anggaran selalu menjadi fokus utama, masalah perencanaan kebutuhan alutsista yang sebetulnya menjadi sumber dari permasalahan sering menjadi terabaikan.

Rencana Hibah

Mencermati rencana beli hibah F16 C/D yang diriuhkan, kita harus mengaitkan pada perimbangan kekuatan udara kawasan. Dengan skenario hibah nanti akan ada beberapa jenis pesawat di kawasan di antaranya:
(1) F-16 C/D hibah yang dibekali radar APG-68(v) dengan kemampuan mencari 80 mil laut;
(2) F-16 D+ Block 52 yang dibekali APG-68(v)9 dengan kemampuan mencari 160 mil laut;
(3) JAS-39 Gripen yang dibekali radar PS-05/A dengan kemampuan mencari 160 mil laut;
(4) SU-30 MKI yang dibekali NIIP N011M Bars dengan kemampuan mencari 173 mil laut.

Jarak jangkau radar pesawat hibah kelak, jika dihadapkan terhadap pesawat negara kawasan, hanya akan mampu menangkap target di jarak 80 mil laut. Padahal, pesawat negara kawasan seperti F-16 D+ Block 52, JAS-39 Gripen,dan SU-30 MKI sudah mampu menangkap target sejak di jarak 160 Nm – 173Nm. Ditambah dengan teknologi IFF (Identification Friend or Foe) yang dimilikinya barisan pesawat kawasan telah memiliki interrogator sehingga apa yang tertampil di radar akan langsung terbaca sebagai lawan atau kawan.

Keadaan ini menjadi lebih rumit di masa perang jika suatu hari tanpa terduga negara kita dihadapkan pada seranganudara. Jika kita asumsikan pesawatpesawat musuh adalah F-16 D+ Block 52, JAS-39 Gripen,dan SU-30 MKI, selain sudah menangkap target sejak di 160-173 mil laut, mereka dapat mengaktifkan kemampuan ECCM/ anti jamming, melaksanakan mekanisme notching. Hal ini akan dilakukan pesawat musuh untuk mencegah radar pesawat hibah menangkap posisi mereka hingga bisa lepas dari jarak tembak efektif misil Amraam atau R27RI di 40-45 mil laut.

Permasalahan lain, 24 pesawat hibah kita yang terdiri atas double seater dan single seater rata-rata sudah mencapai usia 6.500 jam terbang sehingga yang akan tersisa hanya +1500 jam terbang. Mengingat time line delivery pesawat hibah kita pada 2014,ini akan menjadikan pesawat hibah hanya dapat digunakan +10 jam/bulan agar bisa digunakan hingga 2024, saat pesawat tersebut siap digantikan oleh pesawat tempur KFX kerja sama kita dengan Korea.

Jumlah penggunaan jam tersebut sulit diwujudkan karena fungsi pesawat tempur kita memiliki tugas rangkap, baik sebagai pesawat latih, pesawat pengamanan, maupun sebagai pesawat pertahanan udara. Artinya, usia pesawat hibah akan lebih pendek dari 10 tahun dan akan terdapat jeda kekosongan kekuatan pertahanan udara kita antara usainya waktu penggunaan pesawat hibah dan datangnya pesawat KFX.

Kemampuan untuk mengidentifikasi sisi kelemahan pertahanan udara kita terhadap ancaman merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun kekuatan sistempertahanan dan postur. Mengingat persoalan kepentingan nasional tidak mengenal istilah KNM (Kepentingan Nasional Minimum), penetapan Minimum Essential Force (MEF) haruslah turun dari logika pembangunan pertahanan negara yang didasarkan pada identifikasi ancaman terhadap kepentingan nasional yang harus tetap terjaga.

Karena itu, ukuran akan perubahan geopolitik kawasan, spektrum ancaman, kuantitas alutsista yang berkualitas, dan perimbangan kekuatan relatif menjadi hal terpenting yang harus digaris bawahi.Bukankah lebih baik kita memiliki lebih sedikit pesawat tempur yang memiliki kualitas perimbangan daya tempur relatif terhadap kekuatan udara kawasan dibandingkan mengedepankan kuantitas dengan segala keterbatasannya?

