Pemerintah dan DPR Bahan Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas hasil kerjasama pengadaan alutsista, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12). Rapat kerja tersebut juga membahas Laporan Menhan terkait kerjasama Pertahanan/Pengadaan Alutsista RI dengan Korsel dan dengan Negara sahabat lainnya, serta pendalaman APBN Kemhan/TNI TA 2012 terkait dengan penggunaan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA 2012 dan penambahan alokasi anggaran Kemhan/TNI TA 2012. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

8 Desember 2011, Jakarta (DMC): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama para anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan, Rabu (7/12) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta bertemu dalam forum Rapat Kerja khusus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemhan/TNI TA. 2012.

Pada kesempatan forum Raker itu, Menhan menjelaskan beberapa hal yang terkait didalam pembahasan APBN Kemhan/TNI TA. 2012 secara umum. Salah satunya penggunaan dana optimalisasi Kemhan/TNI TA. 2012 sebesar Rp. 455 Milyar serta pergeseran alokasi anggaran Kemhan/TNI TA. 2012 Rp. 7,6 Triliun dari Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA. 999,08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA 012 Kementerian Pertahanan) untuk anggaran Tunjangan Remunerasi Kinerja TNI dan PNS Kemhan sebesar Rp. 7,6 Triliun.

Selanjutnya, Menhan menyampaikan Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dimana Kemhan/TNI untuk tahun 2010-2014 mendapatkan alokasi sebesar USD 6,5 Miliar untuk pengadaan alutsista.

Disamping APBN 2012, Menhan juga menjelaskan tentang perkiraan daya serap APBN Kemhan dan TNI untuk tahun 2011 yang otorisasinya sendiri sudah mencapai ± 95%. Meski demikian, daya serap sesuai recording Kementerian Keuangan kurang lebih berkisar 70% - 80%. Namun Kemhan dan TNI tetap diharapkan pada akhir Desember 2011 daya serap Anggaran Kemhan/TNI dapat mencapai mendekati 100%.

Rapat kerja terbuka yang dihadiri juga oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.Ip., M.A., Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio, MM serta pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI juga membahas perihal perkembangan Kerjasama Industri Pertahanan dan Pengadaan Alutsista yang dilakukan Kemhan/TNI dengan Korea Selatan.

Menhan Jelaskan Kerjasama Pertahanan RI-Korsel di Komisi I

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiyantoro mengatakan, saat ini Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan RI. Terlebih Korsel juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan alih teknologi terhadap pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kerjasama pertahan dengan Korsel ini setidaknya sudah dirintis sejak 1993 lalu," kata Purnomo dalam raker dengan Komisi I DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/12).

Purnomo menjelaskan, kerjasama nyata yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini antara pemerintah RI dan Korsel adalah untuk memproduksi pesawat tempur jenis KFX dan IFX. Tipe pesawat tempur ini merupakan generasi 4,5 atau lebih muda diatasnya F-16 dari AS dan Sukhoi dari Rusia yang keduanya merupakan pesawat tempur generasi keempat.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Penjajakan kerjasama lainnya dengan Korsel adalah pengadaan kapal selam. Namun, Purnomo mengatakan, hal ini masih dalam tahap awal dan perlu pendalaman pembahasan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR yang memimpin rapat Tubagus Hasanuddin mengatakan, terkait rencana produksi bersama pesawat KFX dengan Korsel, sejauh ini DPR belum pernah mendapat penjelasan secara mendalam dan resmi. "Karena itu Komisi I DPR meminta masalah ini perlu dibahas secara rinci dan pendalam," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, Komisi I DPR juga perlu meminta penjelasan dalam pengadaan alutsita lainnya. Seperti terkait rencana pengadaan tank Leopard buatan dari Jerman yang akan dibeli dari Belanda dalam kondisi bekas. Termasuk soal pengadaan helikopter serbu Apache buatan AS yang tidak jadi karena terkait alasan tertentu. Dan kemudian helikopter serbu Apache ini akan digantikan dengan helikopter serbu super cobra kerjasama antara PT DI dan Belgia.

"Jadi Komisi I DPR berharap penjelasan tertulis dalam rapat berikutkan dengan penjelasan secara menyeluruh dan detail," pinta Hasanuddin.

Sumber: DMC/Jurnal Parlemen