Polemik pembelian alutsista TNI dapat dihindari dengan berpedoman pada grand strategy pertahanan, program pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang bagi kebutuhan satuan skuadron, kebijakan serta politik anggaran yang tepat dan tidak selalu memutuskan pembelian alutsista dengan orientasi keterbatasan, serta fluktuasi dan alokasi anggaran. Dalam mewujudkan kepentingan nasional, supremasi udara dan citacita TNI AU akan The First Class Air Force,pepatah telah mengatakan: Nervi Belli Pecunia Infinita, anggaran tak terbatas merupakan kekuatan perang itu sendiri. (CONNIE RAHAKUNDINI BAKRIE/Direktur Institute of Defense and Security Studies-Indonesia Maritime Institute,Dosen FISIP Universitas Indonesia)

Sumber: SINDO

Tri Tamtomo: Meminta Radar TNI AU dan Lanal Diperbaharui

Dari kiri Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, dan KASAL Laksamana TNI Soeparno menyimak pertanyaan anggota Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). Pertemuan tersebut selain membahas program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri juga menyoroti rencana pembelian 100 tank Leopard buatan Jerman milik Belanda. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ss/pd/12)

24 Januari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR Letjend (Purn) Tri Tamtomo menyatakan keprihatinnanya yang mendalam atas kondisi sejumlah radar yang dimiliki TNI saat ini. Baik radar milik TNI AU dan Lanal, yang jauh dari kondisi baik dalam menjalankan misi pengintaian. Bahkan, sejumlah radar itu sangat jauh dari kemampuan penginderaanya, oleh sebab usia dan daya kemampuan radar tersebut yang di bawah kondisi rata-rata.

“Saya sebelumnya dalam sebuah kegiatan kunker ke daerah perbatasan tertentu melihat sendiri akan kondisi radar yang kita miliki sangat jauh dari kondisi normal. Bahkan, fungsi penginderaannya sangat minim. Saat itu saya langsung telepon Wamenhan Pak Safri untuk masalah ini,” tegas Tri Tamtomo dalam raker dengan Menhan di Komisi I DPR, Selasa (24/1).

Politisi PDI-P ini mengatakan, radar yang kurang memberikan fungsi penginderaan itu buatan AS, namun produksi sudah lama. Karenanya, dengan anggaran Kemenhan 2012 ini yang meningkat, sementara perusaan dalam negeri saat ini juga sudah ada yang menghasilkan produksi radar untuk militer yang memadai, ia meminta itu segera perbarui.

“Saya kira produksi radar seperti PT Inti Land sudah sangat baik untuk dipakai di dalam negeri. Dengan dasar Keppres 54 tahun 2010 tentang belanja barang dalam negeri, sebagai upaya modernisasi perlengkapan TNI dengan produksi dalam negeri sendiri,” tegasnya.

Dalam raker tersebut Tri Tamtomo juga mempertanyakan terkait pengadaan alutsista TNI, termasuk dalam rencana Tank Leopard bekas dari Belanda. Karena belanja alutsita TNI dengan cara impor, bekas pula, tidak sejalan dengan Keprres tersebut. Yaitu, sebagai upaya mewujudkan moderniasasi alutsista dengan produksi alutsista dalam negeri saat ini.

”Akibat dalam masalah ini, muculah (istilah) gasak, gesek, gosok, dan geger. Seolah–olah DPR lawan dengan pemerintah dalam rencana beli barang. Dalam kasus ini, pihak ketiga turut memperkeruh suasana. Karena itu marilah kita kembali komitmen untuk pengadaan alutsista untuk TNI ini, kembali pada rencana semula, dari hasil produksi dalam negeri sendiri,” tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Gunakan Anggaran Modernisasi TNI-Polri Secara Tepat

Presiden SBY, didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)

20 Januari 2012, Jakarta: Kekuatan pertahanan dan perang Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar tahun-tahun terkahir ini, ketika alokasi anggaran sudah lebih besar, dimanfaatkan dengan baik untuk modernisasi dan peningkatan kemampuan TNI dan Polri, serta pembangunan kekuatan.

"Modernisasi ini diarahkan agar TNI makin mendekati minimum essential force yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi pertahanan negara, baik itu Angkatan Darat, Laut, maupun Udara," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (20/1) pagi.

Presiden pun membenarkan bahwa upaya tersebut tentu memerlukan anggaran yang besar. Itulah sebabnya selama kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan modernisasi karena situasi keuangan Indonesia masa itu.

"Dua puluh tahun terakhir, sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi secara penuh. Itu karena terjadi perubahan yang dramatis, tahun 1998-2008 ekonomi Indonesia kolaps, jatuh," SBY menjelaskan. "Baru pada tahun-tahun terakhir ekonomi kita menguat sehingga ada alokasi anggaran yang lebih besar," SBY menambahkan.

Oleh karenanya, setelah sekian lama tanpa modernisasi, maka pada tahun-tahun terakhir harus ada percepatan. Kekuatan cukup dan tangguh sangat diperlukan untuk menjaga NKRI dan keutuhan teritorial.

"Kepada TNI, agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perencanaan dengan baik," Presiden menegaskan. "Gunakan anggaran yang cukup besar itu dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan."

Sementara itu, untuk modernisasi Polri juga akan dilakukan agar Polri semakin cakap dan berkemampuan dalam menjalankan tugas di era globalisasi. "Anggaran juga harus dikelola dengan baik. Buat prioritas yang baik, termasuk konsep yang benar menyangkut penambahan personel yang sudah saya setujui kemarin di Mabes Polri," SBY menjelaskan.

Menurut Presiden, penambahan personel Polri tersebut juga harus disebar di tempat yang diperlukan. Kalau yang diperlukan adalah penambahan untuk mengatasi pemeliharaan Kamtibmas, maka di tempat itulah ditambahkan. "Jangan disebar kesana kemari. Jangan sampai seolah-olah kita tetap tidak bisa menjaga Kamtibmas," Presiden menegaskan. "Lakukan hal itu sehingga ada dampak yang maksimal," Presiden menabmbahkan.

Disamping itu, Kepala Negara juga kembali menekankan tentang peran penting Komandan di lapangan dalam mengatasi huru-hara. "Bagus kepemimpinan yang ada di depan dalam mengatasi huru hara, hasilnya akan baik. Jika sebaliknya, maka kegagalan menghantui tugas sudara," Presiden mengingatkan.

Oleh karena itu, SBY meminta agar Polri memastikan pelatihan yang diterima prajurit Polri tepat dan baik. Dalam penanganan huru-hara, lanjut SBY, cegah jatuhnya korban jiwa. "Satu orang pun harus dicegah. Saya yakin itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia juga bisa," SBY menandaskan.

Sumber: Presiden RI

Parlemen Belanda Kaitkan HAM dengan Leopard Tidak Bersahabat

MBT Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

20 Januari 2012, Jakarta: Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, menilai pernyataan Parlemen Belanda yang mengaitkan masalah pembelian 100 tank Leopard dengan masalah HAM tidak tepat dan tak ada kaitannya sama sekali.

"Kita mendapatkan pemberitaan yang kuat pemerintah Belanda mengait-kaitkan pembelian Leopard tersebut dengan masalah HAM. Ini pernyataan tidak bersahabat dari pimpinan dan anggota Parlemen Belanda," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan, Komisi I DPR berikhtiar sekuat tenaga memperbesar alokasi anggaran terhadap pengadaan arsenal militer Indonesia dan meminta Kementerian Pertahanan segera memodernisasi alat-alat perang secara canggih agar menjadi negara yang disegani.

"Tapi di sisi lain, ternyata Kementerian Pertahanan sering tidak pernah memberikan rancangan besar. Mereka kadangkala secara sepihak, ujug-ujug, tidak ada pembicaraan, tiba-tiba sudah ada pembelian atau rencana membeli dengan pihak lain," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang memberdayakan agar TNI bisa menggunakan arsenal produksi dalam negeri seperti yang dihasilkan banyak perusahaan nasional.

Sumber: ANTARA News

Menhan: Kebijakan Pertahanan untuk Merespon Ancaman

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) bersama Wamen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) saat mengikuti rapat pimpinan kementerian pertahanan di Jakarta, Senin (16/1). Rapat membahas percepatan pembangunan sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan melalui peningkatan kinerja yang akuntabel dan terintegrasi. (Foto: ANTARA/Dhoni Setiawan/Koz/Spt/12)

16 Januari 2012, Jakarta: Kementrian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) awal tahun 2012 di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (16/1). Dalam Rapim tersebut, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan kebijakan terkait penyelenggaraan pertahanan negara yang menjadi pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2012.

"Dalam rangka merespon berbagai perkembangan lingkungan strategis dan berbagai ancaman, diperlukan kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan peningkatan berbagai aspek manajerial di bidang strategi, legislasi, penganggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan potensi pertahanan," kata Menhan dalam keterangan persnya usai Rapim Kemhan 2012, yang didampingi oleh Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Heriyanto, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat.

Menhan menjelaskan pada tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Pertahanan Negara 201 -2014. Oleh karena itu, Kemhan telah menetapkan arah dan sasaran kebijakan sesuai dengan visi, misi dan grand strategy. Kemhan merupakan institusi pengemban fungsi pertahanan negara yang memiliki otoritas sebagai regulator, administrator dan fasilitator.

Purnomo mengatakan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada visi pertahanan negara yaitu terwujudnya pertahanan negara yang tangguh. Selain itu mengacu pula pada misi yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, keselamatan bangsa yang kemudian diimplementasikan ke dalam grand strategy pertahanan. Hal ini mencakup pemberdayaan wilayah pertahanan dalam menghadapi ancaman, penerapan manajemen pertahanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas personel Kemhan/TNI, perwujudan teknologi pertahanan yang mutakhir dan pemantapan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam hal bela negara.

Kemhan Tetapkan Sebelas Sasaran Kebijakan Pertahanan 2012

Pertama: terwujudnya ratifikasi tiga sasaran Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2012 meliputi RUU Keamanan Nasional, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan serta terselesaikannya regulasi dan kebijakan strategis di bidang pertahanan.

Kedua: terwujudnya implementasi kerjasama pertahanan meliputi diplomasi pertahanan, dialog strategis, industri pertahanan dan logistik, kerjasama militer dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan militer, patroli terkoordinasi, operasi bersama di perbatasan, dan pemanfaatan Indonesia Peace and Security Center (IPSC).

Ketiga: terwujudnya sinkronisasi program antar kementerian/lembaga dalam hal pembinaan kesadaran bela negara, pembangunan infrastruktur di perbatasan, penelitian dan pengembangan pertahanan, industri dan teknologi pertahanan serta pendidikan dan pelatihan. Keempat, terwujudnya peran Universitas Pertahanan dalam merealisasikan sumber daya manusia pertahanan negara secara terintegratif dan peran Badan Pendidikan dan Pelatihan merealisasikan peningkatan profesionalitas pengawakan Kemhan dan TNI di bidang pertahanan.

Kelima: memonitor implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2010 yang berkaitan dengan Koordinasi Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Keenam, terlaksananya refungsionalisasi dan revitalisasi pelaksanaan tugas pokok Kemhan di daerah Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam rangka mengsinergiskan program pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah dengan fokus prioritas daerah perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

Ketujuh: terlaksananya percepatan pengadaan Alutsista TNI 2012 yang tepat waktu dan memenuhi spesifikasi teknis serta proses paralel dengan mewajidkan pengadaan yang mampu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kedelapan, terwujudnya inovasi teknologi dalam Litbang pertahanan untuk mendukung pemenuhan Alutsista TNI.

Kesembilan: terlaksananya tertib perencanaan dan pengelolaan anggaran pertahanan sesuai urgensi kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepuluh: terselenggaranya pola pengawasan komprehensif sejak awal sampai pasca kegiatan untuk mewujudkan clean government dan good governance.

Kesebelas: terlaksananya pengusulan ditertibkannya Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap barang milik negara yang dikelola oleh TNI.

Sumber: Jurnas

Kilas Balik 2011: Kemhan Berhasil Wujudkan Kekuatan Pertahanan Negara

Pesawat angkut militer C-295 dapat diterbangkan dari lapangan udara dengan panjang landasan 670 meter dan tidak beraspal. Pemerintah Indonesia telah memesan C-295 untuk memperkuat skuadron angkut TNI AU. Pesawat akan diproduksi bersama Airbus Military dan PT DI. (Foto: Airbus Military)

20 Desember 2011, Jakarta (Suara Karya): Soal pertahanan negara berorientasi pada kewibawaan di dunia internasional, maka, membahas serta menelisik seluruh sektor. Misalnya, ekonomi, budaya,hukum, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, apabila spesifikasi pembahasan pertahanan negara pada mempertahankan kedaulatan, tentunya, menelisik kekuatan militer dan alutsista (TNI) serta komponen pendukungnya (Industri Pertahanan/IP). Militer dan alutsista sebagai komponen utama untuk menghadapi intervensi asing, dalam bentuk doktrin maupun aresi militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya tugas dan tanggungjawab merumuskan, menetapkan dan melaksanakanan kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan Kemhan pada 2011, relatif sukses dan patut diapresiasi seluruh masyarakat. Pasalnya, perumusan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kekuatan pertahanan negara berhasil ditetapkan Kemhan dengan baik.

Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kemhan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta.

Selain itu, instansi yang ikut menandatangani MoU itu, diantaranya, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemhan berhasil menyatukan hati dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS, serta instansi swasta dan pemerintah untuk melakukan kerja sama membangun industri pertahanan, sekaligus menguatkan pertahanan negara.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menelisik, kebijakan Kemhan itu belum sepenuhnya didukung maupun diimplementasikan instansi pemerintah yang lain, termasuk TNI.

Salah satu contoh nyata, pengadaan alutsista TNI serta armada patroli instansi keamanan dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri. Ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan dalam negeri lebih kecil dibandingkan ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan luar negeri.

"Tak senada antara kebijakan dan implementasi. Pada satu sisi membangkitkan revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain masih ketergantungan dengan prodduksi luar," ujar dia. Alasan instansi pemerintah maupun lembaga pertahanan memesan produksi asing, karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista atau armada yang dibutuhkan.

Dia memberi contoh kecil, seperti rencana retrofit 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika Serikat (AS) dan pengadaan kelengkapan tempur pesawat Sukhoi yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT DI, sebagai industri pertahanan udara yang memiliki kemampuan untuk meretrofit maupun melengkapi alutsista Sukhoi, sama sekali belum diberi kesempatan untuk terlibat.

Dia mengakui, niat Kemhan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta membangun militer yang tanguh dan kuat patut diapresiasi.

Pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto meminta Indonesia melalui Kemhan, agar agresif dalam menciptakan Kolaborasi Industri Pertahanan ASEAN dengan tidak membiarkan negara tetangga mendominasi membuat perencanaan proposal. "Indonesia harus melakukan konsorsium dalam perencanaan kawasan industri pertahanan sehingga tidak didominasi, diantaranya Malaysia," kata dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengusulkan untuk memproduksi pesawat angkut dengan Airbus yang telah berjalan atau memproduksi peluncur rudal yang telah dikembangan oleh PT Pindad dan Perusahaan Belgia yang telah melakukan MoU.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya.

Paling dinantikan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemhan melaukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur super canggih, Korean Fighter X-periment (KFX) atau Indonesia Fighter X-Perimient (IFX) serta pembangunan kapal perang laut, yakni kapal tempur Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Sigma 10514 di PT PAL, dermaga Ujung, Surabaya. PKR merupakan tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Pemerintah Indonesia telah meminta PT PAL untuk mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia dan Singapura itu. Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton, dilengkapi avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal perang laut yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Kesejahteraan Personil

Dibalik kesuksesan melahirkan kebijakan pembangunan industri pertahanan, Kemhan relatif berhasil merumuskan kebijakan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kemhan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengungkapkan, DPR mendukung nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan/TNI. Remunerisasi itu membuka pintu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI dan pegawai Kemhan.

"Saya pribadi dan beberapa anggota Komisi I dari fraksi lain sangat mendukung anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi. Kita berharap semoga remunerasi ini akan mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar Syahfan.

Komisi I tetap akan memastikan dan terus mengawasi secara ketat agar anggaran remunerasi tersebut tetap berada pada koridor yang benar yaitu diperuntukkan bagi pegawai Kemhan dan anggota TNI bukan dialihkan ke program lain.

"Kita akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Anggaran remunerasi Kemhan/TNI, tetap berada pada koridor yang benar dan tidak dialihkan ke program lain," pungkas dia.

Sumber: Suara Karya

Lily Wahid: Patroli Laut Perlu Ditingkatkan

Petugas imigrasi melintas di dekat seorang imigran korban kapal tenggelam yang kritis di tempat penampungan sementara di Blitar, Jawa Timur, Senin (19/12). Dua imigran gelap korban kapal tenggelam di perairan Trenggalek yang kondisinya kritis di rawat di rumah sakit, sementara 31 orang lainnya di tampung pihak Imigrasi di sebuah hotel di Blitar, Jatim. Tim SAR masih melakukan pencarian 182 orang imigran yang hilang di perairan tersebut. (Foto: ANTARA/Arief Priyono/Koz/Spt/11)

19 Desember 2011, Senayan (Jurnal Parlemen): Anggota Komisi I DPR Lily Wahid menganggap sebagai suatu ironi jika Indonesia sebagai negara kelautan tapi patroli kelautannya tidak cukup untuk mendeteksi dan melindungi keselamatan imigran gelap yang tenggelam di perairan Trenggalek, Jawa Timur.

“Mereka mencari kehidupan lebih baik tapi berakhir tragis. Sedih. Mereka ada di laut dan tidak melewati imigrasi,“ ucap Lily kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (18/12).

Menurut Lily, jumlah patroli kelautan Indonesia perlu ditingkatkan. “Sekian banyak orang yang masuk wilayah kita tapi kita tidak tahu. Bagaimana kalau itu serangan?” ujar politisi senior PKB ini.

Pernyataan Lily ini menanggapi insiden tenggelamnya sebuah kapal yang berisi imigran gelap dari beberapa negara seperti Iran, Afghanistan dan Pakistan di perairan Prigi, Watu Limo, Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (17/12). Sekitar 182 orang dinyatakan hilang dan 33 orang selamat.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kemlu Perlu Klarifikasi Penempatan Kapal Perang AS di Singapura

Littoral Combat Ship USS Freedom (LCS 1). (Foto: U.S. Navy/Mass Communication 2nd Class Aaron Burden/Released)

16 Desember 2011, Senayan (Jurnal Parlemen): Setelah menempatkan 2.500 anggota pasukan marinir di Darwin, Australia, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan akan segera menempatkan kapal perangnya di Singapura. Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno menilai, rencana kehadiran kapal perang angkatan laut AS di salah satu negara di kawasan ASEAN itu dapat menimbukan permasalahan serius dan ketegangan baru di kawasan Asia, apapun alasan dari penempatan kapal perang tersebut.

"Kementerian Luar Negeri RI harus segera memanggil Duta Besar AS di Jakarta untuk segera mengklarifikasi kebenaran informasi ini," ujar Teguh di sela-sela menghadiri sidang paripurna DPR, Jumat (16/12).

Teguh mengatakan, jika benar AS akan menempatkan kapal perangnya di Singapura, maka pemerintah Indonesia perlu mengajukan keberatan dan protes keras. Sebab, kondisi ini akan menyeret posisi Asia menjadi sulit terkait ketegangan soal tapal batas antara China dengan sejumlah negara ASEAN, seperti Filipina dan Taiwan. Di mana AS tampaknya akan mengambil peran dengan atas nama menjaga stabilitas kawasan Asia, menempatkan kapal perangnya tersebut.

"Ini semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya AS tengah dalam kondisi panik menghadapi China. Dengan berusaha mengambil peran menjaga stabiltas kawasan Asia. Kita khawatir kalau sampai terjadi gesekan, jelas hal ini akan menempatkan kondisi ASEAN menjadi sulit dan terancam," tegas sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Menurut Teguh, pemerintah Indonesia perlu membahas persoalan ini di tingkat ASEAN. Negara-negara ASEAN sejak lama telah terjalin kerjasama dan komitmen bersama untuk melakukan pengamanan bersama di wilayah ASEAN dengan tidak melibatkan kekuatan militer negara lain.

"Kehadiran kapal perang AS di Singapura itu jelas hanya akan berusak hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik di tinggkat sesama negara ASEAN. Untuk itu pihak Singapura perlu juga mengklarifikasi hal ini," tegasnya.

Seperti diketahu, dalam kumpulan makalah ilmiah yang diterbitkan US Naval Institute terbaru menyebutkan bahwa Panglima Operasi Angkatan Laut AS Laksamana Jonathan Greenert mengatakan rencana itu merupakan bagian dari pemfokusan strategi militer AS di kawasan 'persimpangan jalur maritim' Asia Pasifik.

AS berencana menempatkan beberapa kapal tempur pantai (littoral combat ships/LCS) di fasilitas AL Singapura. LCS adalah jenis kapal perang terbaru yang dikembangkan US Navy yang dirancang khusus untuk beroperasi di kawasan perairan dangkal dekat pantai. Kapal ini mampu menghadapi berbagai ancaman, seperti ranjau laut, kapal selam diesel, dan perahu cepat bersenjata.

Selain menempatkan kapal-kapal LCS di Singapura, AS juga akan menempatkan pesawat patroli P-8A Poseidon atau pesawat pengintai tak berawak pada 2025. Pesawat-pesawat itu secara rutin akan diterbangkan di atas wilayah Filipina dan Thailand untuk membantu negara-negara itu meningkatkan kewaspadaan wilayah maritim.

Sumber: Jurnal Parlemen

Komisi I DPR RI Tanyakan Penempatan Pasukan Amerika di Darwin

(Foto: DPR)

7 Desember 2011, Jakarta (DPR RI): Komisi bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempertanyakan peningkatan kerjasama militer Amerika dan Australia dengan menempatkan Pasukan Militer Amerika di Darwin Australia dan non-teritori. Saat Komisi I DPR RI menerima Kunjungan Duta Besar Amerika Scoot Marciel. Selasa (6/12) di Gd. Nusantara II, DPR.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq (F-PKS) dalam pertemuan tersebut di dampingi M.Najib (F-PAN), Yorrys Rawiyai, dan Susaningtyas Nefo Handayani (F-Gerindra) mengatakan sangat mungkin kerjasama militer Australia dengan Amerika, walaupun merupakan hal yang terpisah dengan Indonesia khususnya dinamika di Papua.

Tetapi karena hal ini terjadi di waktu yang bersamaan, sehingga memunculkan tafsiran yang beragam, termasuk biasa saja itu dianggap suatu sinyal bagi siapapun dengan kepentingannya masing-masing. “Bagi unsur separatis di Papua biasa saja akan dimanipulasi informasi itu, seolah-olah ada dukungan politik. Bagi Indonesia bisa juga ini ditafsirkan suatu bentuk warning atau kesiagaan Amerika terhadap dinamika yang terjadi,” ungkap Mahfud Siddq.

Mengutip penjelasan Dubes Amerika Scoot Marciel, hal tersebut merupakan konteks kerjasama bilateral pertahanan militer antara Amerika dengan Australia yang sudah berlangsung lama, dan penempatan pasukan itu bukan di pangkalan Amerika, namun di pangkalan militer Australia. “Dalam konteks kerjasama militer lalu ada penempatan itu, alasannya karena kepentingan Amerika yang ingin terus dipertahankan untuk pengamanan kawasan,” katanya.

Penempatan itu dilakukan secara bertahap, target sampai 25.000 personil yang dilakukan secara bertahap sepanjang 2012.

Peningkatan kerjasama militer itu, tidak ada kaitannya dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Khususnya tidak ada kaitannya dengan masalah di Papua. “Khusus terkait dengan Papua, Dubes Amerika menjelaskan Pemerintah Aperika memandang Papua merupakan bagian dari NKRI, dan mereka menghormati kedaulatan itu dan tidak mendukung segala bentuk separatisme di Papua maupun di daerah lain,” jelasnya.

Freeport bukan kepentingan utama Amerika di Indonesia, disampaikan Dubes Amerika itu hal yang kecil saja dan Amerika sampai saat ini tidak pernah mengirim tentaranya ke Freeport. Seluruh pengaman Freeport selama ini diserahkan sepenhnya kepada Polri dan yang dibantu TNI.

Mengenai adanya tafsir peningkatan kerjasama militer Amerika dan Australia dengan menempatkan pasukan pada Pangkalan Militer Austalia di Darwin mengancam keamanan Indonesia, Ketua Komisi I DPR RI Mahfuq Siddiq untuk kerjasama itu menegaskan bahwa peningkatan hubungan militer Amerika dengan Australia kalau hanya dibatasi bilateral, itu membuka tafsir-tafsir yang beragam, termasuk tafsir yang lihat ini ancaman.

Untuk itu Mahfuq Siddiq mengusulkan Kerjasama harus mulai dikembangkan kerjasama Trilateral, jadi Indonesia, Australia dan Amerika untuk keamanan kawasan, terutama Alqi alur laut kepulauan Indonesia yang melintasi jalur timur Indonesia. Karena disitu ada kepentingan Australia dan kepentingan Indonesia. “Kalau Trilateral ini dibangun dan dikembangkan bisa meminimalkan atau menutup tafsir-tafsir yang beragam tadi,” tegasnya.

Selain itu, Komisi I minta Pemerintah Amerika mendorong Freeport sebagai perusahaan Amerika untuk lebih banyak memberikan kontribusi pembangunan masyarakat di sekitar Papua, melalui dana-dana perusahaan. Karena tetap saja publik melihat, Freeport telah mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil bumi di Papua.

Sumber: DPR RI

Patgab Empat Negara Berhasil Cegah Perompakan

(Foto: Dispenarmatim)

8 Desember 2011, Jakarta (Suara Karya): Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menilai, patroli gabungan (patgab) Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand di perairan Selat Malaka menjadi tren positif karena berbuah keberhasilan.

Selama 2010 - 2011, catatan kriminal ataupun perompakan serta penyeludupan di kawasan perairan itu nol persen. "Sekarang nol persen perompakan di Selat Malaka dan ini kita diapresiasi oleh dunia internasional," ujar Menhan di Jakarta, Rabu (7/12).

Keberhasilan Patgab empat negara itu telah diapresiasi dunia internasional. Pasalnya, Patgab itu memberikan hasil siginifikan.

"Ternyata, patroli ga-bungan yang dilakukan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dengan bentuk patroli terkoordinasi itu benar-benar bisa menurunkan drastis penurunan perompakan," kata dia.

Untuk mengawasi lalulintas di perairan Selat Malaka, Purnomo menjelaskan, Indonesia memasang 12 radar di beberapa wilayah. Setiap pergerakan di Selat Malaka termonitor. "Singapura dan Malaysia juga punya. Dengan radar itu, kita tahu kegiatan kapal," ujar Purnomo.

Pengamat kelautan, Bramandanu menyarankan, wilayah perairan Selat Malaka sebaiknya diisi oleh peraturan ataupun jaminan keselamatan lalulintas pelayaran internasional.

"Sebab, kalau saya lihat, tata kelola Selat Malaka memang masih semrawut," ujar dia.

Selat Malaka dibatasi tiga negara pantai, seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karena itu, kata dia, perlu upaya penyatuan pandangan dan tindakan oleh ketiga negara pantai itu. Misalnya, soal keselamatan pelayaran maupun dalam menghadapi reaksi-rekasi dari luar.

Dari segi ekonomi dan strategis, kata Bramandanu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta penghubungkan tiga dari negara-negara dengan penduduk terbeser, seperti India, Indonesia dan China.

"Sebanyak 1200 kapal melintasi selat malaka setiap harinya, 22 kapal super ultra large dengan mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Maka, tak ayal jika kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan," jelas dia.

Posisi Strategis

Sementara itu, pengamat hubungan internasional, Ahmad Jamaan menilai, puncak perayaan ke-12 Hari Nusantara, 13 Desember 2011, mendatang di Kota Dumai, Riau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka mempertegas posisi strategis Indonesia di jalur lintas terpadat dunia Internasional.

Apalagi perayaan hari nusantara yang disertai dengan parade militer dengan tema besar pengamanan nusantara diselingi juga dengan pameran industri pertahanan dan patroli bersama tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Perayaan peringatan Hari Nusantara di Selat Malaka mempunyai arti yang strategis jika dikaitkan dengan situasi Internasional saat ini. Patroli militer di kawasan itu akan mempertegas posisi Indonesia di zona panas kawasan Laut China Selatan antara Amerika Serikat dan China," kata Ahmad.

Sumber: Suara Karya